Tidak ada negara yang benar-benar bersih dari oligarki. Yang ada hanyalah negara yang mampu memaksa hubungan modal dan kekuasaan itu berjalan di ruang terbuka, bisa dikritik, dan punya penyeimbang.
Ada satu kebohongan besar yang terus beredar di ruang publik kita, yaitu anggapan bahwa oligarki bisa begitu saja diputus dari elite politik. Seolah cukup dengan mengganti rezim, memberantas korupsi, atau menerapkan transparansi total, maka hubungan gelap antara pemilik modal dan pemegang kekuasaan akan serta-merta sirna. Narasi ini paling kerap dijual setiap lima tahun sekali, dikemas dengan retorika moral yang membara, lalu selalu berakhir dengan kekecewaan yang persis sama.
Pada kenyataannya, tidak ada satu pun negara di dunia yang benar-benar bersih atau terputus dari hubungan antara oligarki dan elite politiknya. Yang ada hanyalah negara-negara di mana hubungan tersebut terlembaga, transparan, serta memiliki kekuatan penyeimbang. Bukan terputus sama sekali. Dan yang jauh lebih berbahaya, mereka yang paling lantang menyerukan slogan anti-oligarki sering kali merupakan petualang politik yang sedang menyembunyikan agenda sebenarnya: pergantian rezim demi kepentingan kelompok mereka sendiri.
Simbiosis yang Bukan Kebetulan
Jika dikaji secara mendalam, relasi antara oligarki dan elite politik bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Hubungan ini merupakan fitur bawaan dari sistem yang dibangun di atas asumsi bahwa kontestasi politik membutuhkan modal raksasa. Siapa yang menguasai modal? Tentu saja oligarki. Siapa yang membutuhkan modal tersebut? Elite politik. Maka fenomena ini bukan konspirasi misterius, melainkan konsekuensi logis dari konsentrasi kekayaan dalam sistem kapitalis.
Di Indonesia, relasi ini terpampang dengan sangat telanjang. Kabinet gemuk Prabowo dengan 48 kementerian serta 56 wakil menteri merupakan manifestasi nyata dari koalisi besar yang mengamankan mayoritas partai di parlemen. Ini bukan sekadar bagi-bagi kursi, melainkan kooptasi sistematis terhadap semua kekuatan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas. Di balik layar, jaringan oligarki menghitung dengan cermat seberapa besar investasi yang diperlukan untuk memastikan akses kebijakan tetap terbuka, serta seberapa tinggi imbalan yang bisa dipetik dari regulasi yang menguntungkan bisnis mereka.
Namun ini bukan cuma cerita tentang Indonesia. Di Amerika Serikat, Wall Street dan Silicon Valley secara terbuka membiayai dua partai utama. Di Brasil, konglomerat agribisnis dan pertambangan mendikte kebijakan di wilayah Amazon. Di India, nama-nama seperti Adani dan Ambani punya karpet merah ke lingkaran kekuasaan. Sementara di Rusia, oligarki adalah wujud negara itu sendiri, dan di Tiongkok, garis pemisah antara partai dengan konglomerat bahkan nyaris tak berjejak.
Yang membedakan setiap negara bukanlah ada atau tidaknya oligarki, melainkan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses kekuasaan, serta sejauh mana publik bisa melihat dan mengontrol hubungan tersebut.
Pelajaran dari Negara Nordik
Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Swedia kerap dijadikan contoh ideal negara yang “bersih” dari pengaruh oligarki. Cara pandang ini sebenarnya agak menyesatkan. Maersk masih menjadi konglomerasi raksasa di Denmark, Novo Nordisk menguasai porsi besar ekonomi Denmark, dan keluarga Wallenberg masih mengendalikan sebagian besar lanskap bisnis Swedia.
Perbedaannya terletak pada bagaimana hubungan antara oligarki dan politik itu berlangsung di ruang terbuka. Di sana, partai politik dibiayai oleh negara, bukan oleh donatur privat. Serikat buruh memiliki posisi tawar yang sangat kuat, sementara transparansi pajak serta kekayaan diterapkan secara amat ketat. Oligarki tetap ada, tetapi mereka tidak bisa lagi bergerak di ruang gelap. Jika mereka ingin memengaruhi kebijakan, prosesnya harus melalui debat publik, partai, dan jalur resmi yang sewaktu-waktu bisa dikritik oleh warga.
Apakah akses mereka terputus? Tentu tidak. Maersk dan Novo Nordisk tetap memiliki akses serta tim lobi. Bedanya, akses itu terlihat terang benderang dan bisa diperdebatkan.
Negara-negara Nordik tidak mencapai titik ini lewat satu kebijakan ajaib. Mereka sampai di sana berkat konsistensi gerakan buruh selama puluhan tahun, kompromi kelas yang memaksa elite berbagi kekuasaan, tradisi egaliter dari bawah, serta situasi di mana kelompok elite pernah kalah dalam pertarungan politik.
Uruguay juga sering dikutip karena reformasi tahun 1990-an yang berhasil memisahkan kekuatan uang dari panggung politik melalui pembiayaan negara dan transparansi tinggi. Namun Uruguay adalah negara kecil yang homogen dengan tradisi sipil yang kuat, sehingga sulit dijadikan cetak biru mentah bagi Indonesia yang berpenduduk 300 juta jiwa dan tersebar di belasan ribu pulau.
Sementara itu, Taiwan memberikan pelajaran menarik. Dahulu Taiwan sangat oligarkis di bawah kekuasaan Kuomintang. Reformasi 1990-an menggeser konstelasi tersebut. Konglomerat masih ada dan berinteraksi dengan politik, tetapi pengaruh itu kini harus melewati mekanisme pemilu yang sangat kompetitif, bukan lagi penunjukan langsung di balik pintu tertutup.
Kenapa “Putus Total” Hanya Ilusi
Oligarki bukan sekadar sosok orang kaya yang jahat. Oligarki adalah konsekuensi dari konsentrasi kekayaan. Selama akumulasi modal dibiarkan terjadi dalam sistem kapitalisme, selama itu pula pemilik modal memiliki kepentingan yang harus dilindungi. Dan upaya melindungi kepentingan bisnis tersebut akan selalu membutuhkan akses ke panggung politik.
Langkah yang paling masuk akal bukanlah bermimpi “memutus” relasi ini, melainkan memaksa akses tersebut melewati jalur yang terlihat, dapat dikritik, dan memiliki penyeimbang. Kendati demikian, langkah ini tidak pernah mudah karena transparansi dalam sistem yang sangat timpang justru bisa berbalik arah.
Bayangkan jika seluruh sumber dana kampanye dibuka lebar. Yang terlihat oleh publik bukan hanya deretan pengusaha yang menyumbang, melainkan juga kenyataan bahwa para politisi pada dasarnya tidak memiliki modal mandiri. Publik akan melihat seorang calon yang berharta puluhan miliar rupiah tetap tidak akan mampu menang tanpa topongan modal dari luar. Transparansi dalam konteks ini justru memperjelas siapa yang sebenarnya menjadi boneka siapa.
Dalam sistem berbiaya tinggi seperti di Indonesia, transparansi bahkan bisa menjadi alat seleksi terbalik. Pihak yang bertahan di arena justru mereka yang disokong oleh dana paling kuat, karena hanya mereka yang sanggup bersaing secara terbuka. Politisi tanpa sokongan modal akan tersingkir lebih cepat karena keterbatasan mereka langsung terlihat. Transparansi, dalam kondisi yang belum siap, malah berisiko memperkuat posisi oligarki bukannya melemahkannya.
Menurunkan Biaya Politik sebagai Kunci
Menekan biaya politik jauh lebih krusial daripada sekadar menuntut transparansi. Ketika biaya politik tinggi, seorang politisi sangat bergantung pada sokongan modal. Sebaliknya, jika biaya politik bisa ditekan, kalkulasi pihak pemilik modal pun akan berubah.
Oligarki pada dasarnya berhitung. Mereka bukan sumur tanpa dasar. Mereka memiliki portofolio, ekspektasi tingkat pengembalian, serta batas toleransi risiko. Jika biaya untuk menopang seorang politisi melonjak tinggi, mereka akan mengkalkulasi ulang apakah investasi tersebut masih rasional.
Namun ada satu hal yang membedakan kalkulasi oligarki dari investor biasa: mereka tidak cuma membeli akses, tetapi juga membeli kepastian. Di dalam sistem yang berwatak personal, di mana izin, kontrak, dan perlindungan sangat bergantung pada siapa pejabat yang sedang duduk berkuasa, kepastian hanya bisa dibeli lewat figur politisi. Mereka menanam modal pada politisi bukan karena menyukai figur tersebut, melainkan karena tidak ada saluran lain untuk mengamankan kepastian hukum dan bisnis.
Di situlah menurunkan biaya politik menjadi kunci ganda. Di satu sisi, biaya yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak figur potensial masuk ke arena tanpa harus mengandalkan sponsor modal. Di sisi lain, biaya politik yang murah mengurangi dorongan bagi pengusaha untuk “membeli” politisi, sebab kepastian usaha bisa didapatkan melalui aturan hukum yang konsisten, bukan lewat koneksi personal.
Meski begitu, ada jebakan lain yang perlu diwaspadai: oligarki yang langsung melompat menjadi politisi. Ketika seorang pengusaha memiliki logistik mandiri, dia tidak lagi membutuhkan sponsor. Inilah yang terjadi ketika konglomerat masuk ke panggung politik secara langsung tanpa melalui perantara. Jika mereka mampu membiayai diri sendiri, penurunan biaya politik tidak lagi berpengaruh bagi mereka, sementara politisi biasa yang tidak bermodal tetap kesulitan bersaing.
Karena itu, menurunkan biaya politik tanpa disertai pembatasan sumbangan, pembiayaan publik untuk partai, atau aturan konflik kepentingan yang ketat, hanya akan memindahkan oligarki dari balik layar ke atas panggung utama.
Ketika Retorika Anti-Oligarki Menjadi Kendaraan
Di sinilah letak bahaya yang kerap kali luput dari perhatian publik. Seruan anti-oligarki, selantang apa pun disuarakan, tidak otomatis lahir dari niat baik demi kemaslahatan umum. Sejarah mencatat banyak contoh di mana narasi anti-oligarki dijadikan kendaraan untuk melakukan pergantian rezim semata, tanpa membawa perubahan struktural apa pun selain mengganti kelompok penguasa lama dengan kelompok penguasa baru.
Soekarno dahulu sangat lantang menyerukan anti-kapitalisme, tetapi pada akhir masa kekuasaannya, simpul-simpul ekonomi terpusat pada lingkaran dekatnya. Soeharto mengusung narasi anti-komunisme dan pembangunan, tetapi setelah tiga dekade berkuasa, sektor-sektor strategis dikuasai oleh keluarganya. Di Filipina, Ferdinand Marcos naik dengan jualan anti-oligarki lama, namun berakhir menjadi oligarki paling dominan. Di Venezuela, Hugo Chávez sangat nyaring menyuarakan anti-imperialisme dan anti-oligarki, tetapi dua dekade kemudian, perekonomian negara itu runtuh dan kendali ekonomi berpindah ke tangan elite militer.
Di Indonesia saat ini, narasi anti-oligarki kembali bergema nyaring. Namun kita perlu jeli melihat siapa yang sedang bersuara. Kadang mereka adalah kelompok yang dulu berkuasa lalu tersingkir. Kadang mereka adalah pihak yang ingin masuk ke lingkaran kekuasaan tetapi tidak memiliki kursi. Dan sebagian kecil memang warga yang benar-benar peduli, namun tidak memiliki posisi tawar untuk mengubah keadaan.
Slogan anti-oligarki sangat mudah dijual karena tidak membutuhkan kerumitan data, analisis mendalam, atau tawaran program yang konkret. Narasi ini hanya membutuhkan musuh bersama. Dan kata “oligarki” adalah sasaran yang sangat pas: cukup kabur untuk menunjuk siapa saja yang sedang memegang kekuasaan, tetapi cukup spesifik untuk membakar amarah publik.
Bahaya terbesarnya muncul ketika gelombang ini hanya dimanfaatkan untuk mengganti rezim tanpa mengubah sistem. Pergantian pemain dalam sistem yang sama hanya akan melahirkan lingkaran oligarki baru. Pemain lama tersingkir, pemain baru masuk, sementara masyarakat tetap menjadi penonton yang harus membayar harga mahal.
Yang Bisa dan Tidak Bisa Dilakukan
Sekali lagi, tidak ada satu pun negara yang benar-benar bisa memutus hubungan antara oligarki dan politik. Yang membedakan adalah sejauh mana hubungan tersebut terlembaga, dapat diawasi, dan diimbangi oleh kekuatan masyarakat sipil. Hal itu tidak bisa dicapai hanya lewat satu atau dua undang-undang ajaib, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan kekuatan kolektif rakyat untuk memaksa elite berbagi panggung kekuasaan.
Bagaimana posisi Indonesia hari ini? Harus diakui, kekuatan kolektif masyarakat sipil masih lemah. Saluran untuk bersuara kian menyempit dan berbiaya mahal. Aksi publik kerap diredam, kritik berisiko berhadapan dengan hukum, dan saluran media utama banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang juga memiliki kepentingan bisnis.
Langkah realistis yang bisa dilakukan bukanlah memutus relasi itu secara utuh, melainkan memperbesar biaya politik bagi transaksi gelap serta memperkecil keuntungan yang bisa dipetik dari relasi koruptif tersebut. Hal ini membutuhkan tekanan konsisten dari luar panggung kekuasaan: pers yang independen, gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta serikat buruh.
Kita sebaiknya tidak mudah terbuai oleh pihak-pihak yang menjanjikan perubahan instan tanpa menunjukkan langkah terukur. Anti-oligarki sejatinya bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah diagnosis keadaan. Dan diagnosis tanpa resep serta formulasi kebijakan yang jelas hanya akan mengulang siklus kekecewaan yang sama setiap lima tahun sekali.
Yang kita butuhkan bukanlah sekadar sosok pemimpin yang gemar meneriakkan slogan anti-oligarki, melainkan sebuah tata sistem yang membuat praktik oligarkis tidak lagi otomatis mendatangkan keuntungan. Ini bukanlah pekerjaan satu atau dua tahun, melainkan proyek panjang satu generasi.
Jika ada yang menawarkan jalan pintas untuk masalah ini, bisa dipastikan dia sedang berbohong atau sedang menjual sebuah ilusi.
Kamis, 24 September 2026
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
