Jika keadaan negeri ini ingin dipahami tanpa harus membaca laporan anggaran yang tebal dan rumit, cukup menonton sinetron Dunia Terbalik. Dalam cerita itu, tatanan hidup berjalan tidak sebagaimana mestinya. Peran terbalik, logika jungkir, dan yang seharusnya berada di pusat justru tersisih ke pinggir. Yang disajikan sebagai hiburan keluarga itu kini terasa terlalu dekat dengan kenyataan kebijakan publik kita, terutama ketika menatap wajah pendidikan nasional hari ini.
Negara dengan penuh percaya diri mengumumkan alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp300 triliun lebih per tahun. Angka fantastis ini dipromosikan sebagai investasi besar bagi masa depan generasi bangsa. Namun di sisi lain, ribuan guru honorer—termasuk di Nusa Tenggara Timur—masih digaji sekitar Rp300 ribu per bulan. Dua angka yang sama, tetapi menunjukkan ketimpangan yang telanjang. Dalam dunia yang normal, pendidik adalah fondasi utama pembangunan manusia. Dalam dunia yang terbalik, mereka justru menjadi kelompok yang paling lama diminta bersabar.
Tidak ada yang menolak pentingnya makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Gizi adalah syarat dasar agar anak dapat tumbuh dan belajar dengan baik. Tetapi pendidikan tidak pernah berhenti pada urusan perut. Pendidikan adalah proses membentuk akal, karakter, dan daya kritis. Semua itu berlangsung melalui relasi hidup antara guru dan murid. Ketika negara begitu serius mengurus menu makanan, tetapi abai terhadap kesejahteraan guru, maka kita sedang menyederhanakan pendidikan menjadi sekadar urusan logistik.
Di banyak sekolah di NTT, guru honorer adalah tulang punggung. Mereka mengajar di kelas-kelas yang kekurangan fasilitas, di wilayah dengan akses terbatas, sering kali dengan beban kerja yang sama atau bahkan lebih berat dari guru berstatus tetap. Namun penghargaan terhadap kerja itu tidak pernah sebanding. Gaji ratusan ribu rupiah per bulan bukan sekadar angka kecil; ia adalah simbol dari cara negara memandang profesi guru honorer: penting, tetapi tidak prioritas.
Ironi semakin terasa ketika anggaran MBG dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan. Secara administratif mungkin sah, tetapi secara substansi menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pendidikan kini dipahami lebih sebagai urusan distribusi makanan daripada penguatan mutu pengajaran? Apakah negara merasa cukup memenuhi kewajiban konstitusional di bidang pendidikan dengan memastikan anak-anak kenyang, meskipun guru mereka hidup dalam ketidakpastian?
Seperti dalam sinetron Dunia Terbalik, keadaan yang ganjil perlahan dianggap biasa. Publik disuguhi narasi keberhasilan program besar, sementara cerita tentang guru honorer yang bertahan hidup dengan pekerjaan sampingan nyaris tak terdengar. Mereka mengajar dengan dedikasi, tetapi masa depan mereka sendiri buram. Mereka diminta profesional, tetapi tidak diperlakukan secara profesional. Inilah pembalikan logika yang berbahaya.
Di NTT, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Ketika kesejahteraan guru diabaikan, kualitas pendidikan sulit meningkat. Anak-anak mungkin datang ke sekolah dengan perut kenyang, tetapi mereka tetap belajar dalam sistem yang timpang. Ketimpangan pusat dan daerah semakin terasa, karena kebijakan nasional sering kali tidak sepenuhnya membaca realitas lokal. Guru honorer di daerah terpencil tidak membutuhkan retorika besar, melainkan kepastian hidup yang layak.
Persoalan ini bukan tentang memilih antara program gizi dan kesejahteraan guru. Keduanya seharusnya berjalan seiring. Negara yang sungguh-sungguh membangun sumber daya manusia tidak akan mengorbankan pendidik demi proyek yang tampak spektakuler di permukaan. Investasi terbesar dalam pendidikan selalu bermuara pada manusia yang mengajar, bukan semata pada program yang mudah dipromosikan.
Selama guru honorer masih digaji Rp300 ribu per bulan, sementara negara dengan ringan menyebut angka Rp300 triliun, selama itu pula kita hidup dalam dunia yang terbalik. Dunia di mana yang paling berjasa justru paling diabaikan. Dunia di mana pendidikan dipersempit maknanya. Dunia yang mungkin terasa lucu di layar kaca, tetapi sungguh menyedihkan ketika menjadi kebijakan nyata.
Sudah saatnya negara keluar dari logika terbalik ini. Pendidikan tidak akan pernah kuat jika fondasinya rapuh. Guru tidak bisa terus diminta berkorban tanpa batas. Jika dunia terbalik dibiarkan menjadi norma, maka yang kita wariskan kepada generasi mendatang bukanlah masa depan yang cerah, melainkan ketimpangan yang dilembagakan.
Ekonom sekaligus Sekretaris Jenderal International Economic Association, Lili Yan Ing, menilai anggaran MBG pada 2026 tidak perlu mencapai Rp335 triliun.
Menurutnya, alokasi anggaran yang wajar cukup sekitar Rp8 triliun.
“Jumlah siswa di Indonesia hanya sekitar 4 persen dari total penduduk, dan MBG hanya untuk makan siang. Dari hitungan itu, maksimal anggaran MBG seharusnya Rp8 triliun,” ujar Lili dilansir katadata.
Tim Redaksi
