ADA sebuah prinsip sederhana dalam diplomasi: hubungan antarnegara dibangun bukan hanya melalui perjanjian besar, kunjungan kenegaraan, atau pidato di forum internasional, melainkan juga melalui penghormatan terhadap tata krama diplomatik yang paling mendasar. Salah satu bentuk penghormatan itu adalah penerimaan surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat.
Karena itu, informasi yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan diplomat senior, Dino Patti Djalal, patut menjadi perhatian serius. Jika benar terdapat belasan duta besar asing yang telah tiba di Jakarta dan sebagian harus menunggu hingga enam sampai delapan bulan untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Indonesia, maka persoalan ini tidak dapat dianggap sekadar urusan jadwal atau protokol. Ini menyangkut wajah diplomasi Indonesia di mata dunia.
Dalam praktik hubungan internasional, seorang duta besar memang dapat mulai menjalankan sebagian tugasnya sejak tiba di negara penempatan. Namun secara formal dan simbolik, ia baru diakui sepenuhnya setelah menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara penerima. Upacara tersebut bukan seremoni kosong. Di situlah negara penerima menyatakan pengakuan resmi terhadap utusan negara sahabat.
Karena itu, ketika seorang duta besar harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian, pesan yang muncul tidak hanya ditangkap oleh diplomat yang bersangkutan, tetapi juga oleh pemerintah yang mengirimnya. Dalam bahasa diplomasi yang halus, waktu tunggu yang terlalu panjang dapat diterjemahkan sebagai kurangnya perhatian. Bahkan jika kenyataannya tidak demikian, persepsi itulah yang akan hidup dan berkembang.
Diplomasi adalah dunia yang sangat sensitif terhadap simbol. Hal-hal yang bagi masyarakat umum tampak kecil sering kali memiliki arti besar bagi para diplomat. Sebuah kursi yang kosong, sebuah undangan yang terlambat, atau sebuah pertemuan yang terus ditunda dapat dibaca sebagai sinyal politik. Karena itu, keterlambatan penerimaan surat kepercayaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga persoalan pesan yang dikirimkan kepada negara lain.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam diplomasi internasional. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan salah satu pemimpin dunia berkembang, Indonesia kerap menyerukan pentingnya kerja sama internasional, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penguatan hubungan antarbangsa. Semua itu adalah posisi yang tepat dan terhormat. Namun kredibilitas diplomasi tidak hanya dibangun di panggung internasional. Ia juga dibangun melalui ketertiban dan profesionalisme dalam mengelola hubungan bilateral sehari-hari.
Di sinilah letak persoalannya. Indonesia berharap para duta besarnya di luar negeri diterima dengan baik dan diberi akses cepat untuk menjalankan tugas. Ketika pemerintah mengirim seorang duta besar ke negara sahabat, tentu ada harapan bahwa proses akreditasi berlangsung lancar sehingga kepentingan nasional dapat segera diperjuangkan. Prinsip yang sama seharusnya berlaku bagi para duta besar asing yang datang ke Jakarta.
Hubungan internasional pada dasarnya berdiri di atas asas resiprositas. Apa yang kita harapkan dari negara lain semestinya juga kita berikan kepada mereka. Jika Indonesia ingin dihormati sebagai mitra yang setara dan profesional, maka Indonesia juga harus menunjukkan penghormatan yang sama kepada para mitra diplomatiknya.
Lebih jauh lagi, keterlambatan yang berkepanjangan berpotensi merugikan kepentingan Indonesia sendiri. Duta besar bukan hanya simbol hubungan antarnegara. Mereka adalah jembatan bagi investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan kerja sama strategis lainnya. Dalam situasi ekonomi global yang semakin kompetitif, setiap peluang kerja sama seharusnya difasilitasi, bukan terhambat oleh antrean birokrasi yang tidak perlu.
Apalagi jika di antara mereka terdapat duta besar dari negara-negara ASEAN. Selama puluhan tahun Indonesia menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri. Indonesia sering menyebut kawasan Asia Tenggara sebagai rumah bersama yang harus dijaga melalui kerja sama dan saling percaya. Karena itu, setiap sinyal yang berpotensi mengurangi kenyamanan diplomatik negara-negara tetangga patut mendapat perhatian khusus.
Tentu publik tidak mengetahui seluruh alasan di balik keterlambatan tersebut. Bisa jadi terdapat agenda kenegaraan yang sangat padat, pertimbangan protokoler tertentu, atau faktor administratif yang tidak terlihat dari luar. Namun apa pun alasannya, dampaknya tetap sama: muncul persepsi bahwa proses diplomatik yang seharusnya sederhana berjalan terlalu lambat.
Dalam urusan diplomasi, persepsi sering kali memiliki dampak yang sama besar dengan kenyataan. Negara-negara sahabat mungkin memahami bahwa setiap pemerintahan memiliki kesibukan dan prioritasnya sendiri. Namun mereka juga berhak berharap bahwa wakil resmi yang mereka kirim akan diterima dalam waktu yang wajar. Ketika masa tunggu berubah menjadi hitungan bulan, kesabaran diplomatik pun mulai diuji.
Indonesia saat ini sedang berupaya memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Ambisi tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Indonesia memiliki ukuran ekonomi, jumlah penduduk, dan pengaruh geopolitik yang memadai untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global. Namun status sebagai kekuatan diplomatik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara di forum internasional. Ia juga ditentukan oleh kemampuan mengelola hal-hal mendasar dengan baik dan tepat waktu.
Karena itu, jika benar terdapat antrean panjang para duta besar yang menunggu penyerahan surat kepercayaan, maka persoalan ini perlu segera diselesaikan. Bukan karena ada krisis diplomatik yang sedang terjadi, melainkan karena Indonesia tidak perlu menciptakan persoalan yang sebenarnya mudah dihindari.
Pada akhirnya, hubungan antarnegara dibangun melalui rasa saling menghormati. Penghormatan itu tidak selalu diwujudkan dalam pernyataan resmi atau kunjungan megah. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana: membuka pintu Istana tepat waktu bagi para sahabat yang datang membawa mandat negaranya.
TIM REDAKSI
