Jika kontrol kontrak dengan operator yang bermasalah, perbaikilah pengawasannya. Jangan pernah membebankan kelalaian birokrasi kepada rakyat, walau hanya satu rupiah sekalipun.
Usulan Dinas Perhubungan Jakarta untuk mengkaji ulang tarif gratis Mikrotrans kini mulai bergulir jadi sebagai wacana di meja birokrasi.
Adapun alasan yang dilempar ke permukaan berkisar pada urusan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola operasional dengan pihak ketiga. Namun, meski statusnya masih berupa usulan awal, arah logika kebijakan ini tetap krusial untuk dikritisi sejak dini sebelum telanjur menggelinding menjadi regulasi tetap.
Jika ditelaah dari perspektif kebijakan publik, argumen efisiensi anggaran yang dijadikan landasan usulan ini sebenarnya rancu. Persoalan yang mendasari munculnya wacana ini tampak jelas berakar dari lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama di lapangan. Ketika muncul indikasi penyimpangan operasional atau manipulasi capaian kilometer oleh oknum mitra operator, instrumen yang semestinya bekerja adalah penegakan hukum dan audit yang ketat, bukan mengubah skema tarif bagi pengguna jasa.
Mikrotrans sejak awal didesain bukan sekadar sebagai fasilitas angkutan kota yang berganti wajah. Ini adalah upaya jaring pengaman mobilitas sekaligus instrumen intervensi sosial yang bertujuan mengubah cara warga kota bergerak. Jaminan tarif nol rupiah terbukti menjadi insentif utama yang paling efektif untuk menarik minat masyarakat kelas bawah dan pekerja urban agar bersedia berpindah dari kendaraan roda dua ke angkutan umum massal yang terintegrasi.
Keberhasilan mengubah kebiasaan komuter ini adalah sebuah pencapaian sosial yang mahal dan membutuhkan waktu tahunan untuk membangunnya. Fondasi kepercayaan publik yang mulai kukuh ini tidak sepantasnya digoyang oleh urusan kegagalan pengawasan administrasi internal. Apabila usulan mengenakan biaya kepada penumpang ini tetap dipaksakan melangkah ke tahap ketuk palu, ada dampak psikologis yang taruhannya cukup besar bagi keberlangsungan ekosistem JakLingko.
Mengubah status layanan dari gratis menjadi berbayar, meskipun nominalnya diatur sekecil satu rupiah sekalipun, tetap akan menciptakan pembatasan baru. Langkah ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal keliru bahwa publik harus ikut menanggung konsekuensi finansial dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan mitra kerja samanya.
Oleh karena itu, sebelum usulan ini melangkah lebih jauh, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu mengembalikan fokus penyelesaian masalah ke jalur yang benar. Upaya pembenahan harus diarahkan sepenuhnya pada penguatan kontrol internal dan perbaikan manajemen ekosistem transportasi secara sistemik.
Ada empat langkah strategis pengetatan kontrol dan jaminan tata kelola yang sebenarnya dapat dieksekusi tanpa harus menyentuh hak subsidi penumpang.
Pertama, pemerintah harus melakukan audit teknologi terhadap sistem pelacakan armada. Indikasi manipulasi jarak tempuh oleh operator nakal terjadi akibat lemahnya validasi data GPS. Solusinya adalah menerapkan integrasi sistem pemantauan berlapis yang mencocokkan data pergerakan unit armada secara langsung dengan riwayat gesek kartu penumpang. Jika ditemukan perbedaan data pergerakan tanpa aktivitas penumpang yang logis, sistem harus secara otomatis memotong klaim bayaran rupiah per kilometer bagi operator tersebut.
Kedua, jaminan perlindungan hak dan kesejahteraan pengemudi. Evaluasi kontrak kerja tidak boleh hanya fokus pada angka kilometer, tetapi wajib menyentuh aspek kemanusiaan di garda depan. Selama ini, kerap terdengar keluhan mengenai adanya potongan upah sepihak terhadap para pengemudi oleh oknum operator dengan berbagai dalih administratif. Pemerintah melalui PT Transjakarta harus mengunci regulasi kontrak yang mewajibkan operator menyetorkan upah pengemudi secara utuh sesuai standar kelayakan Jakarta, serta memastikan seluruh kru garis depan tercover jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan secara mandatori. Menjaga kesejahteraan pengemudi adalah kunci utama keandalan dan keselamatan layanan di jalan raya.
Ketiga, restrukturisasi klausul kontrak kerja sama antara PT Transjakarta dan operator eksternal. Perjanjian kerja sama yang ada saat ini perlu diperbarui dengan memasukkan sanksi denda finansial berjenjang dan pembatalan izin rute secara permanen jika operator terbukti melakukan pelaporan data palsu atau melanggar hak-hak normatif pegawainya secara berulang. Instrumen penalti yang menjerakan ini jauh lebih efektif menekan pembengkakan anggaran daripada mengandalkan retribusi dari masyarakat.
Keempat, optimalisasi pendapatan non-tiket untuk meringankan beban anggaran daerah. Alih-alih mengejar rupiah dari tarif perjalanan warga, Transjakarta dapat memanfaatkan ekosistem Mikrotrans sebagai ruang komersial baru. Digitalisasi interior armada dengan pemasangan layar iklan mini, pemanfaatan badan kendaraan untuk media luar ruang, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk analisis pergerakan komuter secara makro memiliki potensi pendapatan yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.
Membenahi transportasi publik Jakarta adalah soal menjaga konsistensi keberpihakan kepada masyarakat luas. Langkah memperketat sistem verifikasi data perjalanan digital, melindungi kesejahteraan pengemudi, dan menerapkan sanksi penalti yang tegas bagi pelanggaran operasional jauh lebih mendesak untuk dieksekusi, ketimbang mulai menyentuh kantong penumpang yang mengantre di pinggir jalan setiap pagi demi menyambung hidup di ibu kota.
Sabtu, 4 Juli 2026
Oleh; Yoga Duwarto
