Oleh: Dr. Leta Rafael Levis
Ayo bangun NTT menuju swasembada pangan/beras. Pada awal pemerintah Presiden Prabowo Subianto, hal pertama yang disampaikannya adalah ‘dalam kurun empat tahun ke depan Indonesia harus mampu berswasemabada pangan/beras’. Suatu statement tegas, jelas serta menarik dari seorang pemimpin bangsa tentang apa yang penting dan harus dilakukan oleh pemerintah untuk keamanan bangsa dan negara. Negara yang aman dan kuat jika masyarakatnya kecukupan pangan sehingga negara berkewajiban untuk menyediakannya.
Ketika itu, seorang wartawan dari Kantor Berita Antara mewawancarai saya untuk mendapatkan pandangan sebagai akademisi terhadap pernyataan tegas dari presiden tersebut. Berdasarkan analisis terhadap data yang saya miliki tentang pembangunan pertanian sejak tahun 1969-zaman Pelita Pertama, saya tegaskan kita bisa mencapai swasembada pangan/beras asalkan pemerintah saat ini mau belajar dari pengalaman pemerintah Indonesia masa presisden Soeharto dalam mencapai swasembada beras tahun 1984. Pengalaman mendayagunakan para penyuluh untuk mencapai swasembada beras tersebut digunakan sebagai inspirasi mengambil langkah-langkah strategis tentang kiat-kiat mencapai swasembada.
Sekedar informasi, sejak tahun 1969 yakni Pelita pertama sampai tahun 1983, saat itu, Indonesia masih menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia sehingga pencapaian swsembada beras tahun 1984 mengejutkan dunia dan merupakan zaman keemasan pembangunan pertanian di Indonesia. Atas perisitiwa tersebut, tanggal 10 Oktober 1985, Presiden Soeharto diminta oleh FAO saat sidang di Roma untuk memberikan testimoni tentang kiat keberhasilan Indonesia dan pada saat yang sama juga Indonesia membantu 100 ton beras untuk salah satu negara di Afrika.
Bagaimana dengan NTT?
Jumat, 24 Januari 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi bendungan Raknamo. Ia mengatakan dengan potensi riil 200 ribu hektar lahan sawah di NTT ditanam dua kali setahun akan mampu menghasilkan 2 juta ton per tahun jika produktivitas padi mencapai 5 ton per hektar. Kebutuhan beras di NTT hanya 1,3 ton per tahun, artinya NTT masih surplus 700 ton.
Logika Menteri ini benar. Spirit dari pemerintah pusat melalui menteri pertanian ini dapat mendorong semangat para stakeholder yang ada di NTT untuk meningkatkan produksi beras. Luas lahan sawah potensial di NTT berkisar 300 hektar namun yang sudah memiliki system irigasi teknis maupun irigasi non teknis sebanyak 188,824 hektar sesuai data BPS NTT tahun 2023.
Melihat luas lahan persawahan tersebut maka tantangan dari menteri pertanian merupakan peluang emas bagi pemerintah NTT di bawah kepemimpinan Melki-Johni mampu meningkatkan produktivitas padi sawah untuk mewujudkan swasembada beras di NTT. Saat ini rata-rata produksi beras di NTT masih dibawah 5 ton per hektar tepatnya rata-rata masih 4,152 ton per hektar.
Persoalan sistem irigasi
Untuk mencapai swasembada beras maka andalan utama adalah daerah persawahan di daerah irigasi baik teknis maupun non teknis. Sampai Tahun 2023, luas sawah hanya 3,98 persen dari keseluruhan penggunaan lahan pertanian di NTT.
Menurut BPS NTT Tahun 2023, total luas lahan sawah di wilayah Tirosa sebanyak 74,160 hektar, Sumba 45,496 hektar dan Floresa 69,168 hektar, tetapi sebanyak 73, 28 persen sawah di wilayah Tirosa diolah atau ditanam hanya satu kali setahun.
Sebanyak 48,63 persen sawah di Floresa dapat diolah atau ditanam 2 sampai 3 kali setahun, alasannya sawah di Floresa didominiasi sawah irigasi teknis sedangkan di wilayah Tirosa sawah irigasi non teknis sehingga secara rata-rata produksi padi sampai tahun 2023 hanya 41,52 kuintal per hektar atau sebanyak 4,152 ton per hektar dari luas lahan 188.824 hektar, jumlah produksi padi di NTT di mencapai 767,02 ton. Jika dilihat jumlah konsumsi beras di NTT per tahun 2023 sebanyak 640,873 ton namun beras yang tersedia hanya 434,188 ton yang diperoleh dari produksi sawah seluas 188.824 hektar, jadi masih kurang atau impor 206,685 ton.
Semua kita tentu mencintai pertanian karena pertanian penyambung nafas kehidupan manusia. Kita tentu selalu mengikuti perkembangan pembangunan pertanian baik secara konseptual maupun secara empiris, kita merasa senang karena ada menteri seperti bapak Andi Amran Sulaiman ini.
Dalam konteks NTT, apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Mentan sebenarnya bukan hal yang baru, sebab sejak masa kepemimpinan almarhum Frans Lebu Raya sudah dirapatkan berulangkali di ruang rapat gubernur tentang upaya menaikan produksi padi agar NTT bisa swasembada. Tetapi sektor terkait tidak bergerak sesuai dengan harapan karena mungkin disebabkan oleh rumitnya menajemen dalam pemanfaatan daerah irigasi.
Misalnya, urusan saluran irigasi ada pada Dinas PUPR, urusan budidaya ada pada Dinas Pertanian, urusan input produksi seperti bibit/benih ada pada Dinas Pertanian, urusan pupuk ada pihak lain bahkan untuk pupuk subsidi harus menunggu disposisi bupati. Birokrasi berjalan lamban sedangkan di lapangan para petani sudah memasuki musim tanam yang sangat membutuhkan air, benih dan pupuk.
Menyamakan pandangan agar dapat bergerak serentak antara urusan air dan saluran irigasi, penyediaan benih, pupuk dan pestisida sering tidak sinkron. Petani selalu dirugikan baik oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal seperti pupuk selalu ‘datang’ tidak tepat waktu, sedangkan faktor internal seperti kebiasaan petani memberikan pupuk tidak tepat waktu terutama pupuk dasar sehingga produksi padi belum bisa meningkat walaupun sudah menggunakan varietas unggul serta sudah didampingi oleh penyuluh.
Masalah lain yang dihadapi petani di lapangan khususnya daerah persawahan adalah terjadi sistem ijon sehingga secara empiris produksi padi tinggi tetapi pedagang sudah memborong semua hasilnya dan dijual ke pasar dengan harga sesuai harga pasar akibatnya walaupun produksi naik tetapi harga di pasar tetap tinggi. Sistem ijon ini adalah salah satu masalah yang membebani para petani.
Masalah pupuk
Pupuk dan produksi pertanian merupakan dua hal saling terkait. Salah satu unsur fundamental dalam produksi pertanian untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional adalah masalah perpupukan. Kebutuhan pupuk kimia secara nasional mencapai 25,18 juta ton per tahun, Kementerian Pertanian hanya mampu memenuhi 9 juta ton atau setara dengan nilai uang APBN Rp25 triliun per tahun, kekurangannya diimpor.
Berdasarkan data ini maka tidak mengherankan jika para petani atau masyarakat umum seringkali mengeluhkan kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk kimia inilah menjadi peluang pengembangan pupuk organik di masyarakat. Kebutuhan pupuk organik di Indonesia mencapai 17 juta ton yang dihasilkan oleh empat koorporasi industri pupuk yakni pupuk Kaltim, Petrokimia, Gresik dan Kujang hanya 450 ribu ton sisanya dipasok oleh produsen swasta dan petani.
Data ini membuka peluang bagi para pengusaha muda untuk berwirausaha di bidang produksi pupuk organik atau pupuk bokashi (Kementrian Pertanian RI, 2022).
Walaupun kondisi perpupukan di Indonesia seperti data tersebut di atas, rencana dan harapan menteri pertanian sekarang ini bisa tercapai karena pemerintah telah menambah kuota pupuk bagi petani dan memangkas semua rantai pasar yang menghambat pendistribusian pupuk. Mentan sudah memangkas rantai pasar penjualan pupuk, orang-orang nakal terkait dengan pendistribusian pupuk, apalagi pihak yang melakukan pemalsuan pupuk yang diterima para petani, sudah dikirim ke ‘neraka’ maksudnya ke KPK.
Penertiban distribusi pupuk, perbaikan irigasi terutama sekunder dan tersier akan berdampak terhadap peningkatan produksi padi sawah dan pola tanam dua kali setahun dapat terwujud jika para petani terus menerus didampingi oleh para penyuluh sebagaimana terjadi pada era swasembada beras tahun 1984.
NTT mampu swasembada beras
Mengapa NTT mampu swasembada beras. Saya menyajikan data empiris sebagai pembuktian bahwa rencana dan harapan menteri pertanian untuk mewujudkan swasembada beras di NTT akan tercapai.
Izin share knowledge and experience yakni pada tahun 2024, saya bersama teman-teman dari Universitas Brawijaya dibawah Ketua Tim Prof. Agus Suryanto-ahli padi-bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Nagekeo dan Kementerian melaksanakan suatu program peningkatan produksi padi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Nagekeo – namanya Program Dana Padanan yang sebelumnya dikenal dengan program Kadeireka, kami menerapkan Smart Agriculture di Daerah Irigasi Mbay pada luas areal sawah 20 hektar milik petani yang tersebar pada ketiga saluran sekunder di Daerah Irigasi Mbay.
Ada beberapa poin dalam Smart Agriculture ini yang telah diterapkan pada lahan milik petani tersebut antara lain menanam padi varietas unggul Impari 49, system tanam jajar legowo 2-1, dan aplikasi impact point waktu pemupukan dasar. Impact point merupakan suatu tindakan sederhana dan tanpa biaya namun mampu meningkatkan produksi.
Dalam realita di lapangan, Tim Riset terapan ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian khsusunya para penyuluh, para petani dan melatih mahasiswa dari Universitas Brawijaya dan Universitas Nusa Cendana yang mengikuti kegiatan kuliah di luar kampus. Kuliah di luar kampus ini disebut Magang MBKM- Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para mahasiswa yang telah dilatih dan para penyuluh pertanian secara berkelanjutan mendampingi para petani sejak penanaman anakan padi sampai panen.
Alhasil produksi padi yang dihasilkan oleh para petani berkisar antara 6 ton sampai 9 ton per hektar yang sebelumnya hanya mampu berproduksi tertinggi sebesar 4,5 ton per hektar.
Berdasarkan pengalaman tersebut maka saya meyakini bahwa tantangan dari Menteri Pertanian kepada pemerintah NTT untuk menghasilkan 2 juta ton beras setahun akan terwujud dengan catatan Pemda mesti berkolaborasi dengan mahasiswa pertanian dari Perguruan Tinggi melalui program MBKM. Penyuluh masih ada kesibukan lain tetapi para mahasisa akan full time bersama petani di lapangan.
Hasilnya nyata. Peluang untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya beras akan semakin mudah tercapai karena saat ini, pemerintah juga sedang melakukan sosialisasi rancangan INPRES tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan Pemda untuk mencapai swasenbada beras antara lain; 1). meningkatkan persentase luas sawah di Floresa dari 48,63 persen menjadi 80an persen lahan sawah yang dapat diolah atau ditanam 2 sampai 3 kali setahun. 2). mendorong para petani di wilayah Tirosa untuk memanfaatkan lahan persawahan dari sekali tanam menjadi dua kali tanam setahun. 3). Anggaran perbaikan fasilitas irigasi diutamakan bagi wilayah Tirosa. 4). Peningkatan kinerja para penyuluh dalam proses pendampingan petani. 5). Menerapkan INPRES tentang pendayagunaan penyuluh pertanian secara sadar dan bertanggung jawab. 6). Pola MBKM yakni berkolaborasi dan bersinergis dengan mahasiswa dari perguruan tinggi khususnya mahasiswa terlatih dari fakultas pertanian bersama penyuluh pertanian untuk mendampingi, petani dalam proses produksi.
Dengan langkah konkret demikian, setidaknya beras yang dihasilkan oleh areal persawahan di NTT dapat menutupi kekurangan beras sebanyak 206,685 ton setiap tahun, kalau surplus seperti yang disampaikan oleh Mentan tentu lebih baik.
Penulis adalah Dosen FAPERTA Univeritas Nusa Cendana Kupang
