RADARNTT, Jakarta – Pemerintah Indoneisa menegaskan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi baru.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Menko Airlangga menjelaskan, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo. Program-program yang disiapkan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas tingkat penerimaan atau kesempatan magang bagi mahasiswa fresh graduate, serta perpanjangan bantuan pangan tiga bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) ke berbagai sektor.
“Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojek online. Nah ini kita akan dorong juga. Pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50 persen bayarnya, teknisnya sedang kita siapkan,” imbuh Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan menyiapkan fasilitas melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk kepemilikan maupun renovasi rumah, serta program cash for work di sektor perhubungan dan perumahan.
Menkeu Purbaya menegaskan dukungan penuh Kementerian Keuangan dari sisi anggaran. Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan lebih cepat dan efektif.
“Semua sudah dijelaskan Pak Menko. Tapi yang jelas Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Nanti Pak Menko akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” ujar Menkeu Purbaya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap program-program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025, pemerintah mengalihkan sebesar Rp200 triliun dana pemerintah di rekening BI kepada lima bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN dan BSI). Pertanyaannya apa kira-kira sasaran ekonomi yang hendak diperoleh melalui pengalihan penempatan dana pemerintah dari rekening di BI ke bank-bank umum?
Pertama, perbankan akan memiliki likuiditas yang lebih besar. Kedua, dengan likuiditas yang besar, perbankan dapat menurunkan suku bunga simpanannya (cost of fund). Ketiga, dampak selanjutnya, suku bunga kredit pun dapat diturunkan sehingga akan mendorong laju pertumbuhan kredit menjadi lebih tinggi dan meningkatkan investasi dunia usaha.
Harus diakui bahwa sejak tahun lalu, perbankan nasional, mengalami kesulitan likuiditas yang cukup berat seiring dengan rendahnya tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Puncaknya adalah pada Mei 2025 lalu, dimana DPK secara nasional hanya tumbuh sebesar 3,81 persen (yoy). Baru sejak Juni 2025, tekanan likuiditas mulai berkurang namun pertumbuhannya masih relatif rendah yaitu sebesar 6,79 persen (yoy) per Juli 2025.
Meskipun penempatan dana pemerintah terbatas ke bank Himbara, namun langkah tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi likuiditas perbankan secara nasional. Persaingan memperoleh dana menjadi berkurang.
Sehingga setiap bank memiliki peluang lebih untuk memperoleh likuiditas dengan cost of fund yang lebih rendah. Secara nasional, langkah ini akan menurunkan tekanan likuiditas terhadap perbankan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran sektor swasta (KEMENKEU/TIM/RN)
