Oleh: Ferdinandus Regenigin Seran
Perkembangan dunia digital dewasa ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan sosial. Bersosialisasi pun sudah dimulai secara luas; berinteraksi dengan lawan bicara yang terpisah jarak, melakukan tugas-tugas sekolah dan kantor dari rumah, belajar suatu hal secara online, mengekplorasi suatu tempat hiburan dan wisata secara virtual dan dll, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya ataupun menghabiskan waktu berhari-hari perjalanan untuk tiba pada suatu tempat yang ditujukan.
Digitalisasi dewasa ini membuat segala bentuk aktifitas menjadi lebih mudah, fleksibel, dan banyak hal dapat diakses oleh berbagai kalangan secara instan dan riil. Melalui satu atau dua sentuhan jari pada layar gadget seakan membuka dunia pada keseluruhannya. Pesatnya perkembangan digital ini perlu diapresiasi karena telah membantu berlangsungnya kehidupan di dalam dunia yang semakin modern dan membuka cakrawala tentang suatu dunia universal.
Namun, perkembangan yang kian melaju ini bukan berarti selalu berjalan mulus karena sejauh ini kerap muncul pula berbagai persoalan. Fakta aktual mengungkapkan bahwa dunia digital masih disertai dengan kekurangan-kekurangan lainnya, bahkan menjadi wadah baru untuk kejahatan siber meroket dengan lebih canggih. Kejahatan ini secara senyap dan mematikan menyerang berbagai kalangan yang teridentifikasi menggunakan atau terhubung dengan sosial media.
Fenomena kejahatan siber di dunia modern ini menimbulkan suatu keresahan baru bagi semua yang berkecipung dan terus menjadi korban. Hal ini nampak nyata dalam berbagai bentuk penyadapan yang terjadi di ruang digital hari-hari ini, bahkan ada fenomena yang cukup mencuri perhatian publik, dimana seorang mantan Kapolri berinisial LSP bersama dua rekan lain berinisial ASN dan EH yang tengah ditersangkakan karena melakukan penyadapan terhadap beberapa orang dengan posisi politik sangat penting di negara ini yaitu: Presiden Prabowo, Pejabat Negara, Tokoh-tokoh politik, media, tokoh Ormas (organisasi kemasyarakatan), para Pengusaha, dan LSM (lembaga swadaya masyarakat), menurut hasil konferensi pers di Mabes Polri yang dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Saprudin, Selasa (3/11/2026).
Namun yang menariknya dalam kejadian ini adalah ketika seorang Presiden yang secara simbolis maupun fungsional memegang mandat kedaulatan rakyat menjadi obyek penyadapan, yang runtuh bukan sekadar kerahasiaan institusi negara, melainkan runtuhnya batas-batas etis dalam penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri. Untuk memahami kompleksitas masalah ini secara mendalam, kita dapat meninjaunya melalui dua kacamata pemikir besar: Immanuel Kant, (1785 dengan imperatif moral dan martabat kemanusiaannya, dan Michel Foucault, (1975 dengan pembongkarannya atas relasi kuasa, pengetahuan, dan normalisasi pengawasan).
Dekadensi Moral: Menjadikan Manusia Sebagai Instrumen
Dalam diskursus etika modern, Immanuel Kant merumuskan fondasi moral yang kokoh melalui konsep Imperatif Kategoris. Salah satu poin fundamental dari pemikiran ini menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan “baik pada diri sendiri maupun orang lain” senantiasa sebagai tujuan akhir, bukan semata-mata sebagai sarana.
Menurut Kant, setiap pribadi memiliki martabat yang mutlak (Würde), bukan sekadar nilai tukar atau komoditas (Preis). Mengacu pada kaidah tersebut, praktik penyadapan terhadap kepala negara maupun individu mana pun dalam lingkup sosial merupakan bentuk pengingkaran nyata terhadap prinsip etika universal. Ketika seorang pemimpin negara dijadikan subjek penyadapan secara diam-diam, otonomi moral serta integritas dirinya direnggut secara sewenang-wenang. Ia tidak lagi diposisikan sebagai subjek rasional yang berdaulat, melainkan sekadar objek pasif; sebuah komoditas data atau sumber informasi yang dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar.
Pelanggaran tersebut memicu konsekuensi sistemik bagi tatanan moral masyarakat. Pertama, tindakan penyadapan mengikis hakikat otonomi personal. Tanpa adanya privasi dan ruang berpikir yang steril dari campur tangan tersembunyi, kebebasan individu akan kehilangan substansinya. Kedua, apabila praktik mata-mata serta objektifikasi manusia dianggap sebagai standar yang lumrah, maka sendi-sendi kepercayaan sosial akan hancur. Kepercayaan (trust), yang selama ini menjadi perekat relasi antar individu maupun antar negara, niscaya akan berganti menjadi kecurigaan massal. Oleh karena itu, dalam perspektif Kantian, penyadapan merupakan manifestasi kemerosotan moral yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan secara mendasar.
Jerat Panoptisme (suatu sistem kekuasaan dan kontrol sosial di mana manusia dibentuk menjadi individu yang patuh dan produktif melalui pengawasan yang terus-menerus): Otoritas yang Mengintai dan Membentuk Tabiat.
Jika Kant memandang penyadapan sebagai pengkhianatan terhadap kewajiban moral yang bersifat universal, Michel Foucault justru mendorong kita untuk melihat fenomena tersebut sebagai mekanisme kerja struktur kekuasaan di era kontemporer. Foucault dikenal luas berkat gagasannya mengenai masyarakat disipliner, di mana ia menggunakan konsep penjara Panoptikon karangan Jeremy Bentham untuk menjelaskan bagaimana otoritas bekerja melalui pemantauan yang konstan.
Di dalam rancangan panoptik, para tahanan tidak akan pernah tahu kapan tepatnya mereka terpantau, namun mereka paham bahwa pengawasan dapat terjadi sewaktu-waktu. Akibatnya, mereka secara sadar menyesuaikan perilaku agar senantiasa patuh. Terkait kasus penyadapan presiden, nalar panoptik ini sudah meluas hingga skala global dan kelembagaan. Penyadapan menunjukkan bahwa teknologi mutakhir telah memunculkan pola kekuasaan di mana ranah privat menjadi sirna.
Kekuasaan saat ini tidak lagi bekerja secara menindas lewat aturan yang eksplisit saja, melainkan melalui produksi informasi yang bersifat rahasia (surveillance intelligence). Persoalan etis utama yang sering luput saat ini adalah normalisasi pengawasan. Ketika masyarakat maupun kaum elit politik mulai menganggap penyadapan sebagai hal yang lumrah atau sekadar konsekuensi logis dari dunia intelijen modern, pada titik itulah kita mulai terjangkit pengaruh logika panoptik.
Foucault mengingatkan bahwa manakala pengawasan menjadi suatu kelaziman, daya kritis individu maupun para pemimpin negara akan berangsur-angsur tumpul. Kekhawatiran bahwa setiap ucapan, langkah, dan kebijakan berada dalam kendali pihak lain akan melahirkan iklim politik yang diselimuti rasa cemas. Dampaknya, kebebasan berpikir yang hakiki akan terkikis akibat tekanan yang bersumber dari institusi.
Meninjau Kembali Etika di Balik Krisis Kekuasaan
Persinggungan antara pandangan Kantian dan Foucauldian mengungkap dilema mendalam yang tengah melanda peradaban masa kini. Di satu sisi, instansi pemerintah maupun para aktor global berlomba-lomba memperbesar pengaruh mereka lewat teknologi pengawasan terkini, dengan serta-merta melupakan hakikat harga diri manusia. Di sisi lain, publik kian apatis lantaran sudah terbiasa menjalani keseharian di bawah bayang-bayang budaya pengawasan.
Apabila ketidakpedulian ini dibiarkan begitu saja, politik tak lagi berperan sebagai instrumen demi mewujudkan kemaslahatan bersama, tetapi justru bertransformasi menjadi pentas intrik yang hampa, di mana pemilik perangkat penyadapan tercanggihlah yang memegang kendali penuh.
Guna mengembalikan kewarasan moral dari imbas krisis ini, diperlukan dua bentuk kesadaran filosofis yang krusial. Pertama, kita mesti kembali berpijak pada prinsip etika Kant: bahwa posisi publik, kewenangan negara, serta kehormatan setiap persona tidak semestinya digunakan demi melanggengkan kekuasaan dalam bentuk apa pun. Kedua, kita membutuhkan sikap skeptis ala Foucault guna membongkar sekaligus menentang normalisasi pengawasan menyeluruh yang membahayakan kebebasan berakal manusia.
Hanya melalui pemulihan batas-batas moral yang tegas terhadap kekuasaan, integritas politik serta sisi kemanusiaan dapat terjaga dari ambang kehancuran modernitas.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
