Dua Perkara Penyadapan, Satu Risiko Penyanderaan Informasi

oleh -226 Dilihat
Special agent listens on the reel tape recorder. Officer wiretapping in headphones. Spying of conversations.
banner 468x60

​Ketika kewenangan negara untuk melindungi kepentingan publik berpotensi berubah menjadi instrumen pengendalian politik.

​Skandal penyadapan yang belakangan mencuat perlu dibaca secara lebih cermat. Di dalamnya terdapat setidaknya dua perkara yang tidak boleh serta-merta dicampuradukkan. Satu perkara menyangkut dugaan penyalahgunaan akses penyadapan di luar prosedur hukum. Perkara lainnya berkaitan dengan penyadapan yang dikaitkan dengan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

​Keduanya memiliki ruang lingkup, konteks, rentang waktu, dan konstruksi hukum yang berbeda. Menggabungkannya begitu saja justru mengaburkan pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana kewenangan penyadapan digunakan, siapa yang mengendalikannya, serta untuk kepentingan siapa informasi yang diperoleh itu dimanfaatkan?

​Penyadapan dan Hak Publik atas Perlindungan Hukum

​Persoalan pertama berangkat dari dugaan penggunaan akses penyadapan di luar prosedur yang semestinya. Masalahnya tidak berhenti pada urusan teknis perangkat atau sistem, melainkan menyentuh batas kuasa negara ketika berhadapan dengan hak privasi warga.

​Penyadapan memang dapat menjadi instrumen yang sah demi penegakan hukum dan keamanan negara. Syaratnya jelas, tindakan itu harus bertumpu pada kewenangan, alasan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa rambu yang tegas, kewenangan tersebut mudah bergeser menjadi akses tanpa batas untuk memantau kehidupan pribadi, aktivitas politik, maupun relasi sosial seseorang.

​Rentang pengamatan atas dugaan penyalahgunaan akses ini patut ditarik lebih luas, termasuk sejak 2021. Tahun itu menjadi titik awal yang relevan karena Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Penetapan rentang waktu tersebut berfungsi sebagai pijakan untuk menelusuri perubahan kebijakan, pola penggunaan sistem, dan rantai pertanggungjawaban selama masa jabatan. Langkah ini tentu bukan bentuk penyimpulan bahwa penyadapan di luar prosedur telah berlangsung sejak tahun tersebut.

​Pertanyaan publik yang jauh lebih penting bukan sekadar siapa operator di balik perangkat penyadap. Publik berhak tahu apakah akses tersebut pernah dipakai untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan undang-undang. Jika kelak ditemukan penyimpangan, siapa yang memberi perintah, siapa yang mengetahui, dan siapa yang memikul tanggung jawab?

​Angka Enam Ribu dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

​Angka lebih dari 6.000 nomor atau sasaran penyadapan mencuat dalam pernyataan Akbar Faizal dan turut disebut Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Munculnya angka sebesar itu wajar memantik perhatian luas sekaligus menuntut keseriusan pengawasan parlemen.

​Kendati demikian, angka tersebut belum bisa diperlakukan sebagai data teknis yang sudah terverifikasi secara terbuka. Istilah nomor, orang, objek, sasaran, hingga komunikasi yang benar-benar disadap tidak otomatis memiliki makna yang seragam. Hingga kini belum terang apakah rujukan yang disebut para pihak berasal dari daftar, sumber, periode, maupun cakupan yang identik.

​Oleh karena itu, yang dibutuhkan publik bukan pengulangan angka secara terus-menerus, melainkan kejelasan substansi. Dari mana data itu berasal, pada periode mana sistem digunakan, siapa atau kategori apa yang menjadi sasaran, apa dasar hukum aksesnya, serta institusi mana yang berwenang mengelolanya?

​Masyarakat juga perlu memperoleh kepastian apakah akses penyadapan dipakai murni untuk kepentingan penyidikan yang sah, atau justru melebar menjadi pemantauan terhadap pihak-pihak yang berseberangan pandangan dengan kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah, aktivitas oposisi, dan kedekatan seseorang dengan kelompok politik tertentu tidak dengan sendirinya dapat diposisikan sebagai ancaman terhadap negara.

​Ketika Informasi Berpotensi Menjadi Alat Penyanderaan Politik

​Pada titik inilah isu penyadapan merambat ke wilayah politik yang lebih luas. Data pribadi atau rekaman komunikasi yang diperoleh dari penyadapan kerap menyimpan daya tekan yang jauh melampaui tujuan awal pengumpulannya.

​Apabila materi sensitif semacam itu jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, atau dimanfaatkan di luar koridor hukum, terbuka ruang bagi praktik penyanderaan informasi. Seseorang dapat dibuat takut, ditekan, dibungkam, bahkan diarahkan untuk mengubah sikap politiknya karena ada rahasia pribadi yang sewaktu-waktu dapat dibuka ke publik.

​Menyoroti risiko ini tidak berarti penyanderaan politik telah terbukti terjadi dalam perkara yang sedang bergulir. Namun, kemungkinan penyalahgunaan data semacam itu wajib ditelusuri karena menyangkut persinggungan langsung antara penguasaan informasi dan praktik kekuasaan.

​Dampaknya pun tidak berhenti pada individu yang menjadi target penyadapan. Masyarakat luas ikut menanggung kerugian ketika informasi dikuasai, dipilih, dipotong, lalu disajikan secara sepotong-sepotong. Warga akhirnya hanya menangkap sebagian cerita, sementara fakta utuh yang dibutuhkan untuk menilai keadaan secara jernih tidak pernah tersedia.

​Dalam situasi ketimpangan informasi seperti itu, opini publik mudah digiring. Orang mengambil sikap berdasarkan potongan fakta yang sengaja diperlihatkan, bukan berdasarkan keseluruhan realitas yang semestinya dapat diuji bersama. Penyanderaan informasi dengan demikian tidak hanya berdaya mengendalikan elite atau aktor politik, tetapi juga menggerus kemampuan warga negara untuk mengawasi kekuasaan secara kritis.

​Kerahasiaan penyidikan dan kepentingan keamanan negara memang memiliki batas perlindungan yang sah. Namun, dalih kerahasiaan tidak boleh dipakai sebagai tameng untuk menutup dugaan penyimpangan kewenangan atau menghindari pertanggungjawaban di hadapan publik.

​Perkara Penyadapan yang Dikaitkan dengan Dugaan Makar Sejak 2025

​Perkara kedua berdiri di atas konteks yang berbeda. Persoalan ini bertalian dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut berlangsung sejak 2025, setelah Prabowo menjabat sebagai kepala negara.

​Dalam perkembangannya, muncul pula dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Bareskrim Polri telah menaikkan perkara dugaan makar itu ke tahap penyidikan. Meski demikian, hingga informasi yang tersedia pada 19 November 2026, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.

​Bareskrim menjadwalkan gelar perkara awal pada Kamis, 19 November 2026, dengan melibatkan tim internal serta sejumlah saksi ahli. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menerangkan bahwa agenda tersebut digelar untuk membedah konstruksi perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli, bukan untuk menetapkan tersangka.

​Perkembangan hukum ini menuntut pembacaan yang disiplin. Empat orang yang sebelumnya telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tidak otomatis menjadi tersangka dalam perkara dugaan makar. Keduanya berjalan di atas jalur proses dan beban pembuktian yang harus dipisahkan.

​Pemisahan ini krusial agar dugaan penyadapan, dugaan akses ilegal, dan dugaan makar tidak dilebur begitu saja menjadi satu kesimpulan sebelum masing-masing unsur perbuatan dibuktikan di muka hukum.

​Negara tentu memikul kewajiban konstitusional untuk melindungi Presiden dan institusi pemerintahan dari setiap ancaman yang nyata. Namun, langkah perlindungan itu harus tetap bergerak di dalam rel hukum. Sebaliknya, tuduhan yang menyangkut keamanan negara juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak warga, menyempitkan ruang kritik yang sah, atau melompati proses pembuktian.

​Pelaksana, Pengendali, dan Penerima Informasi

​Dua perkara tersebut bermuara pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar mengenai rantai penguasaan informasi. Siapa yang memegang akses ke dalam sistem, siapa yang mengoperasikannya, dan siapa yang memberi perintah? Lebih jauh lagi, siapa yang mengelola hasil penyadapan dan siapa pula yang pada akhirnya menerima atau memanfaatkan informasi tersebut?

​Kemungkinan adanya pelaksana lapangan atau infrastruktur teknis yang sama, tetapi dengan pengendali, rantai komando, tujuan, dan penerima akhir yang berbeda, merupakan salah satu hipotesis yang layak diuji. Tentu saja, kemungkinan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran faktual sebelum didukung bukti yang sah.

​Penelusuran hukum tidak memadai jika hanya berhenti pada operator teknis atau orang yang secara langsung menyentuh perangkat. Pengusutan harus mampu menjangkau pihak yang memberi kewenangan, memegang kendali akses, mengelola hasil sadapan, hingga pihak yang menerima pasokan informasi. Tanpa jangkauan sejauh itu, penanganan perkara berisiko hanya menyentuh lapisan pelaksana, sementara tanggung jawab pada tingkat pengendalian tetap gelap.

​Pertanyaan mengenai penerima akhir informasi memegang posisi yang sangat menentukan. Materi yang dikumpulkan oleh suatu sistem belum tentu dinikmati oleh pihak yang mengoperasikannya. Pengguna akhir bisa saja berada pada mata rantai kekuasaan yang terpisah. Oleh karena itu, penyelidikan perlu menerangkan secara gamblang hubungan antara pengumpulan, penguasaan, distribusi, dan pemanfaatan informasi.

​Risiko Kompromi Politik dan Selektivitas Pengungkapan

​Dalam perkara yang bersinggungan dengan banyak kepentingan politik dan kelembagaan, publik juga perlu mengawasi cara informasi dibuka ke ruang umum. Penyampaian perkembangan kasus secara bertahap memang lazim dalam proses penyidikan. Akan tetapi, keterbukaan yang terkesan selektif justru memicu tanda tanya apabila tidak diimbangi penjelasan yang memadai mengenai ruang lingkup dan arah penanganan perkara.

​Kita tidak perlu mendahului proses hukum dengan menuduh adanya kompromi politik atau menunjuk pihak mana yang diuntungkan. Namun, potensi bahwa data hasil penyadapan dapat berubah fungsi menjadi alat tawar-menawar antarkepentingan tetap merupakan risiko serius yang tidak boleh diabaikan.

​Begitu penguasaan informasi dapat dipakai untuk menekan seseorang atau suatu lembaga, inti masalahnya tidak lagi sebatas siapa pemilik perangkat penyadapan. Persoalan utamanya bergeser pada siapa yang menguasai data, siapa yang menentukan penggunaannya, dan apakah materi tersebut pernah dijadikan instrumen untuk memengaruhi keputusan politik.

​Di sisi lain, masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya menjadi konsumen narasi yang telah disaring oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hak publik untuk mengikuti perkembangan perkara memang tidak menuntut seluruh materi penyidikan dibuka ke luar, tetapi negara tetap berkewajiban memberi penjelasan yang jujur dan akuntabel terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.

​Menjaga Batas Kewenangan Negara

​Dua perkara penyadapan yang sedang menjadi sorotan ini menegaskan betapa pentingnya memisahkan kewenangan negara dalam menjaga keamanan dari potensi penyalahgunaan kuasa untuk mengendalikan informasi. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.

​Pengawasan ketat terhadap praktik penyadapan sama sekali bukan upaya melemahkan aparat atau menghambat penegakan hukum. Sebaliknya, pengawasan justru menjadi pagar agar kewenangan yang demikian besar tidak kehilangan batas, sekaligus merawat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

​Hal yang wajib dipastikan adalah apakah setiap akses memiliki pijakan hukum yang sah, apakah penggunaannya dapat diaudit secara independen, apakah rantai perintah dan penerima informasi dapat dilacak, serta apakah setiap penyimpangan benar-benar berujung pada pertanggungjawaban hukum.

​Ketika informasi berubah menjadi instrumen kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan semata privasi individu yang disadap. Hal yang ikut terancam adalah kemerdekaan masyarakat untuk berpikir, menimbang, dan menentukan sikap berdasarkan fakta yang utuh.

​Negara memang berhak membentengi dirinya dari ancaman. Namun, kewenangan untuk melindungi negara tidak boleh bermetamorfosis menjadi alat untuk menyandera warga negaranya sendiri. Masyarakat pun tidak selayaknya dipaksa memahami persoalan bangsa hanya melalui potongan informasi yang dipilihkan oleh pemegang kekuasaan.

​Kamis, 19 November 2026

Oleh Yoga Duwarto
(Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.