Oleh: Leonardo A. L. Dhei
Struktur demokrasi kita saat ini sering kali terjebak dalam ilusi kesetaraan suara di bilik suara, namun mengabaikan ketimpangan kuasa yang nyata dalam ruang diskursus. Fenomena ini melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai “Kasta Epistemik”, di mana akses terhadap pengetahuan, data, dan literasi kritis terkonsentrasi hanya pada segelintir elit atau kelompok yang beruntung secara ekonomi. Ketika kualitas partisipasi politik ditentukan oleh sejauh mana seseorang mampu memproses informasi yang kompleks, mereka yang terpinggirkan secara edukasi bukan hanya kehilangan suara, tetapi juga kehilangan hak untuk mendefinisikan nasib mereka sendiri di hadapan kebijakan publik yang teknokratis.
Jurang pengetahuan ini secara sistematis melanggengkan ketidakadilan politik karena menciptakan ketergantungan massa pada narasi-narasi populis yang sering kali manipulatif. Dalam kasta epistemik yang rendah, warga negara cenderung diposisikan hanya sebagai objek mobilisasi, bukan subjek yang deliberatif. Kebijakan-kebijakan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak memulai dari regulasi agraria hingga hak tenaga kerja kerap kali dibungkus dengan bahasa hukum dan ekonomi yang sengaja dibuat rumit, sehingga sulit ditembus oleh nalar publik awam. Akibatnya, terjadi pengambilalihan kedaulatan oleh mereka yang memiliki modal kognitif, sementara aspirasi masyarakat bawah dianggap sebagai angin lalu yang tidak berbasis data.
Kasta epistemik ini diperparah oleh rusaknya ekosistem informasi di era digital, di mana algoritma lebih memihak pada sensasi daripada substansi. Masyarakat yang tidak dibekali dengan perangkat epistemik yang memadai untuk membedakan antara fakta objektif dan klaim partisan menjadi sasaran empuk bagi propaganda politik yang memecah belah. Ketidakadilan ini bersifat struktural, ketika institusi pendidikan dan ruang publik gagal menjadi jembatan bagi penyebaran pengetahuan yang merata, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara bagi mereka yang memegang kendali atas kebenaran. Politik kemudian bukan lagi tentang adu gagasan demi kesejahteraan umum, melainkan tentang dominasi mereka yang paling ahli dalam memanipulasi persepsi publik.
Secara sederhana, kasta epistemik ini menemukan bentuknya yang paling vulgar dalam fenomena komodifikasi kebijakan dan marginalisasi suara lokal. Di berbagai daerah, keputusan besar mengenai pengelolaan sumber daya alam atau proyek strategis nasional sering kali diputuskan di ruang-ruang tertutup dengan bahasa teknokratis yang steril dari jangkauan pemahaman warga terdampak. Masyarakat adat atau petani di pinggiran sering kali diposisikan sebagai kelompok yang tidak paham pembangunan hanya karena mereka tidak menggunakan istilah-istilah ekonomi makro atau hukum formal. Akibatnya, ketimpangan pengetahuan ini dijadikan senjata untuk menyingkirkan keberatan warga, seolah-olah aspirasi mereka tidak memiliki keabsahan ilmiah, padahal yang terjadi adalah penghancuran ruang hidup yang nyata di balik narasi kemajuan yang elitis.
Kasta ini semakin mengeras akibat ekosistem digital yang manipulatif, di mana algoritma media sosial sering kali mengeksploitasi rendahnya literasi kritis demi kepentingan elektoral pragmatis. Kita menyaksikan bagaimana perdebatan publik mengenai isu-isu fundamental seperti kemiskinan sistemik atau perlindungan tenaga kerja sering kali tenggelam oleh hiruk-pikuk gimik politik dan penyebaran disinformasi yang terstruktur. Dalam kondisi ini, warga negara yang tidak memiliki akses terhadap perangkat verifikasi informasi yang memadai menjadi sasaran empuk bagi narasi-narasi palsu yang justru merugikan kepentingan mereka sendiri. Inilah ironi demokrasi kita. Suara rakyat dihimpun secara masif melalui manipulasi persepsi, namun akses terhadap kebenaran fakta tetap menjadi privilese eksklusif bagi mereka yang berada di puncak piramida pengetahuan.
Dalam bingkai pemikiran John Rawls seorang filsuf politik dan moral dari Inggris, keadilan bukan sekadar soal kepastian hukum, melainkan keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness). Jika kita melihat realitas Indonesia saat ini melalui eksperimen pemikiran Posisi Asal (Original Position) dan Selubung Ketidaktahuan (Veil of Ignorance), tampak jelas adanya retakan besar dalam bangunan demokrasi kita. Rawls berargumen bahwa tatanan yang adil hanya bisa lahir jika aturan main disusun oleh pihak-pihak yang tidak tahu posisi sosial, kekayaan, atau kecerdasan apa yang akan mereka miliki. Tetapi, yang kita saksikan saat ini justru sebaliknya, kebijakan publik sering kali dirancang oleh mereka yang sadar betul akan privilesenya, sehingga aturan yang lahir cenderung memperkuat posisi elit dan memperlebar jurang bagi mereka yang berada di struktur paling bawah.
Rawls juga mengkritisi lewat Prinsip Perbedaan (Difference Principle), menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantaged). Di Indonesia, arus kebijakan ekonomi dan pembangunan sering kali justru memunggungi prinsip ini. Ketika proyek strategis atau regulasi pasar lebih banyak memberikan insentif bagi akumulasi modal daripada proteksi bagi buruh migran, petani, atau masyarakat miskin di daerah tertinggal, maka keadilan distributif telah gagal. Dalam kacamata Rawlsian, sebuah sistem yang membiarkan kelompok rentan semakin terpinggirkan demi pertumbuhan makro yang elitis adalah sistem yang secara moral tidak sah.
Kedaulatan demokratis di Indonesia sedang mengalami krisis Peluang Adil yang Sama (Fair Equality of Opportunity). Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik atau mengakses sumber daya, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Disisi lain juga terdapat Fenomena politik dinasti dan biaya politik yang mahal telah menciptakan penghalang masuk bagi warga negara yang memiliki kapasitas intelektual tetapi tidak memiliki modal finansial atau koneksi kekuasaan. Hal ini menciptakan stagnasi kepemimpinan di mana sirkulasi elit hanya berputar di lingkaran yang sama, merampas hak warga negara biasa untuk ikut menentukan arah bangsa, dan pada akhirnya mengkhianati kontrak sosial yang seharusnya menjamin martabat bagi setiap pribadi.
Menyikapi fenomena massa yang terjebak dalam kasta epistemik, solusi pertama terletak pada penguatan Literasi Kewargaan Radikal yang berbasis pada komunitas akar rumput. Kita perlu menggeser paradigma pendidikan dari sekadar pemberantasan buta aksara menjadi pemberantasan buta politik melalui ruang-ruang deliberasi warga yang mandiri, di mana data kebijakan publik diterjemahkan ke dalam bahasa lokal yang dapat dipahami secara kolektif. Dengan mengaktifkan kembali peran intelektual organic baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun tokoh Masyarakat untuk mendampingi warga dalam membedah narasi manipulatif, kita sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan kognitif. Upaya ini bertujuan agar massa tidak lagi sekadar menjadi angka dalam statistik elektoral, melainkan menjadi subjek yang mampu menggugat kebijakan dengan argumen yang solid dan berbasis pada kenyataan hidup mereka sendiri.
Situasi ini mendesak Transparansi Epistemik dalam setiap proses legislasi dan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Pemerintah tidak boleh lagi berlindung di balik bahasa teknokratis yang rumit untuk memuluskan agenda yang merugikan kelompok rentan, sebaliknya setiap naskah akademik dan kebijakan harus melalui uji publik yang aksesibel bagi mereka yang paling terdampak. Hal ini harus dibarengi dengan regulasi digital yang tegas terhadap praktik disinformasi dan manipulasi algoritma yang selama ini mengeksploitasi kerentanan pengetahuan masyarakat demi kepentingan segelintir elit. Ketika negara dipaksa untuk berbicara dalam bahasa yang jujur dan warga dibekali dengan nalar kritis untuk mengujinya, maka jurang pengetahuan yang melanggengkan ketidakadilan politik secara perlahan akan runtuh, membuka jalan bagi demokrasi yang lebih substantif dan adil bagi semua.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
