Di zaman ini, mereka yang paling waras justru paling sering dianggap mengganggu. Bukan karena mereka salah, melainkan karena kehadiran dan keberadaan mereka mengusik kenyamanan banyak pihak yang sudah terbiasa hidup dalam ilusi.
Bangsa Indonesia hari ini, sebenarnya tidak sedang kekurangan kecerdasan. Justru dalam kondisi sebaliknya. Yaitu dimana rakyat makin banyak yang sadar, namun tidak memiliki ruang atau saluran tempat menyampaikan kesadaran yang kian terbatas. Adanya regulasi baru kerap hadir bukan untuk memperluas suara rakyat, tetapi malah untuk mengatur narasi. Dimana akses Internet cepat yang diberikan, bukan agar kita berpikir lebih luas, tetapi dikondisikan agar kita menjadi sibuk dan melupakan hal-hal yang seharusnya kita pertanyakan.
Misalnya saja sejak 2019 hingga 2023, perlu ditehaui bersama setidaknya ada 75 kasus pemutusan akses internet di Indonesia dalam konteks adanya aksi demonstrasi atau ketegangan politik, dan berdasarkan laporan dari SAFEnet dan AccessNow. Yang paling mencolok adalah kejadian pemadaman internet total di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu pada bulan Agustus September tahun 2019, serta terjadinya gangguan internet saat maraknya aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.
Dari dua kasus tersebut pemerintah berdalih soal “keamanan nasional” tanpa dibarengi oleh penjelasan teknis dan hukum yang akuntabel.
Demikian juga kita menyaksikan ironi di lapangan, dimana masyarakat bisa menikmati koneksi 5G, namun disatu sisi tidak bisa mengakses dokumen APBN yang seharusnya terbuka untuk publik. Pemerintah boleh saja membanggakan digitalisasi hingga desa-desa, tetapi dana desa rawan dikorupsi. Laporan BPK tahun 2023 telah menunjukkan penyimpangan penggunaan dana desa yang mencapai lebih dari Rp1,6 triliun, dan sebagian besar tidak pernah dilaporkan dalam sistem informasi desa.
Demikian juga publik telah diberi aplikasi untuk memantau fluktuasi harga pangan, namun tidak diberi kesempatan untuk mengaudit bagaimana sebenarnya distribusi bansos. Bisa kita lihat aporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa dari 133 kasus korupsi bantuan sosial yang ditangani sejak tahun 2020, kerugian negara telah mencapai Rp176 miliar, dan sebagian besar pelakunya adalah pejabat publik.
Dalam kondisi seperti ini, maka wajar jika kemudian banyak warga memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena setiap bentuk suara bisa dipelintir dan dipolitisir. Bahkan jurnalis lokal yang seharusnya menjadi tulang punggung demokrasi malah sering kali dibungkam dengan berbagai cara, berupa ancaman, kriminalisasi, hingga kekerasan.
Dari data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ada mencatat, bahwa dalam kurun waktu Januari 2022 hingga Desember 2023, terdapat 102 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Yaitu sebagian besar malah menimpa jurnalis daerah yang sedang meliput kasus korupsi atau konflik agraria.
Dengan demikian kita harus mengakui satu hal penting, bahwa rakyat semakin cakap secara teknis, tetapi negara malah semakin tidak transparan secara politik. Masyarakat boleh pandai memproduksi konten, tetapi tidak punya cukup ruang dan daya untuk menyampaikan substansi. Kita bisa saja menayangkan ribuan siaran langsung, tetapi sering gagal dalam menyiarkan kenyataan dan realita yang sesungguhnya terjadi.
Kini saatnya mengubah arah
Perjuangan tidak selalu harus hadir dalam bentuk aksi demonstrasi besar. Dalam konteks represi yang terselubung, narasi malah bisa menjadi alat yang jauh lebih tajam. Yaitu satu artikel, satu testimoni, satu wawancara mendalam di media lokal, maka itu semua bisa menjadi titik awal dari adanya kebangkitan kesadaran kolektif.
Kekuatan jurnalisme lokal harus mampu berdiri di garis depan untuk melawan normalisasi pembungkaman. Bagaimanapun harus mampu menjembatani suara yang tidak terdengar, menyuarakan data yang disembunyikan, dan menolak untuk menjadi sekadar pengulang dari siaran resmi.
Karena pada hari ini, bukan kemarahan yang paling ditakuti oleh kekuasaan. Yang paling ditakuti adalah rakyat yang sudah tidak bisa dibohongi.
Oleh karena itulah mengapa internet diberikan. Bukan menjadikan kita merdeka. Tetapi agar kita diam.
Sabtu, 12 Juli 2025
Oleh: Yoga Duwarto
