Di tengah hiruk-pikuk kemajuan kecerdasan buatan (AI), narasi-narasi penuh harapan terus digulirkan. Mulai dari janji peningkatan efisiensi, lonjakan produktivitas, hingga munculnya tawaran jenis-jenis pekerjaan baru yang “lebih kreatif”.
Namun di balik seluruh semangat itu, masih ada tersisa satu pertanyaan mendasar yang jarang dikupas dengan jujur. Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas arah dari penggunaan teknologi ini?
Jawaban yang ada sejauh ini tak banyak berubah dari pola lama. Seperti halnya pada era revolusi industri terdahulu, maka pelaku usaha, khususnya yaitu yang memiliki kapital besar dan infrastruktur yang kuat, menjadi penentu utama. Bukan negara. Bukan masyarakat. Apalagi pekerja yang jelas terdampak langsung.
Dimasa dahulu, ketika untuk pertama mesin uap ditemukan, bukan pemerintah yang menentukan penggunaannya. Mesin itu pada awalnya dimanfaatkan oleh para industrialis untuk menggantikan tenaga manusia di pabrik.
Dimana kemudian teknologi berkembang secepat pasar membutuhkannya. Maka segera muncul mobil, kereta, dan jalur industri produksi massal. Dan semua tentu diarahkan oleh logika efisiensi dan keuntungan semata.
Hari ini, kemajuan teknologi AI sedang bergerak dalam kerangka yang sama, tapi dengan potensi dampak yang jauh lebih luas dan menyeluruh.
Tehnologi AI nantinya jelas tidak hanya menggantikan manusia dalam proses kerja. AI juga akan jauh menyusup ke ranah sosial, politik, dan budaya. Terlihat algoritma AI dapat memengaruhi apa yang kita lihat di media sosial, membentuk opini publik, mengatur perilaku konsumen, hingga memprediksi seperti apa keputusan politik. Bahkan di sektor pelayanan publik, AI juga sudah mulai digunakan untuk mengatur distribusi bantuan sosial, melakukan pemantauan keamanan, hingga menentukan siapa yang layak mendapatkan kredit atau pekerjaan.
Menurut laporan World Economic Forum (2023) memperkirakan sekitar 83 juta pekerjaan akan hilang secara global dalam lima tahun ke depan, sementara 69 juta pekerjaan baru diperkirakan akan muncul. Yang mana kebanyakan di bidang teknologi dan analitik data. Tapi kesenjangan keterampilan dan akses justru memperbesar jurang ketidaksetaraan. Banyak yang akan terdampak, sedikit saja yang siap.
Oleh sebab inilah maka tanggung jawab atas AI tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak.
Pemerintah jelas perlu hadir secara aktif mempersiapkan sejak dini dan bukan sebagai pemadam kebakaran setelah masalah muncul, tetapi harus mampu sebagai perancang arah pembangunan yang memikirkan kepentingan jangka panjang rakyatnya.
Kita jelas membutuhkan kebijakan publik yang dapat memayungi perkembangan AI dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika, transparansi, dan keadilan sosial.
Bukan hanya aturan teknis, melainkan juga membangun adanya perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak digital warga, mekanisme akuntabilitas atas penggunaan algoritma, dan strategi konkret untuk melindungi serta mendampingi tenaga kerja yang terdampak otomatisasi dari tehnologi AI.
Namun negara tak bisa berjalan sendiri.
Kalangan bisnis juga perlu menyadari bersama bahwa mereka bukan lagi hanya sebagai produsen teknologi, tapi juga ambil bagian dari penentu masa depan masyarakat.
Dalam sebuah wawancara, CEO OpenAI, Sam Altman, mengatakan bahwa “AI dapat menjadi alat terbaik untuk kemajuan umat manusia, atau menjadi kekuatan yang membahayakan, tergantung siapa yang mengendalikannya.” Pernyataan ini sangat sederhana, tapi menyimpan peringatan yang jelas serius.
Masyarakat sipil, komunitas teknologi, kampus, dan media juga harus memegang peran kunci. Mereka bersama harus mampu menjadi penjaga etika, pengawas independen, sekaligus penggerak kesadaran publik. Sebab, seperti diingatkan oleh Shoshana Zuboff, penulis The Age of Surveillance Capitalism, “Jika kita tidak menuntut hak atas masa depan digital kita, maka yang terjadi adalah kolonisasi baru oleh kekuatan algoritma.”
Hari-hari ini, kita seperti sedang duduk di dalam kereta teknologi baru yang melaju sangat cepat. Namun siapa yang duduk di kursi masinis, dan ke mana arah relnya, tak banyak dari kita yang tahu. Jika kita tidak segera ikut menentukan arah perjalanan ini, maka kita akan jadi penumpang yang hanya bisa berharap dan barangkali akan sangat menyesal di stasiun akhir.
Saatnya kita semua pihak duduk bersama, merumuskan ulang relasi antara manusia dan teknologi. Bukan bertujuan untuk memperlambat kemajuan, tapi untuk memastikan bahwa arah kemajuan itu tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Selasa, 8 Juli 2025
Oleh: Yoga Duwarto
