Ada Apa dengan Gibran?

oleh -454 Dilihat
banner 468x60

Oleh: Melikheor Januar Rolys Blau

Politik di negeri ini sedang bergerak begitu cepat. Topik yang sedang hangat sekarang ini adalah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 10 November, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dengan maksud menyampaikan niat pengunduran diri, yang dipicu oleh dinamika seputar putusan Mahkama Konstitusi (MK) dan Mahkama Agung (MA). Setelah itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo dan pimpinan MPR.

Persoalan ini tidak terlepas dari polemik ijazah yang dialami oleh Gibran sendiri. Mahkama Konstitusi pada tanggal 6 Oktober 2026 melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa tidak menemukan dokumen kelulusan SMA dari Gibran, kemudian pada tanggal 30 Oktober Mahkama Agama melalui kasasi Nomor 742K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazahnya. Menariknya, MK menyatakan bahwa lembaga tidak bisa membatalkan Gibran sebagai wakil presiden.

Persoalan inilah yang menjadi titik tolak desakan pemakzulan oleh DPR. Terdapat sebanyak 120 anggota DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) meneken usulan untuk memproses pemakzulan tersebut. Di tengah maraknya isu pemakzulan tersebut, Gibran mengambil langkah berani untuk dengan kemauannya sendiri mundur dari jabatannya.

Apa perbedaan pemakzulan dan pengunduran diri?

Dalam Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum. Misalnya karena terbukti terjebak dalam kasus korupsi atau penyuapan, maka Presiden atau Wakil Presiden bisa diberhentikan. Namun, pertama-tama DPR akan menetapkan HMP, kemudian prosesnya berlanjut ke MK. Lalu MK akan mencari bukti untuk meluluskan HMP tersebut. Singkatnya, pemakzulan adalah melalui jalur panjang dan juga jalur paksa.

Sedangkan pemunduran diri tidak memerlukan sidang atau pembuktian tertentu. Mundur adalah keputusan pribadi tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, jika diberhentikan, maka dinyatakan berhenti secara hormat. Sedangkan pemakzulan tadi berarti pemberhentian tidak dengan hormat.

Apa yang terjadi setelah Gibran mundur?

Diskusi ini juga tidak kalah menarik. Apakah setelah mundur Gibran kehilangan semuanya baik gaji, tunjangan, dan keamanannya? Mengenai hak dari seorang wakil presiden yang mundur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 menyebut bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun. Setiap pemberhentian berarti dianggap berhenti dengan hormat, kecuali jika MPR mengeluarkan pemberhentian secara tidak hormat. Jadi Gibran dinyatakan pension karena berhenti dengan hormat. Ia berhak atas gaji pokoknya terakhir, yang mana sebagai wakil presiden, besarnya adalah Rp20. 160. 000 per bulan.

Dalam Pasal 7, ia juga berhak atas tunjangan sesuai dengan aturan pensiun pegawai negeri, biaya air, listrik, dan telepon, serta perawatan kesehatan bagi Gibran dan juga bagi keluarganya. Dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa ia juga berhak atas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, mobil dinas, dan pengamanan. Hal ini kemudian diperinci lagi lewat PMK Nomor 120/PMK.06/2022 dalam Pasal 11 yang memberi hak baginya untuk memiliki staf dari pegawai negeri.

Siapa yang akan menggantikan Gibran?

Aturan ini sudah tertuang dalam konstitusi kita. Awalnya, memang benar bahwa wakil presiden dipilih oleh rakyat, tetapi setelah jabatannya kosong, maka rakyat tidak akan disertakan lagi dalam memilih penggantinya. Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang namanya diusulkan oleh Presiden.

Setelah itu, apakah Gibran masih bisa mencalonkan diri dalam Pilpres?

Menurut Pengamat Politik dari Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno sebagaimana dikutip dalam KOMPAS.com 12 November 2026 bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu 2029 sebab pengunduran diri yang sekarang tidak menjadi halangan.

Syaratnya sudah ada dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Gibran harus diusung oleh partai politik. Kemudian, syarat formal yang sekarang menjadi persoalan utama dari Gibran yaitu ijazahnya. Adi juga menambahkan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran saat ini juga membuat sulit bagi partai politik yang akan dijadikan haluan untuk mencalonkan dirinya nanti.

Apa yang kita harapkan setelah polemik ini?

Polemik ijazah ini menjadi pelajaran penting bahwa kelengkapan syarat tidak bisa dianggap remeh. Kelengkapan syarat perlu melalui verifikasi berkas yang dapat diuji supaya persoalan seperti ini tidak terjadi lagi.
Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri juga dianggap sebagai keputusan yang lebih baik daripada membiarkan krisis legitimasi ini terus berlangsung dan kepercayaan publik terus megalami degradasi yang signifikan. Ditambah lagi dengan 50 anggota DPR yang menginginkan pemakzulan, maka keputusan ini memang dianggap lebih baik.

Kemunduran bisa terjadi dan itu merupakan hak dari mereka yang menjabat. Mereka bisa saja mundur tanpa alasan atau dalam hal ini tidak menjelaskan kepada masyarakat alasan utama kemundurannya, tetapi hal tersebut meninggalkan pertanyaan besar dalam masyarakat. Setiap orang mulai menduga-duga alasan utama kemundurannya dan menarik kesimpulan seturut pemikiran masing-masing. Gibran sendiri sudah menegaskan bahwa kemunduran dirinya adalah keputusan pribadi dan membantah bahwa hal tersebut terjadi karena polemik ijazah.

Terlepas dari hal tersebut, apa yang kita harapkan dari pergantian jabatan wakil presiden? Masyarakat bukan hanya membutuhkan nama pengganti yang baru, atau terisinya kursi jabatan yang kosong. Ini persoalan yang lebih dalam dari sekedar itu. Apa tujuan politik ke depannya, proses yang lebih transparan, solusi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini adalah sesuatu yang diharapkan menjadi angin segar.
Ekspektasi besar dari masyarakat setelah polemik ini adalah kembali stabilnya situasi politik dalam negeri, sebuah kepastian hukum, serta kerja nyata pemerintah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.