Oleh: Aprianus Gregorian Bahtera
Setiap kali bencana alam melanda Sumatera, respons publik hampir selalu sama. Pemerintah menyebutnya musibah alam, media menekankan faktor cuaca ekstrem, dan masyarakat diarahkan untuk bersabar atas “takdir”. Pola ini terus berulang, seakan-akan bencana adalah peristiwa netral yang jatuh dari langit tanpa keterkaitan dengan keputusan politik, kebijakan ekonomi, dan tanggung jawab negara. Padahal, di balik banjir bandang, longsor, dan kerusakan ekosistem yang terus terjadi, tersimpan persoalan yang jauh lebih serius: kegagalan negara menjalankan tanggung jawab sosialnya demi kesejahteraan bersama.
Sumatera bukan hanya wilayah geografis yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga ruang hidup jutaan warga yang bergantung pada keseimbangan alam tersebut. Ketika hutan gundul, daerah aliran sungai rusak, dan tata ruang yang tak beraturan, bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai kejadian alamiah belaka. Ia menjadi gejala dari relasi timpang antara kepentingan ekonomi, kelalaian negara, dan nasib kelompok masyarakat paling rentan. Dalam kerangka filsafat sosial-politik, situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam mewujudkan bonum commune, yaitu kesejahteraan umum yang seharusnya menjadi tujuan utama keberadaan negara.
Dengan demikian bencana alam, harus dibaca bukan hanya sebagai krisis ekologis, tetapi juga sebagai krisis moral dan politik. Pertanyaannya bukan sekadar bagaimana alam rusak, melainkan siapa yang bertanggung jawab ketika kerusakan itu menelan korban manusia, terutama mereka yang tidak memiliki kuasa untuk melindungi diri.
Bencana Alam dan Tanggung Jawab Negara Sosial
Negara sosial pada hakikatnya hadir untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga, dengan perhatian khusus pada mereka yang lemah dan rentan. Prinsip ini bukan pilihan politis, melainkan kewajiban moral negara. Negara tidak boleh bersikap netral ketika struktur sosial dan ekonomi menghasilkan risiko besar bagi sebagian warganya. Dalam konteks Sumatera, bencana alam justru memperlihatkan bahwa negara sering kali bersikap pasif, bahkan absen, sebelum bencana terjadi.
Banyak wilayah rawan bencana di Sumatera merupakan hasil dari kebijakan eksploitasi sumber daya yang longgar pengawasan. Izin pembukaan hutan, pertambangan, dan perkebunan skala besar sering diberikan tanpa perhitungan dampak ekologis jangka panjang. Negara, yang seharusnya menjadi pengatur dan pelindung kepentingan umum, justru berubah menjadi fasilitator kepentingan ekonomi segelintir pihak. Ketika hujan lebat datang dan banjir melanda pemukiman warga, negara lalu tampil sebagai penolong darurat, bukan sebagai penanggung jawab awal.
Inilah letak ironi negara sosial yang gagal. Tanggung jawab negara tidak berhenti pada bantuan pascabencana, melainkan dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Negara berkewajiban menciptakan struktur sosial, hukum, dan ekologis yang meminimalkan risiko bencana. Ketika kewajiban ini diabaikan, bencana alam berubah menjadi bentuk ketidakadilan sosial yang nyata.
Lebih tragis lagi, dampak bencana hampir selalu paling berat dirasakan oleh kelompok miskin. Mereka tinggal di kawasan rawan karena tidak memiliki alternatif lain. Rumah mereka rapuh, akses evakuasi terbatas, dan suara mereka jarang terdengar dalam perumusan kebijakan. Dalam situasi ini, negara tidak hanya lalai, tetapi juga melanggar prinsip keadilan sosial dengan membiarkan kelompok rentan menanggung beban terbesar dari kerusakan yang bukan mereka sebabkan.
Bonum Commune yang Tereduksi dalam Praktik Pembangunan
Bonum commune menuntut agar seluruh kebijakan negara diarahkan pada kesejahteraan bersama, bukan pada keuntungan sebagian kecil masyarakat. Namun, dalam praktik pembangunan di Sumatera, konsep ini sering direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan diukur dari angka investasi dan ekspor, sementara kerusakan lingkungan dan risiko sosial dianggap sebagai konsekuensi yang “tak terhindarkan”.
Reduksi ini berbahaya karena mengaburkan tujuan sejati negara. Ketika kesejahteraan umum disempitkan menjadi pertumbuhan ekonomi, maka keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial menjadi variabel sekunder. Dalam logika ini, bencana alam dianggap sebagai gangguan sementara, bukan sebagai tanda kegagalan sistemik.
Padahal, bonum commune mengandaikan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Negara wajib memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak kondisi hidup bersama. Ketika banjir dan longsor menjadi peristiwa rutin, hal itu menandakan bahwa keseimbangan tersebut telah runtuh.
Kegagalan negara dalam menjaga bonum commune juga tampak dari lemahnya penegakan hukum lingkungan. Pelanggaran tata ruang dan perusakan ekosistem sering dibiarkan atau diselesaikan secara administratif tanpa efek jera. Situasi ini menciptakan pesan implisit bahwa kepentingan ekonomi memiliki kedudukan lebih tinggi daripada keselamatan publik. Dalam kondisi seperti ini, negara secara moral gagal menjalankan mandatnya sebagai penjaga kesejahteraan umum.
Bencana alam di Sumatera, dengan demikian, bukan hanya tragedi ekologis, tetapi cermin dari krisis orientasi negara. Ketika bonum commune dikorbankan demi kepentingan sempit, yang muncul bukan kemajuan, melainkan penderitaan sosial yang berulang.
Bencana alam yang terus melanda Sumatera mengungkap kegagalan serius negara dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai kejadian alamiah yang terlepas dari tanggung jawab politik. Ia adalah hasil dari kebijakan yang abai terhadap keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan kelompok rentan.
Kegagalan mewujudkan bonum commune menunjukkan bahwa negara telah kehilangan orientasi etis dalam pembangunan. Ketika negara lebih sibuk mengelola dampak daripada mencegah sebab, ketika bantuan darurat menggantikan tanggung jawab struktural, maka negara sosial berubah menjadi negara reaktif yang rapuh.
Dalam hal ini menegaskan bahwa membicarakan bencana alam berarti membicarakan tanggung jawab negara. Jika negara ingin sungguh-sungguh hadir bagi rakyatnya, maka perlindungan lingkungan dan keselamatan warga harus ditempatkan sebagai inti kebijakan publik. Tanpa perubahan orientasi ini, bencana akan terus berulang, dan yang paling menderita tetap mereka yang paling lemah.
Negara tidak boleh terus berteduh di balik istilah “musibah”. Dalam terang filsafat sosial-politik, kelalaian terhadap kesejahteraan umum adalah kegagalan moral. Dan selama kegagalan ini tidak diakui serta diperbaiki, bonum commune akan tetap menjadi slogan kosong di tengah penderitaan nyata rakyat Sumatera
Lebih jauh lagi, refleksi atas bencana alam ini semestinya mendorong pembaruan kesadaran kolektif bahwa negara bukan sekadar pengelola administrasi, melainkan subjek moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya.
Pembangunan tanpa etika hanya akan melahirkan kemajuan semu yang rapuh dan eksklusif. Negara dituntut berani menata ulang arah kebijakan dengan menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam sebagai syarat mutlak kesejahteraan. Tanpa keberanian ini, keadilan sosial akan terus tertunda, dan bencana akan menjadi bahasa keras yang terus mengingatkan bahwa kesejahteraan bersama tidak pernah bisa dibangun di atas pengabaian terhadap yang paling rentan.
Ketika negara gagal belajar dari bencana, maka penderitaan rakyat berubah menjadi rutinitas politik yang dinormalisasi. Situasi ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan tanda kemunduran nurani publik. Tanpa koreksi struktural dan etis, negara hanya akan hadir sebagai penonton atas tragedi yang sesungguhnya ia ikut ciptakan.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
