Konsep Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas
Pada mulanya, konsep ruang publik adalah suatu wilayah yang muncul pada ruang masyarakat borjuis, ruang yang memerantarai masyarakat sipil dengan negara, dimana publik mengorganisir dirinya dan dimana opini publik dapat dibangun. Kategori ruang publik semacam ini dapat ditemui dalam realitas sejarah masyarakat Inggris dan Prancis pada pertengahan abad ke-17, dimana kedai-kedai kopi menjadi pusat kritik yang di dalamnya mulai muncul kelompok baru di antara para intelektual borjuis dan masyarakat aristokrat melahirkan sebuah kelompok terdidik yang memiliki kesamaan dalam cara pola berpikir. Konsep ruang publik memasuki dimensi baru dengan mulai memudarnya kelompok borjuis dalam konteks masyarakat industri yang makin maju dan munculnya demokrasi massa.
Ruang publik merupakan syarat penting dalam berdemokrasi, ruang public adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah warganegara dimana dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya, karena ruang publik juga merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan- kebutuhan mereka secara diskursif. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.
Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, pluralitas (keluaraga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst.), publisitas (media massa, institusi- institusi kultural, dst.), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang publik tidak hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak memiliki batasan, karena ruang publik dapat berada di mana saja. Jika ada masyarakat yang berkumpul bersama dan berdiskusi tentang topik atau tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.
Pemanfaatan Ruang Publik
Adapun penjelasan konsep ruang publik di atas sejalan dengan konsep “pemanfaatan”. Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa pemanfaatan secara harfiah adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Ruang publik harus dimanfaatkan secara tepat guna agar semua fungsi yang ada pada ruang publik dapat berjalan dengan baik.
Begitu pula upaya Aksi Kamisan Jakarta dalam mempertahankan kontinuitas aksinya, kelompok aksi massa ini harus dapat memanfaatkan ruang publik secara baik, efektif, dan sistematis agar semua tujuan- tujuan mereka dalam menyuarakan aspirasi dapat tersalurkan dengan tepat.
Pengertian Hegemoni
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya oleh suatu negara atas negara lain atau negara bagiannya. Asal kata hegemoni adalah dari bahasa Yunani kuno, yaitu “eugemonia”. Seperti dilansir dari Encyclopedia Britannica, hegemoni di Yunani menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota secara individual, contohnya negara kota Athena dan Sparta yang mendominasi negara-negara lain yang sejajar.
Namun dalam teori hegemoni Antonio Gramsci, seperti dikutip dari Jurnal Translitera Universitas Islam Balitar Edisi 5/2017, dijelaskan bahwa konsep hegemoni ini adalah ketika suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.
Dengan demikian, hegemoni bukan saja dominasi menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Dalam sebuah karya ilmiah di ui.ac.id, disebutkan bahwa hegemoni didasarkan pada pengetahuan atau ideologi terhadap keyakinan baru yang disebarkan, baik secara terselubung, pembiasaan, maupun dengan pemaksaan ke dalam kesadaran kolektif.
Jean Baudrillard dalam bukunya, The Agony of Power; Dominasi, Hegemoni, Teror, menyebut hegemoni adalah tingkatan lebih lanjut dari dominasi. Jika dominasi lebih bersifat fisik, maka hegemoni lebih pada taraf ideologi. Contohnya terkait kelas pekerja yang dahulunya menggunakan sistem perbudakan sebagai bentuk dominasi kelas atas. Setelah perbudakan dihapuskan, pekerja tetap saja harus tunduk pada tatanan global yang tidak terlihat secara fisik.
Jenis Hegemoni Menurut Gramsci Dalam buku Memahami Teori Sosial (2020) karya Bagong Suyanto, Gramsci membagi hegemoni menjadi tiga jenis berdasarkan tingkatannya, yaitu:
Pertama, Hegemoni Total atau integral adalah penguasaan atau dominasi yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Tingkat kesatuan moral dan intelektual pada masyarakat terlihat kokoh. Hubungan pemerintah dengan yang diperintah tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis
Kedua, Hegemoni Decadent atau hegemoni yang merosot ditandai dengan tantangan berat yang dialami kaum borjuis di masa masyarakat kapitalis modern. Pada tahap ini, terdapat potensi disintegrasi atau konflik tersembunyi di bawah permukaan. Meski hegemoni mencapai kebutuhan dan sasarannya, mentalitas massa belum benar-benar selaras dengan pemikiran yang dominan.
Ketiga, Hegemoni Minimum digambarkan oleh Gramsci terjadi di Italia dari periode unifikasi hingga pertengahan abad ke-19. Pada tahap ini, hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elite ekonomi, politik, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap campur tangan massa dalam kehidupan bernegara. Yang seharusnya terjadi kesatuan antar kelas, justru pada tingkat ini terjadi pertentangan dengan negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis tersebut.
Contoh Hegemoni dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Hegemoni dapat dilakukan dalam berbagai cara dengan tujuan penguasaan dalam berbagai bidang, seperti bidang media, budaya, politik, hingga militer.
- Bidang Media
Dilansir dari upi.edu, para kapitalis berupaya menguasai media, baik untuk kepentingan ekonomi maupun penyebaran ideologi. Contohnya stasiun televisi menayangkan program tentang seks dan gaya hidup yang tidak memberikan manfaat pendidikan. Hal ini hanya memberikan keuntungan ekonomis bagi para kapitalis. - Bidang Fashion
Dikutip dari untirta.ac.id, dalam bidang budaya, terutama mode atau fashion, kini pakaian tidak hanya digunakan untuk menutup tubuh, tetapi juga dapat mempengaruhi pikiran orang lain terhadap kita, bahkan mempengaruhi cara bersikap mereka terhadap kita. Sebab pakaian dapat menggambarkan kelas sosial, afiliasi politik, sense of style, hingga kreativitas. Kelas sosial dapat ditunjukkan ketika seseorang memakai pakaian bermerek tertentu atau buatan desainer tertentu. - Bidang Politik
Contoh di bidang politik adalah terkait kekuasaan dalam suatu negara atau terhadap negara lain. Di dalam suatu negara demokrasi, partai politik pemenang pemilu akan menguasai lembaga-lembaga pemerintahan dan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi opini publik. - Bidang Militer
Contoh dari hegemoni militer adalah ketika Adolf Hitler secara diam-diam membangun kembali militer Jerman menjadi salah satu pasukan terkuat dalam sejarah yang memungkinkannya untuk menguasai hampir seluruh benua Eropa. Hitler tidak peduli apakah Inggris, Rusia, atau Amerika Serikat menyetujui tindakannya selama militernya masih kuat untuk mempertahankan hegemoni.
Demikian tadi telah kita ketahui hegemoni adalah dominasi kekuasaan berdasarkan persetujuan, baik secara terpaksa maupun sukarela. Telah kita ketahui pula jenis hegemoni dan contohnya dalam berbagai bidang.
Masyarakat Informan
Sejak istilah apa yang disebut masyarakat informasi diperkenalkan pada tahun 1962, perdebatan ramai mengenai apa dan bagaimana dampak information society atau masyarakat informasi terus berlanjut sepanjang garis kontinum dengan berbagai dimensi yang berbeda. Secara umum, masyarakat informasi mengacu pada suatu masyarakat dimana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya.
Masyarakat ini menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta akses dibawah pengaruh ekonomi, politik, dan lingkungan sosial. Sementara ICT secara universal dipandang netral, pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan ternyata cukup banyak tergantung pada bagaimana lingkungan tersebut dilihat. Dengan kata lain, munculnya si untung dan si rugi dari investasi di bidang ICT bersifat kontekstual.
Dengan melihat bahwa risiko-risiko kerugian potensial dapat dibenarkan bila dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh suatu masyarakat dari ICT, artikel ini memandang bahwa usaha-usaha untuk mencari keseimbangan yang tepat diantara penggunaan ICT dengan beragamnya ekonomi, politik, dan lingkungan sosial merupakan hal penting dalam rangka memperoleh manfaat optimal ICT untuk masyarakat. Munculnya Era Informasi dan Pengetahuan. Masyarakat adalah suatu institusi yang bersih.
Pembahasan
Ruang publik merupakan tempat di mana individu dapat berinteraksi, berbagi ide, dan bertukar informasi secara bebas. Ruang publik memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas dan budaya suatu masyarakat. Namun, dalam realitasnya, ruang publik juga seringkali dipengaruhi oleh hegemoni kekuasaan yang dapat membatasi akses dan penggunaan ruang tersebut.
Hegemoni kekuasaan dalam ruang publik dapat terjadi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui kontrol atas media massa dan informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Dengan memiliki kendali atas media massa, pihak yang berkuasa dapat mengontrol narasi dan pandangan yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak individu dalam ruang publik.
Selain itu, hegemoni kekuasaan juga dapat terjadi melalui pengendalian terhadap infrastruktur ruang publik, seperti taman, jalan, dan bangunan umum. Penggunaan dan pengalihan fungsi ruang publik dapat dikendalikan oleh pihak yang berkuasa untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.
Dampak dari hegemoni kekuasaan dalam ruang publik dapat terasa bagi masyarakat informan. Masyarakat mungkin merasa terbatas dalam berekspresi dan berinteraksi secara bebas, karena adanya aturan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Hal ini dapat memunculkan rasa ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.
Untuk mengatasi hegemoni kekuasaan dalam ruang publik, diperlukan upaya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memperjuangkan akses dan kebebasan dalam menggunakan ruang publik. Masyarakat perlu menyadari pentingnya menjaga ruang publik sebagai tempat yang inklusif dan demokratis, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembentukan budaya dan identitas masyarakat.
Kesimpulan
Dengan memahami eksistensi ruang publik dan mengatasi hegemoni kekuasaan yang ada, masyarakat informan dapat memperkuat solidaritas dan keberagaman dalam ruang publik, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya.
Oleh: Fr. Ardo Bolaer, Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
