Asap di langit Kalimantan bukan bencana alam, melainkan nota tagihan atas keserakahan yang biaya kesehatannya dipaksa bayar oleh paru-paru anak-anak kita
Langit Kalimantan kembali berwarna kelabu. Asap pekat merayap masuk wilayah pemukiman, membatasi jarak pandang, lalu perlahan menerobos masuk ke celah jendela dan dinding kayu rumah-rumah warga. Berbagai fasilitas kesehatan di daerah terdampak, suara tangis balita yang kesakitan perut dipenuhi asap karena napasnya sesak menjadi latar yang memilukan. Ruang perawatan disesaki pasien ISPA. Sekolah-sekolah akhirnya diliburkan, aktivitas melambat, dan ketakutan menyelimuti warga yang khawatir kebun tempat mereka menggantungkan hidup mendadak berubah menjadi lautan api.
Cerita ini berulang saban tahun. Begitu kemarau panjang datang, seperti bunyi lonceng mulai membakar lahan, pola yang sama selalu kembali dimainkan. Pemerintah sibuk menerjunkan helikopter untuk menjatuhkan puluhan ton air dari udara, pasukan darat berpacu dengan waktu di tengah semak belukar yang membara, sementara tuduhan demi tuduhan bertebaran di udara.
Kita sering menyebut penderitaan berulang ini sebagai lingkaran setan. Namun jika jujur melihat ke lapangan, tidak ada hal gaib di balik semua ini. Asap tebal yang merenggut hak anak-anak atas udara bersih adalah buah dari kalkulasi ekonomi dingin yang dibiarkan terus berjalan.
Murahnya Korek Api, Mahalnya Udara Bersih
Mengapa lahan selalu dibakar? Jawabannya sederhana yaitu uang. Bagi spekulan tanah atau pengusaha skala gurem, cara membersihkan lahan seluas beberapa hektar menggunakan alat berat membutuhkan biaya puluhan juta rupiah. Ada namanya sewa mesin, bahan bakar, dan upah tenaga kerja yang harus dibayar.
Bandingkan jika menggunakan api. Cukup bermodal beberapa liter solar dan satu korek api, puluhan hektar semak belukar bisa bersih dalam semalam. Dalam hitungan minggu, lahan yang tadinya berupa hutan rawa berubah menjadi tanah siap tanam dengan nilai jual yang melambung tinggi.
Keuntungan bersih masuk ke kantong segelintir orang. Sementara biaya pemulihan kesehatan warga, obat-obatan pasien ISPA, hilangnya waktu belajar anak-anak, hingga rusaknya ekosistem ditanggung bersama oleh masyarakat dan negara. Dalam ilmu ekonomi, keuntungan telah diambil pribadi, sementara dampak buruknya dilempar begitu mudah ke publik.
Jebakan di Bawah Tanah Gambut
Masalah menjadi berlipat ganda karena perlu diketahui sebagian besar wilayah Kalimantan berdiri di atas lahan gambut. Secara alami, area gambut seumpama spons basah raksasa penampung air. Namun ketika musim kemarau lahan gambut dikeringkan melalui parit-parit buatan agar bisa ditanami, maka area gambut langsung berubah menjadi tumpukan bahan bakar organik yang sangat kering.
Saat api menyala di permukaan, panasnya dengan cepat meresap ke bawah tanah hingga kedalaman beberapa meter. Di sinilah letak sumber tragedinya. Air yang dijatuhkan dari helikopter sering kali hanya membasahi permukaan, sementara di bawah tanah, api terus merayap dan memproduksi asap pekat tanpa henti. Memadamkan api membakar gambut yang sudah terlanjur membesar dari bawah tanah hampir mustahil dilakukan dalam waktu singkat.
Mengapa Penegakan Hukum Sering Membentur Tembok?
Saat kabut asap makin pekat mengepung, pertanyaan yang paling sering terdengar adalah: mana penegakan hukumnya?
Di lapangan, untuk membuktikan siapa yang memegang korek api pertama kali di tengah belantara Kalimantan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ketika petugas datang, pembakar sudah lama pergi tanpa jejak. Menindak petani kecil sering kali memicu ketidakadilan baru karena mereka tidak punya pilihan teknologi lain, sementara mengejar aktor intelektual atau penyandang dana di balik penjualan lahan terbakar sering kali berbelit dan membentur tembok administratif.
Akhirnya, penanganan selalu berujung pada tindakan reaktif. Anggaran negara tersedot ratusan miliar hanya untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membesar, ketimbang digunakan mendanai langkah pencegahan sejak jauh hari.
Memutus Rantai Kebakaran dari Hulu ke Hilir
Bencana tahunan ini hanya bisa diakhiri jika logika di tingkat tapak diubah secara mendasar melalui empat langkah krusial.
Kelembagaan Bank Alat Berat Desa. Petani kecil membakar karena tidak mampu menyewa alat berat. Solusi paling konkret adalah menghadirkan Bank Alat Berat di tingkat desa atau kecamatan melalui BUMDes atau koperasi. Ketika unit traktor atau ekskavator khusus pengolah lahan tanpa bakar disewakan dengan harga yang sangat murah dan bisa digilir antar-kelompok tani, tidak ada lagi alasan untuk menyalakan api.
Restorasi Gambut dan Komoditas Ramah Rawa. Gambut yang basah tidak bisa terbakar. Sekatan-sekatan kanal (canal blocking) wajib dibangun kembali secara masif untuk menahan air agar tanah gambut tetap lembap sepanjang tahun. Lahan yang ada didorong untuk menanam komoditas asli rawa, sebagai contoh seperti tanaman sagu, purun, atau jelutung yang tidak memerlukan pengeringan tanah, lengkap dengan jaminan penyerapan pasarnya.
Pembalikan Aturan Hukum, atau tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Penegakan hukum perlu digeser dari mencari pemicu api menjadi menuntut pemilik tanah. Pemilik atau pemegang hak atas tanah harus bertanggung jawab penuh jika wilayahnya terbakar, tanpa perlu berdebat siapa yang menyalakan api. Sanksinya berupa denda materiil yang sangat berat hingga penyitaan lahan oleh negara. Ketika biaya akibat membakar lahan jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat, praktek ini akan berhenti.
Insentif Fiskal dan Pemberdayaan Petugas Patroli. Pemerintah perlu memberikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau insentif Dana Desa lebih besar kepada desa yang berhasil mempertahankan wilayahnya bebas dari titik api. Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa tidak boleh lagi dianggap relawan belaka saat darurat, melainkan diangkat sebagai petugas patroli harian yang digaji layak sepanjang musim rawan.
Memutus rantai kabut asap di Kalimantan memang sungguh menuntut keberanian untuk merombak cara mendasar mengelola tanah dan memenjarakan keserakahan. Bencana ini jangan lagi menjadi takdir tahunan yang harus diterima pasrah, melainkan masalah tata kelola yang bisa dihentikan jika keselamatan warga dan hak anak-anak atas udara bersih ditempatkan di atas margin keuntungan sesaat.
Selasa, 22 September 2026
Oleh: Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)
