Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Spanduk dipasang, pidato dibacakan, dan kata “kebangkitan” kembali digaungkan di ruang-ruang resmi negara. Momentum ini merujuk pada lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang selama ini dianggap sebagai tonggak kesadaran nasional modern di Indonesia. Namun di tengah seremoni tahunan itu, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: benarkah bangsa ini sedang bangkit, atau justru sedang berjalan perlahan menuju kebangkrutan moral, sosial, dan demokrasi?
Pertanyaan itu terasa keras, tetapi justru penting diajukan agar Hari Kebangkitan Nasional tidak berubah menjadi ritual kosong tanpa refleksi. Sebab sejarah tidak pernah meminta bangsa ini sekadar mengenang masa lalu. Sejarah menuntut keberanian untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa hari ini.
Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 lahir dari kesadaran bahwa rakyat pribumi hidup dalam penindasan kolonial. Pendidikan dibatasi, ekonomi dikuasai penjajah, dan martabat manusia direndahkan. Dari situlah muncul generasi terdidik yang mulai berpikir tentang persatuan, keadilan, dan masa depan bersama sebagai bangsa.
Tetapi ironinya, setelah lebih dari seratus tahun merdeka, sebagian rakyat Indonesia masih bergumul dengan persoalan mendasar yang nyaris serupa: ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya alam yang sering kali mengorbankan masyarakat kecil.
Indonesia memang terlihat maju secara fisik. Infrastruktur tumbuh cepat. Kota-kota besar dipenuhi gedung tinggi dan pusat perbelanjaan modern. Teknologi digital berkembang pesat. Namun kemajuan fisik tidak selalu identik dengan kemajuan peradaban.
Di balik angka pertumbuhan ekonomi dan jargon “Indonesia Emas”, ada kenyataan sosial yang tidak boleh disembunyikan. Banyak anak muda mengalami kecemasan masa depan karena lapangan kerja semakin kompetitif. Petani kehilangan tanah produktif. Nelayan menghadapi kerusakan laut dan cuaca ekstrem. Buruh menghadapi tekanan upah murah. Sementara biaya pendidikan dan kesehatan terus menjadi beban berat bagi rakyat kecil.
Lebih memprihatinkan lagi, bangsa ini sedang menghadapi krisis keteladanan. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai aib besar, melainkan sering dianggap bagian dari budaya kekuasaan. Politik dipenuhi pragmatisme dan transaksi kepentingan. Jabatan publik kerap diwariskan dalam lingkaran dinasti. Di media sosial, ruang demokrasi berubah menjadi arena kebencian, fitnah, dan propaganda. Akibatnya, bangsa ini perlahan mengalami kelelahan moral.
Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Rakyat semakin sulit membedakan antara pemimpin sejati dan pencitraan politik. Kritik sering dianggap ancaman. Aktivis dicurigai. Pers ditekan secara halus melalui kepentingan ekonomi dan politik. Padahal demokrasi yang sehat justru membutuhkan ruang kritik yang bebas dan bertanggung jawab.
Di titik inilah pertanyaan “Kebangkitan Nasional atau Kebangkrutan Bangsa?” menjadi relevan. Kebangkrutan bangsa bukan pertama-tama soal runtuhnya ekonomi negara. Kebangkrutan paling berbahaya adalah ketika sebuah bangsa kehilangan arah moralnya. Ketika kekuasaan tidak lagi dipakai untuk melayani rakyat, melainkan melindungi kepentingan elite. Ketika hukum tampak tajam kepada rakyat kecil tetapi melemah di hadapan pemilik kuasa dan modal. Ketika pendidikan gagal membentuk karakter dan hanya menghasilkan generasi yang mengejar gelar tanpa integritas.
Kita juga menyaksikan gejala lain yang mengkhawatirkan: tumbuhnya sikap apatis di kalangan masyarakat. Banyak orang mulai merasa bahwa suara mereka tidak lagi penting. Bahwa perubahan hanyalah slogan musiman menjelang pemilu. Bahwa kejujuran kalah oleh uang dan koneksi.
Jika sikap seperti ini terus berkembang, maka sesungguhnya bangsa ini sedang mengalami krisis kebangsaan yang serius. Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kesadaran kolektif bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh segelintir kelompok. Indonesia dibangun di atas cita-cita keadilan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan tidak diperjuangkan agar kekayaan nasional terkonsentrasi pada elite tertentu sementara rakyat kecil terus berjuang bertahan hidup.
Karena itu, kebangkitan nasional hari ini harus dimulai dari keberanian memperbaiki kualitas demokrasi, memperkuat supremasi hukum, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada manusia dan lingkungan hidup.
Bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang bekerja, bukan sekadar tampil. Lebih banyak pejabat yang mendengar rakyat, bukan hanya membangun citra digital. Lebih banyak generasi muda yang berpikir kritis, berani, dan berintegritas.
Kebangkitan juga harus berarti keberanian menjaga akal sehat di tengah banjir informasi dan manipulasi opini. Pendidikan harus menghidupkan daya pikir, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Kampus harus tetap menjadi ruang kebebasan intelektual. Pers harus dijaga independensinya. Dan masyarakat sipil harus diberi ruang untuk mengawasi kekuasaan. Sebab sejarah telah berkali-kali membuktikan: bangsa yang kehilangan daya kritis akan mudah jatuh ke dalam otoritarianisme dan ketidakadilan.
Pada akhirnya, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar tentang mengenang masa lalu, melainkan tentang menentukan arah masa depan. Apakah Indonesia ingin sungguh-sungguh menjadi bangsa besar yang adil, bermartabat, dan berpihak pada rakyat? Ataukah justru perlahan tenggelam dalam kebangkrutan etika, korupsi kekuasaan, dan ketimpangan sosial yang dibiarkan terus melebar?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh pidato para elite, melainkan oleh keberanian seluruh bangsa untuk kembali menempatkan kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
TIM REDAKSI
