Oleh: Yoga Duwarto
Jakarta memasuki periode politik yang patut dicermati. Dalam waktu berdekatan, tiga peristiwa berkembang hampir bersamaan: terbongkarnya dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan Polri, meningkatnya tekanan hukum dan politik terhadap kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai saksi dalam persidangan perkara Roy Suryo dan dr. Tifa pada 5 November 2026.
Ketiganya belum tentu merupakan bagian dari satu operasi yang terkoordinasi. Namun, apabila ditempatkan dalam konteks perubahan kepemimpinan institusi, hubungan antarelite, dan persoalan legitimasi politik, rangkaian peristiwa ini memperlihatkan tekanan yang berlangsung bersamaan terhadap sejumlah instrumen kekuasaan negara.
Persoalannya bukan sekadar siapa berhadapan dengan siapa, melainkan siapa yang mengendalikan instrumen negara dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan.
LIMS: Ketika Instrumen Negara Diduga Keluar dari Mandatnya
Kasus dugaan penyadapan ilegal melalui Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi persoalan serius bagi institusi Polri. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Server LIMS berada dalam lingkungan kerja Polri. Karena itu, persoalan utamanya bukan lokasi server, melainkan siapa yang memiliki kewenangan mengakses, mengoperasikan, dan menggunakan sistem tersebut.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Sasaran yang disebut meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Perkara ini menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso. Listyo sendiri sempat dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026, sebelum kemudian diberhentikan Presiden Prabowo setelah perkara tersebut berkembang.
Riwayat kedekatan Listyo dengan Joko Widodo menjadi bagian dari konteks politik yang tidak dapat diabaikan. Namun, kedekatan tersebut bukan bukti bahwa Jokowi mengetahui atau memerintahkan penyadapan.
Pertanyaan yang lebih mendasar justru menyangkut rantai kewenangan: siapa yang memasukkan nomor sasaran, siapa yang mengakses hasil penyadapan, kepada siapa informasi disampaikan, dan siapa yang memiliki kemampuan menghapus jejak aktivitas tersebut?
Perkembangan penyidikan akan menentukan apakah perkara ini hanya berhenti pada pertanggungjawaban individu atau berkembang menjadi pemeriksaan lebih luas terhadap tata kelola instrumen pengawasan negara.
Suyudi dan Penataan Ulang Kepolisian
Perkembangan LIMS berlangsung bersamaan dengan perubahan kepemimpinan Polri. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo pada 1 Oktober 2026. Setelah itu, terjadi sejumlah gelombang mutasi dan rotasi yang menyentuh jabatan strategis, termasuk di lingkungan intelijen dan sejumlah kepolisian daerah.
Perubahan personel tersebut berlangsung ketika institusi Polri sedang menghadapi persoalan yang menyangkut penggunaan fasilitas pengawasan internalnya sendiri.
Belum cukup bukti untuk menyebutnya sebagai operasi pembersihan atau konsolidasi politik tertentu. Namun, perkembangan ini patut diamati karena ujian bagi kepemimpinan baru bukan hanya menuntaskan perkara LIMS, melainkan juga memastikan akses, otorisasi, dan pengawasan terhadap sistem penyadapan tidak dapat disalahgunakan kembali.
Pergantian pejabat belum tentu berarti perubahan mekanisme. Justru dari penanganan perkara ini akan terlihat sejauh mana pembenahan kelembagaan benar-benar dilakukan.
Gibran dan Narasi Satu Paket
Di jalur berbeda, kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan hukum dan politik setelah dua putusan pengadilan pada Oktober 2026.
Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober tidak menerima permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, Mahkamah Agung pada 30 Oktober melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi bagian dari administrasi pencalonannya.
Putusan MA tersebut menimbulkan persoalan hukum serius mengenai keabsahan dokumen administrasi pencalonan. Namun, pembatalan dokumen tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Masih terdapat persoalan tindak lanjut dan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh.
Di tingkat politik, PDIP dan PKS menyatakan dukungan terhadap pemberhentian Gibran atas dasar Putusan MK dan MA. Namun sikap kedua partai ini perlu dibedakan dari narasi yang sedang berkembang di kalangan pendukung Gibran, yaitu menghubungkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket.
Narasi tersebut menarik karena persoalan yang semula tertuju hanya kepada Gibran kemudian diperluas menjadi persoalan keberlangsungan pemerintahan Prabowo. Secara politik, pembingkaian ini jelas dapat membuat setiap upaya terhadap posisi Gibran akan juga dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.
Padahal, UUD 1945 dengan tegas mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui ketentuan tersendiri dalam Pasal 7A dan 7B. Kekosongan jabatan Wakil Presiden juga diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (2). Dengan demikian, persoalan hukum terhadap Wakil Presiden tidak otomatis menjatuhkan Presiden.
Pertanyaan yang layak diamati adalah apakah narasi satu paket tersebut justru dimaksudkan untuk mempersempit ruang politik Prabowo dalam menentukan sikap terhadap persoalan Gibran. Sebab, dengan menghubungkan kedua jabatan itu secara politik tidak berarti keduanya kehilangan mekanisme konstitusional masing-masing.
Jokowi di Ruang Sidang, Jakarta dalam Kesiagaan
Pada 5 November 2026, Jokowi dijadwalkan hadir sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Perkara pidana tersebut bukan persidangan yang secara langsung memutus autentisitas ijazah Jokowi. Namun, kehadiran seorang mantan Presiden dalam perkara yang telah menjadi kontroversi publik tentu memiliki bobot simbolik yang lebih besar daripada agenda hukum di ruang sidang.
Pengamanan persidangan disiapkan melalui tiga ring. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul informasi mengenai kesiagaan 20.980 personel TNI Angkatan Laut untuk mendukung pengamanan Jakarta. Jumlah tersebut merupakan total kekuatan yang disiapkan dalam beberapa tahap. Sebagian telah berada di Jakarta, sebagian digeser dari luar wilayah, sedangkan lainnya tetap dalam status siaga di satuan masing-masing.
Dukungan pengamanan tersebut berada dalam koordinasi operasi Kodam Jaya. Namun, penting untuk membedakan kesiagaan militer secara umum dengan pengamanan khusus persidangan Jokowi. Belum ada bukti bahwa penyiapan kekuatan tersebut secara khusus berkaitan dengan sidang Jokowi atau merupakan respons langsung terhadap perkara LIMS.
Meski demikian, berlangsungnya sejumlah peristiwa besar dalam waktu berdekatan, ketika Polri sendiri sedang menghadapi persoalan internal, membuat situasi keamanan Jakarta patut dicermati.
Membaca Arah Perubahan
Yang menarik dari perkembangan Jakarta saat ini bukan semata-mata rangkaian peristiwa yang berlangsung hampir bersamaan, melainkan arah perubahan yang mulai terlihat pada masing-masing institusi dan aktor politik.
Di tubuh Polri, penyidikan LIMS berlangsung bersamaan dengan pergantian kepemimpinan dan penataan ulang personel. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan apakah penyidikan berhenti pada pertanggungjawaban sejumlah individu atau berkembang menjadi evaluasi terhadap sistem pengawasan dan rantai kewenangan di dalam institusi.
Pada tingkat pemerintahan, persoalan kedudukan Gibran mulai memasuki ruang politik yang lebih luas. Dukungan PDIP dan PKS terhadap pemberhentiannya berhadapan dengan narasi satu paket yang dibangun pendukung Gibran. Perkembangan ini menarik untuk diamati karena menyangkut sejauh mana Prabowo akan menentukan sikap politiknya sendiri di tengah tekanan terhadap posisi Wakil Presiden.
Sementara itu, kehadiran Jokowi dalam persidangan dan peningkatan kesiagaan keamanan Jakarta memperlihatkan bahwa persoalan hukum yang melibatkan tokoh politik nasional berlangsung dalam suasana perhatian publik dan kewaspadaan keamanan yang tinggi.
Ketiga perkembangan tersebut belum tentu memiliki hubungan operasional satu sama lain. Namun, pertemuan waktunya membuka ruang untuk mengamati perubahan hubungan antara institusi negara, pemegang kewenangan, dan jaringan politik yang selama ini memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam beberapa hari ke depan, perhatian tidak hanya tertuju pada hasil persidangan atau perkembangan penyidikan LIMS. Yang juga perlu diamati adalah langkah lanjutan Kapolri Suyudi, respons Presiden Prabowo terhadap perkembangan posisi Gibran, serta bagaimana institusi keamanan mengelola situasi Jakarta setelah rangkaian agenda politik dan hukum tersebut berlangsung.
Arah dinamika ini masih terbuka. Perkembangan berikutnya akan memperlihatkan apakah perubahan yang sedang berlangsung berhenti pada pergantian pejabat dan penyelesaian perkara, atau mulai menyentuh pola hubungan dan mekanisme kendali di dalam institusi negara.
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
