Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia kembali merilis data terbaru terkait pergerakan harga komoditas pangan.
Pergerakan harga komoditas beras sebagai bahan pangan utama juga patut menjadi perhatian. Untuk beras kualitas bawah I dan kualitas bawah II, pedagang eceran kompak mematok harga di angka Rp14.500 per kg. Sementara itu, beras kualitas medium I dijual seharga Rp16.050 per kg, dan beras kualitas medium II seharga Rp15.900 per kg.
Saat ini, beras kualitas super I dibanderol dengan harga Rp17.300 per kg, sedangkan beras kualitas super II berada di angka Rp16.800 per kg.
Kenaikan harga bahan pangan selalu menjadi alarm paling jujur tentang kesehatan ekonomi sebuah bangsa. Tidak ada indikator yang lebih langsung menyentuh kehidupan rakyat dibanding harga beras, cabai, minyak goreng, telur, dan sayur di pasar. Karena itu, ketika harga pangan naik di tengah klaim keberhasilan produksi nasional, pertanyaan yang wajar muncul adalah: apakah kita sungguh sudah berada di jalur swasembada pangan, atau justru masih berjalan di atas fondasi yang rapuh?
Narasi swasembada pangan memang terdengar meyakinkan. Pemerintah menyampaikan bahwa produksi beras meningkat, stok nasional mencapai rekor tertinggi, dan impor mulai ditekan. Secara statistik, ini adalah kemajuan penting. Namun kita mesti jujur bahwa swasembada pangan tidak boleh diukur hanya dari angka produksi nasional. Swasembada sejati harus dirasakan di dapur setiap rumah tangga. Jika harga tetap naik dan akses tetap sulit, maka ada persoalan struktural yang belum selesai.
Kenaikan harga pangan hari ini memperlihatkan bahwa persoalan kita bukan semata-mata soal produksi. Produksi memang meningkat, tetapi distribusi masih mahal. Produksi cukup, tetapi akses belum merata. Stok nasional tersedia, tetapi harga di pasar tetap bergerak naik. Ini bukan sekadar persoalan teknis logistik, melainkan persoalan desain sistem pangan nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan distribusi yang tidak ringan. Harga beras di satu wilayah bisa berbeda jauh dengan wilayah lain. Harga cabai di sentra produksi bisa jatuh, tetapi melonjak di kota. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa swasembada nasional belum otomatis berarti keadilan pangan lokal. Ketika biaya distribusi menjadi mahal, maka rakyatlah yang menanggung dampaknya. Di titik inilah narasi swasembada harus diuji dengan kejujuran kebijakan, bukan sekadar optimisme statistik.
Masalah lain yang jarang dibicarakan secara terbuka adalah ketergantungan pertanian kita pada input impor. Banyak sektor pertanian nasional masih bergantung pada pupuk impor, benih impor, pestisida impor, bahkan mesin pertanian impor. Dalam situasi global yang tidak stabil, ketergantungan seperti ini adalah kerentanan serius. Produksi boleh meningkat hari ini, tetapi tanpa kemandirian input pertanian, ketahanan pangan kita tetap berada dalam posisi rentan. Swasembada tanpa kedaulatan produksi belum bisa disebut swasembada sejati.
Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian terus terjadi tanpa pengendalian yang tegas. Setiap tahun sawah berubah menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur. Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan tanpa perlindungan lahan pangan adalah risiko jangka panjang yang sangat mahal. Kita bisa menikmati surplus hari ini, tetapi kehilangan kemampuan produksi esok hari. Ketahanan pangan tidak boleh dikorbankan oleh logika pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Persoalan lain yang lebih sunyi namun sangat menentukan adalah menurunnya jumlah petani. Petani kita semakin menua, sementara generasi muda semakin jauh dari dunia pertanian. Jika tidak ada regenerasi petani, maka swasembada pangan akan kehilangan fondasi sosialnya. Pertanian tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Pertanian membutuhkan manusia yang mau tinggal di desa, bekerja di sawah, dan melihat masa depan di sektor pangan. Tanpa itu, semua rencana swasembada hanya akan menjadi program administratif tanpa jiwa.
Lebih dari itu, rantai niaga pangan kita masih terlalu panjang. Petani tetap menerima harga rendah, sementara konsumen membayar harga tinggi. Di antara keduanya berdiri banyak mata rantai distribusi yang tidak selalu efisien. Ketika sistem seperti ini dibiarkan, maka kenaikan harga pangan akan selalu berulang, sekalipun produksi meningkat. Swasembada tanpa keadilan tata niaga hanyalah keberhasilan semu yang tidak menyentuh kesejahteraan petani maupun perlindungan konsumen.
Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Pola musim yang berubah, kekeringan yang lebih panjang, banjir yang lebih sering, serta ketidakpastian cuaca telah menjadi tantangan baru bagi pertanian nasional. Ketahanan pangan masa depan tidak bisa lagi disusun dengan pendekatan lama. Kita membutuhkan strategi adaptasi iklim yang serius, investasi irigasi yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem pertanian yang konsisten. Tanpa itu, capaian produksi hari ini tidak menjamin keamanan pangan besok.
Tentu kita tidak bermaksud menolak capaian pemerintah. Produksi yang meningkat adalah kemajuan yang harus diapresiasi. Upaya memperkuat cadangan pangan nasional adalah langkah yang tepat. Tetapi keberanian untuk mengakui keterbatasan juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan kebijakan. Negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan statistik. Negara harus memastikan bahwa setiap rumah tangga merasakan stabilitas harga dan kepastian akses pangan setiap hari.
Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mempertahankan produksi, melainkan memperbaiki struktur pangan nasional dari hulu sampai hilir. Distribusi harus diperkuat, perlindungan lahan pertanian harus ditegakkan, regenerasi petani harus menjadi prioritas nasional, dan ketergantungan input impor harus dikurangi secara bertahap. Tanpa reformasi struktural seperti ini, kenaikan harga pangan akan terus berulang dan narasi swasembada akan selalu dipertanyakan rakyat.
Ukuran keberhasilan swasembada pangan bukanlah pada angka produksi dalam laporan resmi, melainkan ketenangan di meja makan keluarga. Jika rakyat masih merasa cemas setiap kali harga beras naik, jika ibu rumah tangga masih harus mengurangi belanja sayur karena harga melonjak, maka pekerjaan kita belum selesai. Swasembada pangan yang sejati bukan hanya tentang panen yang melimpah, tetapi tentang rasa aman yang dirasakan setiap warga negara. Itulah ukuran keberhasilan yang paling jujur dan paling manusiawi.
Tim Redaksi
