RADARNTT, Kupang – Bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke 80 dan gegap gempita kemeriahan itu belum terasa di pelosok negeri seperti kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih ditemukan sekitar 13 ribu rumah tangga belum diterangi listrik di tengah tingkat elektrifikasi yang mencapai 80 persen.
Kondisi ini menghentak nurani dan menyulut semangat perjuangan salah satu putera asal Kodi SBD yang kini dipercayakan menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT dari Fraksi Partai Golkar, Antonius Damianus Mahemba.
Anton Mahemba, demikian akrab disapa menyatakan keprihatinannya dan mendorong percepatan pemenuhan pelayanan listrik bagi masyarakat di daerah yang belum terlayani termasuk ada belasan ribu rumah tangga di pulau Sumba.
“Kondisi ini sangat kontras dengan hiruk pikuk pembangunan dan gegap gempita perayaan kemerdekaan setiap tahun hingga yang ke 80 tahun ini. Maka kita mendorong percepatan pemenuhin listrik masyarakat dan menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Mahemba di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi NTT tengah pekan kemarin.
Antonius Mahemba, menyoroti masih rendahnya tingkat elektrifikasi di Kabupaten SBD yang hingga kini berada di bawah 90 persen. Hal ini terungkap dalam pembahasan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT dan sebelumnya saat rapat koordinasi bersama PLN.
“Dari data yang kami terima, sekitar 13 ribu kepala keluarga di SBD belum menerima manfaat listrik, khususnya melalui program bantuan meteran gratis. Ini menjadi perhatian serius kami di tahun 2025,” kata Anton Mahemba usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas ESDM Provinsi NTT.
Menurutnya, Dinas ESDM Provinsi NTT telah mengalokasikan bantuan meteran gratis dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Of Great terpusat di Kabupaten SBD. PLTS tersebut akan dipasang di satu titik untuk menyuplai listrik bagi 30 hingga 40 rumah.
“Selain PLTS terpusat, warga juga akan mendapat bantuan meteran gratis. Untuk tahun 2026, kami akan mendorong agar kuota meteran gratis bisa ditambah, tidak hanya 70–80 unit, tetapi lebih dari itu,” ujarnya.
Antonius juga mengapresiasi karena dari empat kabupaten di Pulau Sumba, hanya SBD yang mendapat alokasi program ini, dan pelaksanaannya mengacu pada standar teknis dari ESDM dan PLN, termasuk jarak ideal antar rumah yang menerima bantuan, yaitu 25 hingga 50 meter.
Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT, Rosye Maria Hedwine, membenarkan adanya bantuan meteran gratis untuk tahun anggaran 2025. Total bantuan mencapai 762 unit untuk enam kabupaten dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi NTT.
“Empat kabupaten yang sudah mulai dilaksanakan adalah Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan. Sementara dua lainnya, yakni Ende dan Alor, akan segera menyusul,” jelas Rosye.
Meteran listrik yang diberikan adalah berkapasitas 450 Watt dan merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal infrastruktur energi. (TIM/RN)
.
