Ketika gelombang demonstrasi besar-besaran melanda Indonesia pada Agustus 2025, banyak pihak bereaksi dengan gegabah: menyalahkan mahasiswa, buruh, rakyat yang emosional, bahkan memunculkan narasi usang tentang “campur tangan Aseng, Asing, dan kaki tangan mereka.”
Namun, betapa memprihatinkan bahwa cara berpikir linear tradisional sempit semacam ini justru mencerminkan persoalan mendasar yang jauh lebih mendalam: rakyat kecil—yang tak dibekali pendidikan berkualitas, tidak terbiasa berpikir strategis sistemik—hanya mampu melihat permukaan dan saling menyalahkan sesama korban, alih-alih menyelami akar strategis sistemik kehancuran yang sedang terjadi di tubuh bangsa ini.
Demonstrasi yang pecah di berbagai kota bukan sekadar respon atas kenaikan PBB hingga 250 persen di daerah seperti Pati, atau kemarahan terhadap tunjangan DPR yang tidak masuk akal di tengah krisis ekonomi. Itu semua adalah gejala dari penyakit lama yang dibiarkan membusuk: sebuah sistem pendidikan tradisional yang tidak pernah membangun daya nalar strategis sistemik, tidak melatih kecerdasan berpikir lintas sebab-akibat, dan hanya mencetak manusia taat tanpa daya evaluatif. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sembrono—berbasis utang dan subsidi konsumtif—yang melumpuhkan daya juang rakyat dan membuat mereka tetap memiliki ketergantungan pada belas kasihan negara. Bantuan sosial yang semestinya bersifat sementara justru menjadi candu massal, dan rakyat pun dijinakkan oleh program-program gratis tanpa produktivitas. Di sinilah awal kehancuran: ketika negara tak mendidik rakyatnya untuk bekerja keras, cerdas dan mandiri, melainkan sekadar jadi penerima pasif.
Namun yang lebih parah dari itu adalah moralitas pengelola negara yang terjerembab dalam lumpur kekuasaan dan korupsi, tanpa rasa malu mempermainkan nasib jutaan orang. Skandal demi skandal dibiarkan hilang tanpa jejak hukum yang tegas. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Korea Selatan, Cina, dan Vietnam, di mana penegakan hukum terhadap KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) berjalan konsisten, menyentuh pejabat tinggi tanpa pandang bulu. Di sana, pendidikan dibangun dengan kesadaran kolektif untuk menciptakan rakyat produktif, negara berdaya saing, dan kepemimpinan berbasis kompetensi. Di Indonesia, justru sebaliknya—birokrasi didesain untuk menjilat kekuasaan, partai politik menjadi mesin transaksional, dan posisi strategis dijual pada mereka yang memiliki kedekatan, bukan kapasitas kompetensi.
Pemotongan anggaran daerah oleh Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun, tanpa dibarengi dengan strategi pemulihan yang inklusif, justru menciptakan efek domino: daerah menaikkan pajak, rakyat marah, dunia usaha terpukul dan kepercayaan publik terjun bebas. Bukannya menghadirkan kepemimpinan solutif, negara justru memperlihatkan wajah otoriter yang arogan: membungkam suara kritis, memelintir narasi di media dan menurunkan aparat untuk menekan rakyatnya sendiri. Ketika seorang pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis APH dalam unjuk rasa di Jakarta, kematian itu bukan sekadar tragedi personal—melainkan simbol paling telanjang dari sistem yang sudah kehilangan nurani.
Lalu siapa yang salah? Para pengeloa negara justru saling menyalahkan sesama. “Aseng,” kata yang satu. “Asing,” tuding yang lain. “Kaki tangan oligarki,” teriak lainnya. Tetapi siapa yang menelusuri desain strategi sistem yang gagal membentuk kecerdasan rakyat sejak kecil? Siapa yang mempertanyakan kenapa pendidikan kita gagal melatih rakyat untuk berpikir strategis dan sistemik? Siapa yang mengevaluasi bagaimana model pembangunan ekonomi kita hanya menebalkan ketimpangan, menggandakan utang, dan melemahkan fondasi bangsa? Ironisnya, banyak yang tidak tahu cara berpikir model strategis sistemik dan terus-menerus dijebak dalam kerangka berpikir linear, simplistik, dan reaktif, yang diwariskan dari sistem pendidikan usang yang tidak pernah di-upgrade sejak Orde Baru.
Situasi ini bukanlah hasil dari satu kebijakan buruk, tetapi hasil dari cascading effect (efek berantai) dari puluhan tahun kombinasi antara kebijakan yang tidak berbasis data dan informasi valid, kepemimpinan yang minim visi, dan moralitas pejabat yang tergerus habis oleh budaya transaksional. Ketika sistem hukum tidak dipercaya, lembaga legislatif kehilangan legitimasi, dan pemerintahan berjalan tanpa evaluasi strategis sistemik—maka yang tersisa hanyalah ledakan sosial. Dan ketika rakyat merasa suara mereka tak lagi didengar dan ruang demokrasi ditutup satu per satu, maka hanya butuh satu korban saja… dan chaos akan membesar secara eksponensial ke seluruh daerah di Indonesia.
Dalam keadaan seperti ini, memimpikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 adalah lelucon tragis. Bagaimana bisa bangsa ini ingin bersaing dengan negara-negara maju jika sistem pendidikannya hancur, hukum tak ditegakkan, korupsi dibiarkan, dan pejabatnya diisi oleh anak dan staf tidak kompeten yang naik jabatan hanya karena koneksi politik? Bahkan, sistem partai politik yang seharusnya menjadi penyaring kader berkualitas justru menjadi institusi paling busuk dalam demokrasi. Maka wajar jika publik frustrasi. Maka sangat masuk akal bila rakyat akhirnya memilih jalan paling purba dalam sejarah peradaban: turun ke jalan, berteriak, melawan!.
Namun sayangnya, tanpa pendidikan strategis sistemik dan kepemimpinan yang visioner, semua ini bisa berakhir tanpa arah. Negara ini sedang berada di titik paling genting dalam sejarahnya: antara berubah secara radikal atau hancur secara perlahan.
Dan sejarah mencatat: bangsa yang gagal mengenali akar penyakitnya akan terus-menerus mengulangi penderitaan yang sama, dengan cara yang lebih menyakitkan.
Oleh: Vincent Gaspersz
Penulis adalah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem
