Tidak banyak intelektual yang benar-benar memilih turun ke gelanggang pemerintahan daerah. Banyak yang merasa lebih pas berada di ruang pengamatan: menjadi penulis, konsultan, dosen, atau pembicara. Semua itu penting. Tetapi menjadi kepala daerah adalah arena yang berbeda. Di sana, gagasan tidak cukup hanya indah di atas kertas. Ia harus berhadapan dengan anggaran yang terbatas, birokrasi yang rumit, tekanan politik yang nyata, dan harapan rakyat yang tidak bisa terus ditunda.
Karena itu, ketika saya bertemu sosok seperti Bang Antonius Doni, saya merasa sedang berjumpa dengan sesuatu yang tidak terlalu sering kita temukan: seorang intelektual yang bersedia masuk ke ruang keputusan. Bang Anton, kini menjadi Bupati Flores Timur.
Latar akademiknya kuat—alumnus sosiologi pascasarjana UI dan Asian Social Institute, Manila—tetapi yang membedakannya bukan sekadar gelar. Mantan Kepala Litbang The Jakarta Post ini memiliki napas intelektual yang terasa hidup. Cara berpikirnya tidak tergesa-gesa. Narasinya reflektif, teduh, dan jernih. Ia tidak berbicara dengan semangat ingin terlihat pintar, tetapi dengan kualitas yang justru lebih penting: kemampuan menghubungkan realitas sosial, struktur ekonomi, dan arah masa depan secara utuh. Dan saya mengenal Bang Anton sebagai sosok yang menulis dengan memikat, sekaligus berbicara dengan daya yang sama kuatnya.
Saya datang ke diskusi berdua itu dalam keadaan yang sesungguhnya kurang ideal. Jujur saja, saya sangat lelah. Tidur saya hanya sekitar tiga jam. Selama hampir dua bulan terakhir, pikiran saya terkuras untuk mengorkestrasikan simpul-simpul besar yang saling terkait: SDGs, ESG, akuntansi keberlanjutan (IFRS S1 dan S2), serta keuangan berkelanjutan, termasuk mencermati draf RPOJK yang baru. Semua itu menuntut ketelitian, konsistensi, dan energi berpikir yang tidak kecil. Bahkan, tepat sebelumnya, saya baru saja menyampaikan presentasi dan terlibat dalam diskusi yang cukup mendalam mengenai isu-isu tersebut. Karena itu, sebelum diskusi dimulai, saya sempat bertanya dalam hati: dalam kondisi seperti ini, apakah saya masih cukup jernih untuk berdialog dengan baik?
Ternyata keraguan itu hilang begitu percakapan mulai mengalir. Hampir dua jam berlalu tanpa terasa. Saya tidak mengantuk sama sekali. Justru sebaliknya, diskusi itu memberi energi. Ada percakapan yang membuat kita makin lelah. Tetapi ada juga percakapan yang justru menyalakan kembali daya hidup batin dan intelektual. Bagi saya, inilah jenis percakapan yang kedua. Dan mungkin itu terjadi karena diskusi ini tidak berhenti pada permukaan. Ia bergerak dari pengalaman, menuju struktur, lalu membuka kemungkinan.
Ketika percakapan mengarah pada potensi sosial-ekonomi Flores Timur, saya makin merasa bahwa daerah memang membutuhkan lebih banyak pemimpin yang tidak hanya bisa mengelola, tetapi juga mampu membaca makna pembangunan. Sebab daerah seperti Flores Timur tidak bisa dibangun hanya dengan logika proyek. Ia harus dibaca sebagai ekosistem kehidupan, sebagai ruang sosial, sebagai bentang alam, sebagai sumber penghidupan, sekaligus sebagai horizon masa depan.
Di sektor kelautan, misalnya, Flores Timur jelas memiliki kekuatan yang tidak kecil. Laut bukan hanya ruang geografis; ia adalah urat nadi kehidupan. Tetapi sering kali kita terlalu cepat melihat kelautan hanya sebagai urusan tangkap-menangkap. Padahal nilai tambah terbesar justru lahir ketika laut dipahami sebagai ekosistem ekonomi yang lengkap: perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil, rantai dingin, logistik, akses pasar, sampai keberlanjutan sumber daya. Di sinilah kepemimpinan daerah diuji. Apakah laut hanya akan terus menjadi sumber bahan mentah yang keluar begitu saja, atau bisa diubah menjadi fondasi ekonomi lokal yang memberi pendapatan lebih tinggi bagi masyarakat pesisir?
Hal yang sama berlaku untuk pertanian. Banyak daerah melihat pertanian sekadar sebagai urusan produksi primer, padahal pertanian sesungguhnya adalah ruang perjumpaan antara pangan, budaya, penghidupan, dan ketahanan sosial. Flores Timur membutuhkan cara pandang yang tidak hanya berbicara soal tanam dan panen, tetapi juga soal produktivitas, pengolahan pascapanen, konektivitas pasar, kelembagaan petani, serta integrasi dengan agenda pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi keluarga. Pertanian tidak boleh terus diperlakukan sebagai sektor yang hanya bertahan hidup. Ia harus dinaikkan menjadi sektor yang bermartabat, efisien, dan memiliki nilai tambah.
Lalu ada sektor energi, yang menurut saya terlalu sering dipahami secara sempit. Energi bukan hanya soal listrik menyala atau tidak. Energi adalah soal masa depan ekonomi daerah. Tanpa energi yang cukup, stabil, dan terjangkau, hilirisasi tidak bergerak, usaha kecil sulit naik kelas, layanan publik tersendat, dan pariwisata pun tidak tumbuh optimal. Bagi daerah kepulauan dan kawasan timur Indonesia, pertanyaan soal energi sebenarnya adalah pertanyaan tentang keadilan pembangunan. Karena itu, eksplorasi potensi energi—termasuk energi terbarukan—tidak seharusnya diposisikan sebagai proyek tambahan, melainkan sebagai tulang punggung transformasi ekonomi jangka panjang.
Dan tentu saja, pariwisata. Tetapi pariwisata yang saya maksud bukan pariwisata yang sekadar mengejar jumlah kunjungan. Itu terlalu dangkal. Flores Timur memiliki kemungkinan yang jauh lebih kaya: bentang alam, laut, budaya, sejarah, spiritualitas, dan kehidupan masyarakat yang dapat membentuk pengalaman yang otentik. Pariwisata semestinya dibangun bukan untuk mengubah daerah menjadi panggung konsumsi sesaat, melainkan untuk menghadirkan nilai ekonomi yang tetap menghormati identitas lokal. Di titik ini, tantangannya bukan hanya promosi, tetapi kualitas tata kelola: infrastruktur dasar, konektivitas, kebersihan, penguatan UMKM lokal, narasi destinasi, dan kemampuan memastikan agar manfaat ekonomi tidak bocor keluar, melainkan berputar di masyarakat.
Namun semua itu juga membawa kita pada kenyataan yang sering paling keras: keterbatasan fiskal daerah. Potensi bisa besar, tetapi ruang anggaran sering sempit. Karena itu, pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada APBD. Di sinilah pentingnya kepala daerah yang mampu berpikir melampaui pola pembiayaan konvensional—membuka ruang bagi innovative financing, membangun kemitraan, dan merancang blended finance yang sehat agar dana publik yang terbatas dapat memancing masuknya pembiayaan swasta, filantropi, maupun dukungan pembangunan lainnya. Bukan untuk memindahkan tanggung jawab negara, tetapi untuk memperluas daya ungkit pembangunan secara cerdas.
Yang menarik dari diskusi dengan Bang Anton adalah bahwa semua sektor ini tidak dibahas sebagai daftar potensi yang indah di atas kertas. Ia dibicarakan sebagai bagian dari arah pembangunan yang harus disusun dengan kesadaran sosial. Itu penting. Sebab terlalu banyak daerah terjebak pada jebakan lama: punya banyak potensi, tetapi tidak punya orkestrasi. Punya sumber daya, tetapi tidak punya arsitektur nilai tambah. Punya semangat membangun, tetapi tidak cukup sabar untuk merumuskan prioritas yang benar-benar strategis, termasuk strategi pembiayaannya.
Di sinilah saya merasa kualitas seorang intelektual menjadi relevan ketika ia menjadi kepala daerah. Intelektual yang baik bukan orang yang sekadar banyak membaca. Ia adalah orang yang mampu melihat hubungan antarhal yang tampak terpisah. Ia paham bahwa kelautan tidak berdiri sendiri tanpa logistik. Pertanian tidak bisa maju tanpa energi dan akses pasar. Pariwisata tidak akan berkelanjutan tanpa budaya yang dihormati dan lingkungan yang dijaga. Dan pembangunan tidak akan bergerak jauh jika hanya diukur dari proyek fisik, bukan dari perubahan struktur ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan kecerdikan mengelola sumber-sumber pembiayaan.
Karena itu, setelah hampir dua jam berdiskusi, kesan saya justru makin kuat: daerah tidak cukup hanya dipimpin oleh administrator. Daerah membutuhkan pemimpin yang bisa membaca manusia, membaca struktur, dan membaca masa depan. Pemimpin yang tidak sekadar menghitung program, tetapi juga mampu memaknai arah. Pemimpin yang tahu bahwa pembangunan bukan hanya soal membelanjakan anggaran, melainkan tentang menyusun harapan agar menjadi kenyataan yang bisa disentuh.
Mungkin memang tidak banyak intelektual yang menjadi kepala daerah. Tetapi justru karena itulah, ketika kita menjumpainya, kita bisa merasakan bedanya. Bukan hanya pada cara ia berbicara, tetapi pada cara ia melihat daerah: bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai ruang hidup yang harus ditumbuhkan dengan akal sehat, kedalaman batin, dan keberanian untuk berpikir lebih jauh.
Dan tentu saja, dengan tulus, saya pun ingin membantu—secara pro bono.
Oleh: Setyo Budiantoro
