Oleh: Herakleitos A. Raja
Universitas Nusa Cendana (Undana) kembali menorehkan capaian yang patut diapresiasi. Pada 5 Agustus 2025, tiga Guru Besar baru resmi dikukuhkan dalam rapat senat terbuka luar biasa yang digelar di Auditorium Undana. Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan puncak dari proses panjang akademik dan dedikasi para dosen dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan berbagai tokoh publik menjadi penanda betapa peristiwa ini memiliki makna simbolik bagi provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan bertambahnya tiga Guru Besar ini, Undana kini memiliki 51 profesor aktif. Sebuah angka yang mengesankan dan memperkuat klaim rektor bahwa 90 persen Guru Besar yang ada di seluruh NTT berasal dari Undana. Secara sepintas, ini adalah kebanggaan tersendiri—baik bagi Undana, maupun bagi masyarakat NTT. Namun, di balik angka dan gelar yang diagungkan, publik patut merenung lebih jauh tentang makna sejati dari pencapaian akademik ini.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah peningkatan jumlah Guru Besar di Undana telah membawa dampak nyata terhadap kemajuan dan perubahan di NTT? Ataukah capaian ini masih terkurung dalam lingkaran eksklusif dunia akademik, jauh dari denyut persoalan rakyat di pelosok? Orasi ilmiah yang disampaikan para Guru Besar pada hari pengukuhan—tentang energi terbarukan, sanitasi pesisir, dan kebijakan deliberatif—tentu menyajikan gagasan-gagasan penting. Namun, gagasan akademik hanya akan berarti jika mampu menginspirasi kebijakan, memberi arah baru bagi pembangunan, dan menjangkau kehidupan masyarakat secara konkret.
Dalam konteks inilah peran Guru Besar sebagai intelektual publik layak dipertanyakan kembali. Gelar akademik tertinggi itu bukan hanya sekadar simbol pencapaian pribadi, tetapi mestinya menjadi mandat untuk hadir lebih aktif dalam ruang-ruang diskusi publik, terutama ketika NTT berhadapan dengan berbagai tantangan mendasar seperti stunting, kemiskinan ekstrem, migrasi paksa, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sayangnya, masih jarang kita temui suara lantang para Guru Besar Undana dalam mengintervensi kebijakan yang menyangkut nasib banyak orang. Ruang-ruang opini media, forum kebijakan publik, bahkan diskusi strategis pembangunan daerah masih didominasi oleh para birokrat dan politisi, bukan akademisi.
Di sisi lain, dominasi Guru Besar dari Undana juga menyiratkan persoalan ketimpangan. Jika benar bahwa 90 persen Guru Besar di NTT berasal dari satu institusi, maka perguruan tinggi lain di wilayah ini, terutama yang swasta atau berbasis keagamaan, menghadapi tantangan besar dalam membangun kapasitas akademiknya. Hal ini bisa berdampak pada kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh di NTT, yang pada gilirannya akan memengaruhi mutu lulusan dan SDM yang dihasilkan.
Sudah saatnya Undana, sebagai institusi pendidikan tinggi tertua dan terbesar di provinsi ini, mengambil langkah lebih jauh. Tidak cukup berhenti pada pencapaian kuantitatif seperti jumlah Guru Besar, melainkan menghidupkan kembali semangat pengabdian dan keberpihakan sosial. Para Guru Besar perlu membangun jejaring dengan komunitas akar rumput, terlibat dalam penyusunan kebijakan pembangunan, serta memperkuat keberadaan Undana sebagai lokomotif perubahan sosial. Riset-riset unggulan yang mereka hasilkan harus diberdayakan untuk mempengaruhi arah kebijakan daerah. Gagasan-gagasan inovatif harus diupayakan agar menjadi aksi nyata, bukan hanya publikasi ilmiah yang tersimpan di rak perpustakaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Guru Besar tidak hanya terletak pada gelar dan publikasi, tetapi pada sejauh mana ia mampu menjadikan ilmunya sebagai kekuatan untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Tanggung jawab moral dan sosial inilah yang harus terus dihidupi oleh para akademisi, agar kehadiran mereka tidak hanya terasa di mimbar, tetapi juga dirasakan dalam denyut nadi masyarakat. Karena sejatinya, ilmu yang tidak membebaskan manusia dari penderitaan hanyalah kemewahan kosong.
Penulis adalah peminat masalah pendidikan dan transformasi sosial
