Di tengah gegap gempita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, nama Tan Malaka justru muncul dengan nada yang berbeda. Ketika sebagian besar tokoh bangsa bersorak menyambut proklamasi sebagai tonggak sejarah, Tan Malaka menanggapinya dengan hati-hati, bahkan penuh curiga. Ia memang tidak pernah anti-kemerdekaan. Seluruh hidupnya diabdikan untuk perjuangan itu. Tetapi ia tidak pernah tertarik pada kemerdekaan yang prematur, kemerdekaan yang hanya sebatas simbol politik tanpa kekuatan sosial, ekonomi dan militer yang memadai.
Bagi Tan Malaka, proklamasi hanyalah awal, bukan tujuan akhir. Ia melihat bahwa proklamasi 17 Agustus dilakukan dalam situasi genting, di mana Jepang baru saja menyerah dan sekutu bersiap masuk kembali, sementara rakyat belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman militer Belanda. Ia khawatir bahwa proklamasi yang lahir tanpa basis persiapan yang matang hanya akan berakhir pada kompromi dengan penjajah. Sebuah kemerdekaan yang lahir secara terburu-buru bisa menjelma menjadi “kemerdekaan semu,” yang mungkin sah secara formal, tetapi rapuh secara struktural.
Tan Malaka sangat berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Bagi Soekarno, momentum adalah segalanya. Ia yakin bahwa sejarah tidak bisa menunggu. Begitu Jepang kalah, ruang kosong kekuasaan harus segera diisi oleh bangsa Indonesia. Kalau tidak, Belanda atau sekutu akan masuk kembali dan menutup peluang emas itu. Itulah mengapa Soekarno dan Hatta berani memproklamasikan kemerdekaan meski dengan risiko besar. Mereka percaya, walaupun rakyat belum sepenuhnya siap, langkah itu akan membangkitkan semangat massa dan menyalakan bara perjuangan.
Hatta pun berada di jalur yang serupa. Sebagai diplomat ulung, ia melihat proklamasi sebagai pintu masuk bagi pengakuan internasional. Dalam dunia pasca-Perang Dunia II, kemerdekaan Indonesia harus diumumkan segera agar mendapat simpati dari negara-negara yang baru bangkit dari kolonialisme. Hatta paham bahwa tanpa legitimasi internasional, perjuangan di medan perang pun akan sia-sia.
Tan Malaka memilih jalan berbeda. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati tidak datang dari deklarasi elite politik, tetapi dari kekuatan rakyat kecil—kaum tani dan buruh—yang menjadi tulang punggung bangsa. Tanpa revolusi sosial yang mendalam, Indonesia akan tetap menjadi negeri jajahan, hanya berganti kulit. Bendera mungkin Merah Putih, presiden mungkin orang Indonesia, tetapi struktur ekonomi dan politik masih menguntungkan segelintir elite. Inilah yang disebutnya sebagai “kemerdekaan setengah hati.”
Dalam karya-karyanya, seperti Madilog dan Naar de Republiek Indonesia, Tan Malaka menekankan bahwa kemerdekaan harus menjadi bagian dari revolusi dunia melawan imperialisme. Ia tidak mau melihat Indonesia berdiri hanya untuk menjadi boneka kekuatan asing yang baru. Pandangannya yang sangat internasionalis ini membuat ia kerap dipandang terlalu idealis, bahkan utopis. Tetapi bagi Tan Malaka, lebih baik menunda proklamasi daripada melahirkan negara rapuh yang mudah jatuh kembali ke pangkuan kolonialisme.
Sikap ini menimbulkan ketegangan dalam tubuh pergerakan nasional. Ada yang menuduh Tan Malaka tidak realistis, ada pula yang melihatnya terlalu keras kepala. Namun jika ditarik ke dalam konteks sejarah yang lebih luas, keraguannya tidak sepenuhnya keliru. Fakta sejarah membuktikan bahwa setelah proklamasi, Belanda memang kembali dengan agresi militer. Indonesia terjebak dalam diplomasi panjang: Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Proklamasi ternyata belum benar-benar membebaskan Indonesia dari jerat kolonialisme, tetapi membuka babak baru perjuangan diplomasi dan perang yang melelahkan.
Di sinilah perbedaan mendasar antara Tan Malaka dan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta lebih pragmatis, menggunakan momentum untuk merebut pengakuan formal, meskipun konsekuensinya adalah kompromi politik. Tan Malaka lebih ideologis, menuntut revolusi sosial terlebih dahulu agar kemerdekaan benar-benar kokoh. Dua arus besar ini mewarnai dinamika politik awal republik.
Apakah Tan Malaka salah? Tidak sepenuhnya. Ia benar bahwa kemerdekaan 1945 memang masih rapuh. Namun, ia juga keliru jika berpikir bahwa revolusi sosial bisa disiapkan terlebih dahulu di tengah kekosongan kekuasaan. Realitas sejarah menunjukkan bahwa kadang-kadang momentum politik lebih penting daripada kesiapan struktur. Jika menunggu “kematangan revolusi sosial” ala Tan Malaka, barangkali Indonesia tidak pernah punya kesempatan mengumandangkan proklamasi pada 17 Agustus 1945.
Namun, kejujuran Tan Malaka dalam menolak kemerdekaan prematur memberikan pelajaran penting. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada simbol. Kemerdekaan harus bermakna dalam kehidupan rakyat. Jika setelah merdeka rakyat tetap miskin, terpinggirkan, dan tertindas, maka kemerdekaan itu hanyalah fatamorgana. Inilah kritik Tan Malaka yang masih relevan hingga kini.
Delapan puluh tahun setelah proklamasi, kita masih menghadapi kenyataan yang ditakutkan Tan Malaka: jurang kesenjangan sosial, dominasi oligarki ekonomi, dan rakyat kecil yang belum sepenuhnya menikmati buah kemerdekaan. Kemerdekaan memang sudah diraih, tetapi perjuangan untuk menjadikannya “kemerdekaan sejati” belum selesai.
Tan Malaka akhirnya mati ditembak tanpa pernah melihat cita-citanya terwujud. Ia wafat di Kediri pada 1949, dikuburkan secara sederhana, bahkan nyaris terlupakan. Namun pemikirannya tetap hidup. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan pintu gerbang bagi revolusi sosial yang lebih mendalam.
Dengan demikian, ketika kita mengenang sikap Tan Malaka yang tampak “tidak tertarik” pada kemerdekaan 17 Agustus, sesungguhnya ia sedang mengajarkan kita untuk tidak puas dengan kemerdekaan yang prematur. Ia mendorong kita untuk menagih janji kemerdekaan yang sejati: kemerdekaan yang menghadirkan keadilan sosial, kemerdekaan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, dan kemerdekaan yang sungguh-sungguh memerdekakan manusia Indonesia dari segala bentuk penindasan.
Tim Redaksi
