Oleh: Yudi Latif
Saudaraku, cobalah perhatikan secara saksama. Negara mana yang bangsanya hidup “religius” sekaligus kehidupan ekonominya makmur? Ternyata tidak mudah ditemukan. Mengapa demikian?
Penjelasannya tidak sesederhana asumsi teori sekularisasi dalam modernisasi yang cenderung melihat bahwa kemakmuran akan berbanding lurus dengan menurunnya peran agama dalam kehidupan sosial.
Kenyataannya, hubungan antara agama dan kemakmuran tidak membentuk pola tunggal yang sederhana. Ia bersifat kompleks dan tidak linear. Perubahan ekonomi, kekuatan institusi negara, pendidikan, dan elemen budaya saling berinteraksi dalam membentuk kemakmuran. Sementara itu, agama juga tidak statis: ia dapat melemah dalam bentuk praktik institusional, bergeser menjadi identitas budaya, atau berubah menjadi spiritualitas yang lebih personal. Karena itu, dalam gambaran besar, yang terlihat bukan satu arah perkembangan, melainkan beberapa pola yang berbeda.
Salah satu pola yang paling sering dibahas adalah bahwa bangsa yang sangat “religius” sekaligus sangat makmur merupakan fenomena yang relatif langka, terutama bila religiusitas dipahami secara institusional, yakni diukur dari intensitas praktik ibadah dan keterlibatan rutin dalam institusi keagamaan.
Di Eropa Barat, pola yang paling jelas adalah privatisasi agama dalam masyarakat makmur. Di Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, Prancis, Jerman, dan Britania Raya, kemakmuran modern berkembang bersamaan dengan menguatnya negara modern, pendidikan, dan layanan publik. Dalam proses ini, banyak fungsi sosial yang sebelumnya dijalankan oleh institusi agama—seperti pendidikan, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan pengaturan moral publik—secara bertahap diambil alih oleh institusi negara yang lebih efektif dan terorganisasi.
Meski demikian, agama tidak hilang, melainkan berubah bentuk: peran institusionalnya melemah, sementara religiusitas bergeser ke ranah yang lebih personal dan tidak terikat pada gereja. Di saat bersamaan, sebagian kebutuhan spiritual bertahan dalam bentuk yang lebih cair dan individual, sedang sebagian lainnya bertransformasi menjadi etika sekuler dan orientasi moral yang tidak lagi bersandar pada institusi keagamaan.
Di Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet, agama kembali menguat terutama sebagai identitas kolektif melalui Gereja Ortodoks Rusia. Namun kebangkitan ini lebih tampak sebagai pemulihan simbol dan identitas historis, ketimbang peningkatan praktik keagamaan yang seragam dalam kehidupan sehari-hari.
Di China, modernisasi ekonomi yang sangat cepat tidak menghapus dimensi spiritual, tetapi justru mengubah bentuknya. Tradisi seperti Buddhisme dan Taoisme, bahkan agama-agama lain, kembali berkembang berdampingan dengan berbagai praktik kepercayaan rakyat dan spiritualitas yang lebih cair. Agama tidak selalu terpusat dalam institusi besar, melainkan tersebar dalam bentuk pencarian makna yang lebih fleksibel.
Di kawasan dunia Arab, terutama di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terlihat pola yang berbeda namun searah dalam satu hal: modernisasi ekonomi yang cepat, terutama melalui diversifikasi dari ketergantungan minyak, berjalan bersamaan dengan penataan ulang ruang sosial-keagamaan. Sejumlah pembatasan sosial yang sebelumnya sangat ketat mengalami penyesuaian, sementara ruang publik menjadi lebih terbuka dan beragam. Dalam konteks ini, agama tidak hilang atau melemah sebagai identitas, tetapi mengalami restrukturisasi peran dalam kehidupan sosial seiring transformasi ekonomi dan visi pembangunan negara.
Di kawasan Amerika Latin, terutama di Brasil, Meksiko, dan Argentina, muncul pola yang berbeda lagi. Di tengah modernisasi yang tidak selalu stabil, urbanisasi, dan ketimpangan sosial yang masih lebar, religiusitas tetap kuat dan dalam banyak kasus justru mengalami revitalisasi. Agama hadir bukan hanya sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai sumber solidaritas sosial, identitas kolektif, dan penopang psikologis dalam menghadapi ketidakpastian hidup.
Di Indonesia, relasi antara kemakmuran yang sedang tumbuh dan kehidupan keagamaan berada dalam konteks transisi sosial yang belum selesai. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti kemiskinan yang belum sepenuhnya rendah, kesenjangan pendidikan, kualitas etika publik yang belum merata, serta pelayanan publik yang di banyak tempat belum konsisten kuat.
Dalam kondisi seperti ini, agama tidak hanya hadir sebagai identitas atau praktik spiritual, tetapi juga memegang peran sosial yang nyata. Ketika institusi negara belum sepenuhnya menjadi penopang utama kesejahteraan dan kepastian hidup, sebagian masyarakat masih menggantungkan harapan pada institusi keagamaan. Agama berfungsi sebagai sumber bantuan sosial, solidaritas komunitas, pendidikan moral, bahkan kadang sebagai ruang pencarian keadilan simbolik ketika mekanisme formal belum sepenuhnya dipercaya.
Kesimpulannya, relasi antara agama dan kemakmuran tidak mengikuti satu jalur perkembangan global yang seragam. Di sebagian tempat agama menyusut dari ruang publik, di tempat lain ia kembali menguat sebagai identitas kolektif. Ada yang bergeser menjadi spiritualitas yang lebih cair, ada pula yang mengalami penataan ulang peran sosialnya seiring modernisasi, dan selebihnya ada yang tetap bertahan dalam struktur sosial yang berlapis.
Namun di balik semua variasi itu, ada satu pelajaran yang lebih mendasar: kemajuan ekonomi tidak otomatis melahirkan kedalaman makna, dan religiusitas tidak selalu identik dengan tingginya kemakmuran. Keduanya berjalan pada bidang yang berbeda, meski saling memengaruhi. Karena itu, tugas manusia modern bukan memilih salah satu, melainkan menjaga agar kemajuan tidak kehilangan jiwa (makna), dan agama tidak kehilangan daya etik dan daya spiritualnya dalam menumbuhkan kebajikan publik dan kesejahteraan bangsa.
Penulis adalah Aktivis dan Cendekiawan Kritis
