RADARNTT, Kupang – Ekonom Dr. Thomas Ola Langoday mengatakan belakangan ini Indonesia mengalami suatu situasi ekonomi makro yang disebut deflasi karena penurunan daya beli masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 terjadi deflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,48. Ini merupakan deflasi secara tahunan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir atau sejak Maret 2000.
Deflasi pertanda daya beli masyarakat menurun. Permintaan barang menurun berbengaruh terhadap perusahaan mengurangi produksinya. Menurut Thomas Ola, semua “matarantai” yang terkait dengan konsumsi dan produksi yang menurun dan terkena pajak, maka pajaknya akan menjadi berkurang.
“Belakangan ini kita mengalami suatu situasi ekonomi makro yang disebut deflasi,” ujarnya, Sabtu (15/3/2025).
Deflasi, kata Thomas Ola, menunjukkan penurunan harga yang berlangsung lebih kurang satu tahun belakangan ini.
“Deflasi terjadi karena salah satunya penurunan daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun berakibat ke produksi sektor riil,” jelas Thomas Ola.
Belakangan juga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan dan jumlahnya tidak sedikit. Seperti bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di awal tahun 2025 menjadi pukulan bagi industri pertekstilan serta sektor ketenagakerjaan nasional. Runtuhnya raksasa tekstil asal Solo itu diikuti dengan PHK puluhan ribu pekerjanya.
Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga Februari 2025 secara total, jumlah buruh yang terdampak PHK Sritex mencapai 10.665 orang. PHK ini sebagai tindak lanjut status pailit perusahaan yang diputuskan inkracht oleh Mahkamah Agung.
Dengan demikian, jelas Thomas Ola, ada kehilangan pendapatan individu dan perusahaan berarti pula kehilangan pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pendapatan dan berbagai jenis pajak turunan lainnya.
“Kita berharap situasi deflasi ini hanya jangka pendek demikian juga penerimaan pajak. Jika pemerintah lengah mengantisipasi ini dan penerimaan pajak terus anjlok tentu pemerintah mencari alternatif lain diantaranya dengan pinjaman luar negeri,” tegasnya.
Semoga rasio pinjaman luar negeri tidak melampaui 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Jika ini terjadi, tegas Thomas Ola, maka krisis ekonomi sedang menghantui negeri ini.
Di samping itu, kata Thomas Ola, pemerintah sampai hari ini belum ada penjelasan resmi bahwa tujuan efisiensi adalah untuk refocusing dalam rangka belanja untuk BPI Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang saya tahu, Danantara dibiayai dari aset BUMN. Dan itu tidak perlu mengganggu APBN. Sedangkan MBG mesti direncanakan dengan baik dalam APBN karena merupakan belanja langsung yang dinikmati oleh anak-anak penerus masa depan negeri ini,” tandas Thomas Ola.
Dana efisiensi sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBN 2025 sehingga tidak akan lari ke mana-mana. Hanya untuk apa dana efisiensi itu, yang menjadi tanda tanya.
Pemerintah mesti jujur dan transparan sehingga tidak menimbulkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, DPR maupun masyarakat dan dunia usaha. Kalau dilihat dari kinerja pengelolaan anggaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya maka terlihat hampir semua sumber pendapatan dan juga belanja mengalami penurunan kinerja.
Semua pihak tentu bertanya-tanya, ada apa dengan kabinet merah putih? Bagaimanapun, APBN adalah jantung kehidupan ekonomi negeri ini. Pemerintah, rakyat dan dunia usaha semuanya berharap pada APBN. Jika kinerja pengelolaan keuangan negara terus menunjukkan kinerja menurun maka akan berpengaruh secara psikologis terhadap semua pemangku kepentingan.
“Beberapa indikator kunci pengelolaan keuangan negara yang sukses adalah JUJUR, TRANSPARAN, EFISIEN, EFEKTIF, EKONOMIS dan AKUNTABEL,” pungkasnya.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan khusus pajak hingga akhir Februari 2025 hanya Rp 187,8 triliun atau menurun sekitar 30,1 persen dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun 2024.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai MBG dan ”menyuntik” BPI Danantara. (TIM/RN)
