RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Menampilkan data yang dihimpun Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, tercatat realisasi rata-rata kabupaten/Kota se-NTT sektiar 27,06 persen. Realisasi anggaran ini terbilang masih sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki Triwulan III.
Rapat berlangsung Kamis, 24 Juli 2025 bertempat di Aula Ruang Rapat Asisten dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur, Kosmas D Lana, dihadiri oleh 10 Perwakilan Balai pada Kementerian-Kementerian di Wilayah NTT, 5 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT dari 22 Kabupaten/kota yang diundang.
Sekda Provinsi NTT yang mengikuti kegiatan ini secara penuh dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah lingkup Pemerintah Provinsi NTT merupakan sarana evaluasi, pengendalian dan memastikan pelaksanaan program baik pusat maupun daerah.
“Rakor ini sebagai sebuah wadah yang tampan untuk melakukan evaluasi, pengendalian dan memastikan pelaksanaan program/kegiatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota berjalan secara baik, tepat sasaran dan terukur secara kemanfaatan,” kata Sekda.
Lebih lanjut Kosmas Lana menekankan agar kehadiran Balai-Balai Kementerian sebagai representasi kehadiran Pemerintah Pusat di Daerah dalam kaitan dengan tupoksinya harus memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu di sekitar Kawasan Hutan, Daerah Aliran Sungai, maupun lokasi pembangunan infrastruktur lainnya.
Kehadiran Balai-Balai di NTT tidak boleh hanya dalam rangka mengamankan kawasan yang menjadi kewenangannya, tetapi harus mampu memberikan jaminan kemanfataan dan menumbuhkan ruang partisipasi masyarakat,” tegas Sekda.
Sinergi program antara pemerintah pusat dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal serta memastikan agar potensi produk-produk dalam kawasan yang dikelola balai dapat menjadi produk ekonomis yang kelola masyarakat.
“Hal ini penting dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah Provinsi NTT One Village One Product (OVOP),” tandasnya.
Rakor Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Wilayah ini menampilkan data yang dihimpun oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, tercatat realisasi rata-rata kabupaten/Kota se-NTT dari alokasi anggaran sebesar Rp25.461.860.000.000 baru terealisasi sebesar Rp6.889.612.000.000 atau sektiar 27,06 persen. Realisasi anggaran ini tentunya terbilang masih sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki Triwulan III.
Capaian realisasi anggaran yang rendah ini, menurut Sekda Kosmas Lana sangat memprihatinkan, apalagi saat ini belanja Pemerintan masih menjadi penggerak utama perekonomian di NTT. Di sisi lain, penyerapan anggaran yang rendah, akan juga berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan pengelolaan kauangan daerah yang nantinya juga berdampak pada besaran transfer dana pusat ke daerah.
Menanggapi himbauan Sekda berkaitan dengan keterlibatan Pemerintah Pusat melalui Balai untuk ikut meningkatkan kompetensi masyarakat, Perwakilan Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI, Tri Wahyudi menyampaikan bahwa BP2SDM Kementerian Kehutanan RI Wilayah NTT telah dan terus melakukan Penguatan SDM bukan saja bagi aparatur kehutanan tetapi juga non aparatur termasuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kapasitas sebagai aparatur.
“Maupun pemanfaatan hasil hutan untuk diolah lebih lanjut oleh masyarakat sebagai produk yang bisa meningkatkan pendapatannya termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT,” ujarnya.
Kepala TU Balai Transportasi Angkutan Darat Kelas II NTT, Yaan Sem Appah, menyajikan data berkaitan dengan subsidi angkutan kapal Verry sebesar Rp11 Miliar yang terserap hanya Rp4 Miliar yang dikelola oleh PT. Flobamor.
Kepala Biro Perekenomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange dalam tanggapanya terhadap penyampaian terkait dana operasional dari Balai Transportasi Angkutan Darat, meminta agar pihak Balai dapat duduk bersama PT. Flobamor untuk membicarakan dan mencarikan jalan keluar bersama bagi para ABK 2 kapal Verry yakni KMP Pulau Sabu dan KMP Sirung yang belum menerima gaji dan kondisi kapal yang tidak beroperasi.
Plt. Asisten Sekda Kabupaten Alor, Anderias Blegur dalam laporannya berkaitan dengan program utama Pemerintah Pusat di NTT dan Kabupaten Alor yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menyampaikan saat ini Koperasi Merah Putih di Kabupaten Alor telah berhasil dibentuk 100 persen, namun baru sekitar 50 persen yang telah menyelesaikan adminsitrasi Akte Pendiriannya, sementara berkaitan dengan MBG, saat ini baru terdapat 1 dapur MBG.
“Koperasi Merah Putih di Kabupaten Alor telah berhasil dibentuk 100 persen, namun baru sekitar 50 persen yang telah menyelesaikan adminsitrasi akte pendiriannya,” ujarnya.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kupang, Agustina Wijayanto, menyampaikan program MBG secara koordinasi belum berjalan baik, terutama berkaitan dengan perangkat daerah mana yang dipercayai sebagai leading sector yang menangani MBG, yang berjalan saat ini adalah yang dikolela oleh Posyandu.
“Program MBG secara koordinasi belum berjalan baik, terutama berkaitan dengan perangkat daerah mana yang dipercayai sebagai leading sector yang menangani MBG,” tegasnya.
Rakor ini merekomendasikan agar Kabupaten/Kota dapat mendorong pelaksanaan Program/Kegiatan demi pencapaian realisasi penyerapan anggaran maksimal, ikut membantu mensosialisasikan dan meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk UMKM dalam mendukung suksesnya program OVOP, mendorong Balai-Balai Kementerian di Wilayah NTT agar ikut berpertaisipasi mendukung suksesnya program Pemerintah Pusat dan Daerah, serta terus memetakan semua potensi yang bisa dikembangkan termasuk juga peta permasalahan agar dapat dengan mudah dicarikan solusinya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT selaku pelaksana kegiatan Rakor di akhir kegiatan secara terpisah menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor ini sebagai media untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten/Kota se NTT.
“Demi mendapatkan informasi yang benar tentang sejauh mana target-target perencanaan terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan dan apa saja hambatan yang dianggap dapat menghambat pencapaian target pelaksanaan pembangunan wilayah,” tandasnya. (TIM/RN)
