RADARNTT, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena harus menjadi fasilitator untuk menuntaskan polemik proyek panas bumi atau geothermal di Pulau Flores yang mendapat penolakan keras dari masyarakat dan Gereja.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Partai NasDem, Alexander Take Ofong, S.Fil, Kamis (5/6/2025) siang di Ruang Fraksi Gedung DPRD.
“Gubernur bisa ambil sikap sebagai fasilitator untuk pertemukan perbedaan pendapat antara masyarakat dan Gereja dengan pemerintah pusat terkait proyek geothermal di Pulau Flores,” ujar Alex Ofong.
Menurutnya, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus lebih proaktif menyikapi setiap masalah yang berkaitan dengan proyek strategis nasional di daerah agar tidak bertabrakan dengan kebutuhan mendesak masyarakat lokal.
“Kita mendukung setiap kebijakan pembangunan yang berasaskan keadilan, keberlanjutan dan partisipatif. Melibatkan rakyat dan semua pemangku kepentingan mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dan pemanfaatannya,” tegas Alex Ofong.
Dia juga menyarankan pemerintah harus bertindak cepat dan tepat dalam menyikapi polemik di masyarakat secara proporsional agar tidak memperdalam luka dan sakit yang dirasakan masyarakat.
“Kita butuh energi baru terbarukan di era serba digital hari ini dan masa depan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat dan hak ekologi,” tandasnya.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Flores memiliki lebih dari 30 titik potensi panas bumi dengan total daya mencapai sekitar 900 megawatt. Sejak 2017, Pulau Flores bahkan mendapat julukan sebagai ‘Pulau Panas Bumi’.
Surat Gembala Pra-Paskah 2025, enam Uskup dari Provinsi Gerejawi Ende menyatakan penolakan eksplorasi dan eksploitasi geothermal di Flores dan Lembata. Mereka menegaskan bahwa kondisi ekosistem lokal yang rapuh dan sumber air yang terbatas membuat proyek ini tidak layak dan tidak bijaksana.
“Kami menilai energi geothermal bukanlah pilihan yang tepat untuk konteks Flores dan Lembata,” tulis para uskup, dalam sebuah seruan yang tak hanya spiritual, tapi ekologis dan politis.
Pada Kamis, 5 Juni 2025, ribuan Umat Katolik dari 20 Paroki di Kevikepan Mbay tKeuskupan Agung Ende urun ke jalan dalam unjuk rasa damai di Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Mereka bukan sekadar unjuk rasa. Mereka adalah wajah-wajah dari gerakan moral yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap bumi, rumah bersama yang sedang terancam rusak oleh ganasnya proyek panas bumi.
Menolak dengan tegas semua bentuk proyek geothermal dalam wilayah Kabupaten Nagekeo yang telah dan sedang disurvei oleh berbagai pihak. Proyek-proyek ini mengancam ruang hidup masyarakat, ekosistem alam, dan warisan budaya yang tidak ternilai,” demikian pernyataan sikap tertulisnya.
Masyarakat juga mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Nagekeo untuk menandatangani surat kesepakatan bersama tiga lembaga yaitu pemerintah kabupaten Nagekeo, DPRD kabupaten Nagekeo dan Gereja Wilayah Kevikepan Mbay Keuskupan Agung Ende sebagai komitmen politik dan moral melindungi bumi Nagekeo dari eksploitasi yang merusak.
Ketua Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH), Pater Marselinus Kabut, OFM, dalam aksi itu mengingatkan bahwa pengalaman buruk sudah terjadi di berbagai titik proyek geothermal sebelumnya: Daratei dan Mataloko di Kabupaten Ngada, Sokoria di Kabupaten Ende, serta Pocoleok dan Wae Sano di Manggarai Barat. Alih-alih membawa kesejahteraan, proyek-proyek ini justru menyisakan trauma, ketidakadilan, dan kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan.
“Karena itu, umat tidak ingin tragedi serupa berulang di Nagekeo, di tanah tempat mereka menanam kasih dan menuai harapan,” tegasnya.
Diketahui, di Kabupaten Nagekeo ada tiga lokasi yang telah disurvei sejak 2020 yaitu Marapokot (Kecamatan Aesesa), Pajoreja (Kecamatan Mauponggo), dan Rendu Teno (Kecamatan Aesesa Selatan)—menjadi alasan konkret bagi gerakan penolakan ini.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Wisma Keuskupan Agung Ende pada awal April 2025, Gubernur NTT menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan proyek geothermal.
“Kami mendengar suara masyarakat dan Gereja. Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama kami,” ujar Gubernur NTT saat itu. (TIM/RN)
