Di tengah percepatan revolusi teknologi militer global, Indonesia justru mengambil langkah yang tampak bergerak ke arah sebaliknya: memperbesar jumlah tentara secara signifikan. Kebijakan perekrutan puluhan ribu prajurit baru oleh TNI Angkatan Darat dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan serius tentang arah strategi pertahanan nasional. Ketika banyak negara mulai mengurangi ketergantungan pada jumlah pasukan konvensional dan beralih pada teknologi tinggi, Indonesia tampak masih mengandalkan logika militer lama yang menempatkan jumlah personel sebagai ukuran kekuatan.
Beberapa waktu terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan TNI AD mengumumkan rencana perekrutan sekitar 24.000 prajurit tamtama untuk memperkuat struktur organisasi serta membentuk batalion-batalion baru di berbagai wilayah. Sebagian dari satuan tersebut bahkan dirancang sebagai “Batalyon Teritorial Pembangunan” yang tidak hanya menjalankan fungsi militer, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, pertanian, hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan.
Penjelasan ini tentu memiliki logika tersendiri. Negara sebesar Indonesia dengan wilayah yang luas memang membutuhkan kehadiran aparat negara di berbagai daerah. Dalam perspektif tertentu, keberadaan satuan militer di daerah juga dipandang sebagai cara memperkuat integrasi wilayah dan meningkatkan kehadiran negara di daerah-daerah terpencil. Namun jika dilihat dari perspektif perkembangan militer global, kebijakan ini menyimpan ironi yang cukup mencolok.
Perang modern dalam dua dekade terakhir memperlihatkan perubahan yang sangat drastis. Konflik bersenjata tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah tentara di medan perang. Perkembangan teknologi telah mengubah karakter peperangan menjadi semakin bergantung pada kecanggihan sistem senjata, kemampuan intelijen, serta dominasi udara dan digital.
Perang Rusia dan Ukraina, misalnya, memperlihatkan bagaimana drone kecil yang relatif murah dapat menghancurkan kendaraan tempur bernilai jutaan dolar. Operasi militer Israel di berbagai kawasan juga menunjukkan dominasi teknologi intelijen, satelit, dan sistem persenjataan presisi. Bahkan dalam banyak operasi militer modern, serangan dapat dilakukan dari jarak ratusan kilometer tanpa kehadiran pasukan darat dalam jumlah besar.
Perubahan ini menunjukkan satu kecenderungan yang semakin jelas: militer modern bergerak dari model yang berbasis pada jumlah personel menuju model yang berbasis pada teknologi. Kekuatan militer tidak lagi terutama diukur dari berapa banyak tentara yang dimiliki, melainkan dari kemampuan menguasai teknologi informasi, sensor, sistem senjata presisi, serta kemampuan perang siber.
Dalam konteks ini, kebijakan memperbesar jumlah tentara justru menimbulkan pertanyaan strategis. Apakah Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi perang masa depan, atau justru memperbesar model militer yang relevansinya semakin berkurang?
Jumlah personel militer yang besar tentu membawa konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Tentara tidak hanya membutuhkan gaji, tetapi juga pelatihan, perlengkapan, logistik, fasilitas perumahan, hingga jaminan pensiun. Semakin besar jumlah personel, semakin besar pula beban anggaran negara dalam jangka panjang. Dalam banyak negara modern, pertimbangan inilah yang mendorong restrukturisasi militer: jumlah pasukan dikurangi, sementara investasi pada teknologi pertahanan justru diperbesar.
Di sisi lain, rencana menugaskan batalion-batalion baru untuk kegiatan seperti pertanian, kesehatan, atau pembangunan wilayah juga menimbulkan kekhawatiran tentang perluasan peran militer ke ranah sipil. Reformasi politik di Indonesia sejak akhir 1990-an justru berusaha membangun batas yang jelas antara militer dan sektor sipil. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika militer terlalu jauh masuk ke wilayah sipil, keseimbangan demokrasi dapat terganggu.
Tentu saja tidak semua peran sosial militer harus dipandang negatif. Dalam situasi tertentu, keterlibatan militer dalam penanggulangan bencana atau keadaan darurat memang sangat diperlukan. Namun jika peran tersebut menjadi fungsi permanen dan terstruktur, pertanyaan tentang arah institusi militer menjadi tidak terelakkan.
Lebih jauh lagi, terdapat persoalan kesenjangan teknologi yang perlu dipikirkan secara serius. Jika sebagian besar anggaran pertahanan terserap untuk membiayai personel dalam jumlah besar, ruang untuk investasi pada teknologi strategis bisa menjadi semakin terbatas. Padahal tantangan keamanan Indonesia di masa depan sangat mungkin lebih banyak terjadi di wilayah udara, laut, dan ruang digital daripada di medan perang darat konvensional.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya menghadapi tantangan keamanan yang sangat berbeda dari negara kontinental. Ancaman terhadap kedaulatan negara lebih sering muncul dalam bentuk pelanggaran wilayah laut, sengketa zona ekonomi eksklusif, pengawasan jalur pelayaran strategis, hingga potensi konflik di kawasan perbatasan maritim. Dalam konteks seperti ini, kemampuan pengawasan udara, armada laut yang kuat, sistem radar modern, serta teknologi drone dan satelit justru menjadi jauh lebih penting daripada sekadar memperbesar jumlah infanteri.
Sejarah militer dunia memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya inovasi dibandingkan jumlah. Dalam berbagai konflik modern, negara dengan jumlah pasukan lebih kecil sering kali mampu mengungguli lawan yang memiliki tentara lebih banyak karena keunggulan teknologi dan strategi. Dalam militer abad ke-21, kualitas hampir selalu mengalahkan kuantitas.
Semua ini tidak berarti bahwa perekrutan tentara baru sama sekali tidak diperlukan. Militer tetap membutuhkan regenerasi personel dan kekuatan dasar yang memadai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah keseimbangan antara jumlah personel dan investasi teknologi. Tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan memperbesar tentara berisiko menjadi langkah yang mahal tetapi kurang efektif dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.
Pada akhirnya, perdebatan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang arah strategi pertahanan Indonesia. Apakah negara ini ingin membangun militer yang besar secara jumlah, atau militer yang unggul secara teknologi dan kemampuan strategis?
Di tengah perubahan karakter peperangan global yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, sistem drone, perang siber, dan teknologi sensor canggih, pilihan ini menjadi semakin penting. Jika Indonesia ingin memainkan peran strategis di kawasan Indo-Pasifik, masa depan pertahanan nasional mungkin tidak ditentukan oleh berapa banyak tentara yang direkrut, melainkan oleh seberapa jauh negara ini mampu menguasai teknologi yang menentukan wajah peperangan abad ke-21.
Tim Redaksi
