Oleh: Alfianus Dosa
Demokrasi kerap dipuja sebagai sistem politik paling beradab karena menjanjikan kebebasan, partisipasi, dan kesetaraan. Namun dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan nilai moral yang semestinya dapat membantu menopangnya. Di tengah kompetisi politik yang semakin pragmatis, etika sering kali dipandang bukan sebagai fondasi, melainkan sebagai hambatan.
Kampanye, Janji, dan Realitas Kekuasaan
Menjelang pemilu para calon pemimpin berlomba-lomba dengan caranya masing-masing mendekati rakyat melalui kampanye di berbagai daerah. Dalam kampanye ini seringkali mareka membicarakan banyak hal yang baik serta menyampaikan visi dan misi serta janji perubahan yang terdengar ideal serta menggugah harapan publik., yang membuat masyarakat setempat merasa tertarik. Janji kampanye mudah dilupakan, manipulasi opini publik dianggap strategi, dan kekuasaan menjadi tujuan yang menghalalkan berbagai cara.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang fundament terhadap para calon pemimpin: Apakah demokrasi masih memiliki nurani, ataukah ia telah berubah menjadi sekadar prosedur formal tanpa nilai? Ketika suara rakyat direduksi menjadi angka elektoral dan kepentingan publik dikalahkan oleh ambisi elite, demokrasi berisiko kehilangan makna substansi. Etika politik yang seharusnya menjadi kompas justru dipinggirkan karena dianggap tidak efektif dalam memenangkan kekuasaan.
Dalam praktik politik kontemporer, kemenangan sering kali menjadi tujuan utama, bahkan satu-satunya. Segala cara diangggap sah selama tidak melanggar hukum secara formal. Politik transaksional, manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi, hingga eksploitasi identitas menjadi strategi lazim yang dibungkus rapi atas nama demokrasi. Politik transaksional, penyebaran disinformasi, manipulasi emosi publik, hingga eksploitasi identitas suku, agama, dan ras menjadi strategi yang lazim.
Berbagai laporan lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu secara berulang mencatat praktik politik uang, hoaks, dan kampanye negatif dalam setiap siklus pemilu. Selain itu, survei Edelman Trust Barometer menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa persoalan demokrasi hari ini bukan sekadar prosedural, melainkan krisis etika.
Ironisnya, ketika praktik-praktik tersebut dipertanyakan secara moral, etika justru dituduh tidak realistis, naif, atau tidak kompatibel dengan kerasnya dunia politik. Disinilah letak persoalan yang sangat mendasar demokrasi tanpa nurani. Demokrasi direduksi menjadi sekadar mekanisme elektoral: pemilu lima tahunan, hitung suara, dan legitimasi kekuasaan. Padahal, demokrasi sejati menuntut lebih dari sekadar prosedur. Ia membutuhkan tanggung jawab moral, kejujuran, serta komitmen pada kebaikan bersama. Tanpa etika demokrasi berubah menjadi arena kompetisi brutal yang menghalalkan segala cara, sementara rakyat hanya menjadi alat legitimasi.
Budaya Permisif dan Runtuhnya Kepercayaan Publik
Lebih mengkhawatirkan lagi, pengabaian etika dalam politik perlahan membentuk budaya permisif. Pelanggaran moral yang dilakukan elite dianggap wajar selama pelakunya “berprestasi” atau “berhasil menang”. Publik pun dipaksa memilih antara opsi-opsi yang sama-sama bermasalah, seolah integritas adalah kemewahan yang tak mungkin hadir dalam politik. Ketika standar moral diturunkan terus-menerus, kepercayaan publik terhadap demokrasi ikut terkikis. Etika sering disalahpahami sebagai penghambat efektivitas, padahal justru sebaliknya. Etika berfungsi sebagai kompas agar kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, melayani rakyat. Tanpa kompas moral, demokrasi mudah tergelincir menjadi tirani mayoritas, oligarki terselubung, atau populisme kosong yang hanya pandai merayu, tetapi miskin tanggung jawab.
Salah satu poin utama terhadap demokrasi tanpa nurani adalah kecenderungannya mereduksi politik menjadi persoalan menang dan kalah. Dalam logika, etika dianggap tidak relevan karena tidak memberikan keuntungan elektoral yang instan. Akibatnya, manipulasi informasi, politik identitas, dan praktik transaksional dilegitimasi selama mampu mendulang suara. Demokrasi pun berjalan secara formal, tetapi secara substansial mengalami degradasi.
Lebih jauh, pengabaian etika menciptakan paradoks legitimasi. Kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokratis belum tentu memiliki legitimasi moral. Ketika pemimpin terpilih melalui cara-cara manipulatif atau tidak etis, keabsahan politiknya sersifat semu. Demokrasi tetap hidup di atas kertas, tetapi kepercayaan publik perlahan runtuh karena rakyat menyadari adanya jurang antara prosedur demokratis dan nilai keadilan yang dijanjikan.
Demokrasi Prosedural dan Kehilangan Substansi
Demokrasi tanpa nurani juga memperkuat dominasi elite dan oligarki. Tanpa Batasan etis, kekuatan modal, pengaruh media, dan jaringan kekuasaan dapat dengan mudah mengendalikan proses demokrasi. Rakyat tidak lagi menjadi subjek politik, melainkan objek mobilisasi. Dalam kondisi ini, etika dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan, bukan sebagai penuntun kebijakan publik.
Menurut penulis, demokrasi tanpa nurani adalah bentuk kemunduran politik yang berbahaya. Ketika etika dianggap sebagai beban, politik kehilangan arah moral dan berubah menjadi sekadar ajang perebutan kekuasaan. Proses demokratis memang tetap berjalan, tetapi nilainya hampa karena tidak lagi berpihak pada kejujuran dan kepentingan publik. Etika sering dikorbankan demi kepentingan elektoral jangka pendek.
Praktik manipulasi, kebohongan, dan politik transaksional dinormalisasi seolah itu bagian wajar dari demokrasi. Akibatnya, kepercayaan rakyat terkikis dan demokrasi justru menjauh dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Etika seharusnya menjadi fondasi utama demokrasi, bukan penghalang. Tanpa nurani kekuasaan, kekuasaan yang lahir dari demokrasi hanya sah secara prosedural, tetapi rapuh secara moral. Jika etika dipandang sebagai beban politik, maka demokrasi akan kehilangan makna dan hanya menyisakan formalitas tanpa substansi.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
