Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah perjalanan Indonesia yang terjadi di tengah krisis moneter Asia 1997-1998. Krisis yang pada waktu itu telah menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok drastis, menyeret banyak kebangkrutan perusahaan, dan tentu melonjaknya pengangguran, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat memberatkan masyarakat. Kondisi demikian makin diperparah oleh rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto dengan sistem otoriter dimana sangat mengandalkan kekuatan militer serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Ketidakadilan sosial politik yang akhirnya memunculkan keresahan luas, terutama di kalangan mahasiswa yang menjadi ujung tombak terjadinya gerakan reformasi.
Ketegangan memuncak pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan saat menggelar aksi damai menuntut pengunduran diri Soeharto. Tragedi awal ini akhirnya memicu gelombang kemarahan yang meluas dan eskalasi demonstrasi di berbagai kota. Namun, kerusuhan berdarah yang meletus pada 13-15 Mei 1998 bukanlah ledakan spontan. Berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan kesaksian Ignatius Sandyawan Sumardi, akan kerusuhan dan kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa merupakan bagian dari operasi militer-politik yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan kekacauan dan tekanan politik agar Soeharto segera lengser dengan skenario yang dapat menguntungkan elite militer dan politik tertentu.
Dalam konteks inilah, etnis Tionghoa, meskipun hanya sekitar 3 persen dari populasi namun menguasai sekitar 70 persen ekonomi nasional, dijadikan kambing hitam atas terjadinya kegagalan pemerintah mengatasi krisis multi dimensi tersebut. Diskriminasi struktural dan stereotip negatif yang sudah lama melekat membuat mereka mudah menjadi sasaran utama penjarahan, pembakaran, serta kekerasan seksual massal yang brutal dan terorganisir. Kekerasan ini jelas bertujuan menimbulkan ketakutan dan melemahkan oposisi.
Situasi menjadi semakin rumit dengan konflik internal di tubuh militer. Kubu Panglima ABRI Jenderal Wiranto membentuk Pam Swakarsa, pasukan paramiliter yang merekrut sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk elemen dari kelompok Islam konservatif, untuk membendung berhadapan dengan aksi mahasiswa disamping bertujuan mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR (SI MPR) November 1998. Pam Swakarsa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang berperan signifikan dalam politik Indonesia pasca-Orde Baru. Pamswakarsa beroperasi sebagaimana struktur militer namun dengan senjata tradisional, telah memperlihatkan bagaimana militer memanfaatkan jaringan sipil untuk memperkuat kontrol sosial dan politik. Di sisi lain, Prabowo Subianto, pada waktu itu sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad, diketahui mengerahkan pasukan Kostrad dan mantan pasukan Timor Timur untuk memperkuat operasi militer dan guna menekan lawan politiknya. Ketegangan antara kedua kubu ini mencerminkan adanya perebutan kekuasaan di tubuh militer yang berdampak langsung pada dinamika politik nasional.
Dalam terjadinya kerusuhan tersebut, dimana kekerasan seksual massal yang menimpa perempuan etnis Tionghoa menjadi salah satu kejahatan paling mengerikan. TGPF mencatatkan sedikitnya 52 kasus perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilakukan secara sistematis. Kekerasan ini dilakukan secara bergiliran dan sadis, bahkan menyebabkan kematian beberapa korban. Sandyawan menegaskan bahwa fakta ini bukan rumor, melainkan bukti yang sudah diverifikasi resmi. Namun, narasi ini mendapat tantangan serius ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Juni 2025 menyatakan bahwa pemerkosaan massal Mei 1998 hanyalah rumor. Pernyataan Fadli Zon ini telah memicu kemarahan luas dari berbagai elemen masyarakat yang menegaskan bahwa kekerasan seksual tersebut telah diakui sebagai pelanggaran berat HAM dan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Penyangkalan ini dianggap sebagai upaya revisi sejarah dan perlindungan terhadap tokoh tertentu, terutama Prabowo Subianto, serta untuk memperkuat budaya impunitas dan ini bisa menghambat keadilan dan upaya rekonsiliasi.
Perjalanan selanjutnya FPI yang lahir dari Pam Swakarsa juga menunjukkan dinamika politik yang kompleks. Organisasi ini dikenal aktif dalam aksi sosial dan politik, namun sering terlibat dalam konflik dan kekerasan. Hingga pada tahun 2020, pemerintah secara resmi membubarkan FPI dengan alasan pelanggaran hukum dan keamanan nasional, menandai babak baru dalam upaya mengendalikan kelompok paramiliter yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Secara keseluruhan, kerusuhan Mei 1998 yang diikuti kekerasan seksual massal yang menyertainya, merupakan bagian dari skenario politik dan militer yang dirancang secara sistematis untuk mengatur peralihan kekuasaan Orde Baru. Operasi ini melibatkan konflik internal militer, mobilisasi pasukan elit dan paramiliter, serta penggunaan kekerasan sistematis terhadap kelompok minoritas sebagai alat tekanan politik dalam upaya mempertahankan kontrol sosial yang berlanjut dalam dinamika politik Indonesia pasca-Orde Baru.
Untuk mencegah tragedi berdarah dan mengerikan seperti Mei 1998 terulang kembali, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan. Pengungkapan fakta secara transparan melalui penyelidikan dan pengadilan pelanggaran HAM berat harus menjadi prioritas agar pelaku dapat diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Rekonsiliasi nasional yang melibatkan korban, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat perlu dijalankan untuk memulihkan luka batin kolektif dan membangun kepercayaan sosial. Pendidikan sejarah yang jujur dan inklusif harus diperkuat agar generasi muda memahami akar masalah dan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta keberagaman. Reformasi institusi keamanan dan militer harus dilakukan agar aparat negara tidak lagi menjadi alat penindasan dan kekerasan terhadap rakyat. Penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan kekuatan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga demokrasi dan mencegah kekerasan sistemik.
Negara-negara lain yang pernah mengalami konflik etnis dan kekerasan sistemik seperti Rwanda dan Bosnia telah menunjukkan bagaimana rekonsiliasi nasional dapat dijalankan secara efektif. Mereka menerapkan pendekatan holistik yang meliputi pemulihan kepercayaan melalui dialog terbuka, keadilan transisional lewat pengadilan dan komisi kebenaran, pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif, serta pendidikan yang menumbuhkan pemahaman dan toleransi antar kelompok. Rwanda, misalnya, berhasil memulihkan hubungan antara kelompok Hutu dan Tutsi melalui pengadilan internasional, komisi kebenaran, dan program pendidikan yang inklusif. Pendekatan semacam ini menjadi contoh penting bagi Indonesia dalam membangun perdamaian berkelanjutan dan mencegah terulangnya tragedi seperti Mei 1998.
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip rekonsiliasi nasional yang terbukti berhasil di berbagai negara, Indonesia dapat memperkuat fondasi persatuan dan demokrasi. Melalui pengakuan kebenaran, penegakan keadilan, dan dialog yang inklusif, bangsa ini dapat memulihkan luka batin kolektif dan membangun masa depan yang damai, adil, dan berkeadaban.
Sabtu, 21 Juni 2025
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
