Di Balik Slogan Kota Kasih: Menakar Kerentanan Intoleransi di Kota Kupang

oleh -751 Dilihat
banner 468x60

Oleh: Julio Chaentano Nelis

Kota Kupang selama ini menyandang identitas sosiologis yang membanggakan sebagai “Kota Kasih”—sebuah akronim dari Karya, Aman, Sehat, Indah, dan Harmonis. Julukan ini bukan sekadar estetika tata ruang perkotaan, melainkan representasi dari realitas historis dan sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hidup rukun di tengah kemajemukan etnis, bahasa, dan keyakinan. Dalam berbagai laporan pemantauan kerukunan nasional, termasuk yang dirilis oleh SETARA Institute melalui Indeks Kota Toleran (IKT), ibu kota Provinsi NTT ini secara konsisten tercatat sebagai salah satu daerah dengan ekosistem toleransi terbaik di Indonesia.

Namun, di balik kemegahan predikat tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan reflektif yang mendesak untuk dijawab secara jujur: apakah kerukunan di Kota Kupang sudah sepenuhnya kebal dari virus intoleransi? Menggantungkan rasa aman semata-mata pada julukan dan capaian masa lalu justru berpotensi menjerumuskan masyarakat pada rasa puas diri (complacency). Tanpa kewaspadaan kritis, toleransi di Kota Kupang rentan tereduksi menjadi sekadar rutinitas seremonial yang rapuh ketika diuji oleh dinamika sosial-digital yang kian kompleks.

Salah satu kerentanan nyata yang patut disoroti secara serius adalah fenomena bergesernya ruang perjumpaan keagamaan ke panggung siaran langsung (live streaming) di media sosial. Belakangan ini, ruang publik digital masyarakat kita kerap diramaikan oleh aksi saling serang argumen secara terbuka antara dua tokoh agama—yakni dari kalangan Protestan dan Katolik—yang memanfaatkan fitur siaran langsung di platform media sosial. Alih-alih menjadi ruang edukasi teologis yang mencerahkan dan menyejukkan, siaran langsung tersebut justru berubah menjadi panggung debat kusir, saling menyalahkan doktrin, bahkan menyerempet pada sentimen personal yang memicu polarisasi di kolom komentar.

Sebagai bagian dari masyarakat yang merindukan kedamaian, fenomena konflik terbuka di ruang digital tersebut sungguh tidak dapat dibenarkan. Perdebatan teologis yang dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik luas melalui media live merupakan langkah mundur bagi peradaban kerukunan di bumi Flobamora. Ketika pemuka agama yang seharusnya menjadi teladan kebijaksanaan justru terjebak dalam egoisme kebenaran sepihak demi mengejar atensi algoritma, yang menjadi korban adalah umat di akar rumput.

Perseteruan antara tokoh Protestan dan Katolik di ruang maya memiliki dampak sosiologis yang sangat sensitif bagi Kota Kupang. Secara historis dan kultural, umat Protestan dan Katolik merupakan dua pilar besar yang menopang kehidupan sosial masyarakat Kupang dan NTT pada umumnya. Keduanya terikat dalam jalinan kekerabatan adat, ikatan keluarga lintas denominasi, serta sejarah panjang pelayanan kemanusiaan di tanah Timor. Ketika elite agamanya mempertontonkan perpecahan di layar gawai, benih-benih kecurigaan perlahan disemai ke dalam ruang keluarga dan pergaulan sehari-hari. Masyarakat awam yang tidak memiliki bekal literasi teologis maupun literasi digital yang memadai sangat mudah terprovokasi, lalu ikut-ikutan melontarkan ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial.

Selain kegaduhan di ruang digital, kerentanan intoleransi di Kota Kupang juga dapat dibaca dari dua aspek lainnya. Pertama, persoalan tata kelola dan sensitivitas sosial di tingkat akar rumput terkait ruang ekspresi keagamaan kelompok minoritas maupun pendirian rumah ibadah. Dalam catatan evaluasi Indeks Kota Toleran SETARA Institute edisi terbaru, Kota Kupang sempat mengalami fluktuasi peringkat dan bahkan sempat keluar dari jajaran sepuluh besar nasional karena minimnya inovasi regulasi promotif serta masih adanya tantangan dalam tata kelola inklusi sosial. Hal ini menjadi alarm dini bahwa merawat toleransi membutuhkan kerja-kerja struktural yang nyata, bukan sekadar mengandalkan modal budaya yang sudah ada.

Kedua, masyarakat Kota Kupang memiliki memori kolektif atas peristiwa kelam kerusuhan sosial akhir November 1998. Tragedi tersebut seharusnya menjadi pelajaran sejarah yang abadi bahwa harmoni sosial adalah aset yang sangat mahal sekaligus rentan. Kerukunan yang dibangun selama puluhan tahun dapat runtuh dalam hitungan hari apabila provokasi, prasangka, dan ego sektoral dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang memantik gesekan antarumat beragama—baik di dunia nyata maupun di ruang siaran langsung media sosial—harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas Kota Kasih.

Di tengah hiruk-pikuk perdebatan dan potensi perpecahan tersebut, kita perlu menarik kembali seluruh persoalan ini ke fondasi berbangsa dan bernegara kita, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, khususnya Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa prinsip ketuhanan yang dikehendaki bagi bangsa Indonesia adalah “Ketuhanan yang berkebudayaan”—yakni ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, saling menghormati, dan bebas dari egoisme agama.

Dalam pandangan para pendiri bangsa, Sila Pertama Pancasila bukanlah legitimasi bagi kelompok atau tokoh agama tertentu untuk merasa paling benar dan merendahkan keyakinan sesama. Sebaliknya, Sila Pertama merupakan payung etis dan konstitusional yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya masing-masing dalam suasana saling menghargai. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Mohammad Hatta, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar moral dan kebenaran yang menuntun pelaksanaan sila-sila berikutnya, termasuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia.

Jika kita menakar fenomena adu argumen antara tokoh Protestan dan Katolik di media live dengan kacamata Sila Pertama Pancasila, tampak jelas adanya deviasi dari nilai luhur ideologi negara. Beragama yang sejati dalam bingkai Pancasila menuntut kedewasaan spiritual. Seseorang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa secara otomatis dituntut untuk memuliakan ciptaan-Nya, menjaga lisan dari perkataan yang melukai martabat sesama, serta mengedepankan dialog yang konstruktif di atas perdebatan yang memecah belah. Menjadikan perbedaan tafsir iman sebagai tontonan konflik di media sosial sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat berketuhanan yang berkeadaban.

Menghadapi tantangan ini, seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang—terutama para pemimpin agama, pemerintah daerah, akademisi, dan generasi muda—harus mengambil sikap tegas untuk menjunjung tinggi Pancasila di atas kepentingan sektoral mana pun.

Pertama, para tokoh agama lintas denominasi dan lintas iman perlu melakukan introspeksi etis dalam bermedia sosial. Ruang digital harus dimanfaatkan sebagai mimbar perdamaian yang mewartakan nilai-nilai kasih, persaudaraan sejati, dan moderasi beragama. Jika terdapat perbedaan pandangan teologis atau persoalan internal umat, jalur dialog internal dan musyawarah yang bermartabat jauh lebih elegan daripada panggung debat live yang mengundang kegaduhan publik.

Kedua, Pemerintah Kota Kupang bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu memperkuat peran proaktifnya, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran ketika konflik muncul, tetapi juga sebagai fasilitator literasi digital dan dialog lintas iman yang menyentuh komunitas akar rumput. Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di Kupang juga memegang peran krusial untuk menanamkan kembali pemahaman ideologi Pancasila secara substantif, sehingga mahasiswa dan pelajar memiliki daya tangkal terhadap narasi provokatif di dunia maya.

Pada akhirnya, Sila Pertama Pancasila dan slogan “Kota Kasih” memiliki muara moral yang sama: memuliakan Tuhan dengan cara mencintai, menghormati, dan menjaga martabat sesama manusia. Predikat kota toleran bukanlah garis finis yang membuat warga Kupang boleh berhenti berbenah, melainkan amanah kebangsaan yang menuntut kewaspadaan terus-menerus. Jangan sampai “Kota Kasih” hanya tinggal nama yang indah di pintu gerbang kota, sementara di ruang-ruang digital dan keseharian kita, kita membiarkan egoisme dan konflik meruntuhkan rumah bersama yang telah diwariskan para pendahulu.
​
Daftar Pustaka:

Hidayat, Arief. (2017). Indonesia Negara Berketuhanan. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

SETARA Institute. (2025). Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2024–2025: Mempromosikan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Soekarno. (1945/2006). Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI. Yogyakarta: Media Pressindo.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.