Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan secara masif di Kabupaten Alor pada semester kedua tahun ini adalah langkah sosial yang layak diapresiasi. Dengan rencana pengoperasian sekitar 38 unit dapur MBG yang tersebar di berbagai titik wilayah Alor, program ini menyasar kelompok rentan yang paling membutuhkan: anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Jika benar dijalankan konsisten, ini adalah salah satu program afirmatif yang paling progresif untuk menjawab persoalan klasik gizi buruk dan stunting yang masih menghantui banyak desa di wilayah kepulauan.
Namun, seiring dengan besarnya manfaat, tantangan program ini juga tidak kecil. Memberi makan lebih dari 100 ribu orang setiap hari, dengan menu yang bergizi dan bervariasi, tentu membutuhkan sistem pasokan bahan pangan yang andal dan berkelanjutan. Di sinilah Alor dihadapkan pada dua realitas yang saling bertentangan: satu sisi, keinginan untuk menumbuhkan ketahanan pangan lokal; di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, logistik, dan kapasitas produksi lokal yang belum cukup siap menopang beban pasokan harian dalam skala besar.
Alor adalah daerah kepulauan dengan distribusi geografis yang tidak mudah dijangkau. Beberapa wilayah hanya bisa diakses lewat laut, dan itupun tergantung pada kondisi cuaca. Dalam situasi ini, menyuplai bahan-bahan makanan segar seperti sayur, buah, telur, daging ayam, dan ikan menjadi tantangan logistik yang nyata. Tidak hanya soal volume dan kualitas, tetapi juga tentang keteraturan suplai.
Sejauh ini, banyak pasokan kebutuhan konsumsi di Alor masih bergantung pada daerah luar, terutama dari Kupang dan sebagian dari Flores. Jika ketergantungan ini dibiarkan berlanjut, maka MBG justru bisa menjadi beban baru dalam sistem ekonomi lokal – karena memperbesar arus uang keluar dari daerah, bukan memperkuat produksi dan perputaran ekonomi dalam wilayah sendiri.
Lebih jauh lagi, kita harus jujur mengakui bahwa sistem pertanian, peternakan, dan perikanan di Alor masih tersebar, kecil-kecilan, dan belum terorganisir dengan baik dalam skala komersial. Banyak petani dan nelayan masih bekerja secara individual, tanpa jaminan pasar tetap dan tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai. Maka, pertanyaan besar muncul: siapa yang akan menyuplai dapur MBG, dan sejauh mana petani serta nelayan lokal dilibatkan secara strategis?
Meski tantangannya besar, program MBG bisa menjadi momentum strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Justru dengan kebutuhan rutin yang jelas, MBG bisa menjadi pasar tetap (off taker) yang menjamin penyerapan hasil produksi lokal. Ini berarti, jika pemerintah daerah cermat menyusun sistem pasokannya, maka MBG bisa menjadi insentif besar bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.
Tapi syaratnya satu: libatkan dan berdayakan pelaku lokal sejak awal. Pemerintah daerah mesti menjadikan program ini sebagai kebijakan lintas sektor – tidak hanya menjadi urusan Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan, Perdagangan, hingga Koperasi dan UMKM.
Misalnya, kelompok tani bisa diberi kontrak jangka menengah untuk menyuplai sayur dan telur secara berkala ke dapur MBG terdekat. Nelayan lokal bisa menjadi pemasok utama ikan segar, dengan dukungan fasilitas cold storage mini di kecamatan. Peternak ayam kampung bisa dibantu dengan bibit dan pakan, sekaligus dijamin pasarnya. BUMDes dan koperasi bisa menjadi penyedia logistik dan pengelola distribusi antardapur.
Model kemitraan seperti ini akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang hidup – dengan MBG sebagai pemicu perputaran dan keadilan ekonomi di tingkat bawah.
Satu hal yang patut menjadi perhatian bersama adalah kecenderungan program besar seperti MBG ini dikelola secara sentralistik dan boros. Pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa ketika pasokan bahan pangan dimonopoli oleh vendor besar dari luar daerah, maka petani lokal tidak dapat menikmati manfaat langsung. Bahkan tak jarang, kualitas makanan menjadi rendah karena proses distribusi terlalu panjang dan biaya tinggi.
Oleh karena itu, transparansi dan desentralisasi dalam pengadaan adalah kunci keberhasilan MBG di Alor. Setiap unit dapur MBG idealnya memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan produsen lokal, bukan hanya menunggu kiriman dari satu pusat distribusi. Selain lebih efisien, ini juga memberi ruang bagi variasi menu sesuai dengan ketersediaan bahan lokal dan preferensi budaya makan setempat.
Demikian pula, pengawasan publik sangat dibutuhkan. Masyarakat dan media harus aktif mengawal implementasi MBG, agar tidak diselewengkan menjadi proyek politik atau ladang keuntungan sepihak. Anggaran untuk memberi makan rakyat harus benar-benar sampai ke mulut rakyat – bukan hilang di jalan atau terserap dalam markup.
Kita memandang MBG sebagai bukan sekadar program makan, tetapi sebagai gerakan strategis yang bisa mendorong perubahan struktural dalam sistem pangan lokal. Untuk itu, dibutuhkan keberanian dan visi kepemimpinan daerah dalam menjadikan dapur MBG sebagai simpul dari jaringan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbasis komunitas lokal.
MBG harus membangun rantai yang adil: dari kebun dan laut rakyat, ke meja makan anak-anak sekolah dan balita. Dari hasil keringat petani Alor, untuk masa depan sehat generasi Alor. Jika ini berhasil, maka MBG akan menjadi lebih dari sekadar pemberian makan – ia akan menjadi simbol harapan, keadilan, dan kedaulatan pangan di daerah kepulauan.
Semua pihak, dari kepala desa hingga DPRD, dari petani hingga kepala dinas, harus duduk bersama, berpikir strategis, dan bekerja konkret. Program seambisius ini hanya bisa berhasil jika ada kerja kolektif, bukan sekadar seremoni peluncuran dan laporan akhir tahun.
Tim Redaksi
