Satu pertanyaan moral yang mengemuka dalam konflik Timur Tengah adalah: apakah masih relevan membicarakan etika dalam perang? Di tengah pertukaran rudal antara Israel dan Iran—baik secara langsung maupun lewat tangan-tangan proksi—yang menjadi sorotan bukan hanya kerusakan fisik, melainkan kehancuran nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya tetap dijunjung bahkan dalam medan bersenjata.
Israel, dalam berbagai pernyataan resmi dan pembenaran strategis, menyatakan bahwa semua serangannya ditujukan secara spesifik ke fasilitas militer. Serangan udara Israel kerap diarahkan ke gudang senjata, markas milisi, atau pusat koordinasi intelijen yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Dalam beberapa kasus, Israel mengklaim menggunakan teknologi presisi tinggi yang mampu meminimalisasi korban sipil. Mereka berdalih bahwa kehati-hatian operasional ini sejalan dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya keharusan untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Namun, perang tidak pernah bersih. Tidak semua sasaran yang dihantam bebas dari kehadiran warga sipil. Dalam kenyataannya, target militer seringkali berada di dalam permukiman padat. Musuh yang menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup bukan fenomena baru dalam konflik asimetris. Namun justifikasi atas setiap ledakan tetap membutuhkan telaah etis, bukan sekadar pembacaan taktis.
Di sisi lain, respons Iran—baik secara langsung maupun melalui kelompok sekutunya seperti Hezbollah dan Houthi—semakin sering menyasar fasilitas sipil. Beberapa serangan drone dan rudal yang diklaim sebagai “balasan” diarahkan ke bandara internasional, rumah sakit, dan kawasan perumahan. Tidak sulit menemukan jejak serangan yang tidak memiliki nilai strategis militer, tapi punya muatan simbolik: menebar rasa takut, membalas luka dengan luka, bahkan mungkin sekadar menunjukkan bahwa mereka pun mampu menyakiti.
Perang seperti ini, ketika satu pihak mengklaim presisi dan lainnya memilih semburan rasa takut sebagai senjata, menempatkan dunia pada dilema moral yang dalam. Apakah benar perang yang hanya “fokus ke target militer” otomatis lebih etis? Apakah keunggulan teknologi membuat satu pihak lebih bertanggung jawab secara moral, atau justru memberi mereka kekuasaan untuk menjadi penentu hidup dan mati tanpa akuntabilitas?
Dalam perenungan etika perang, filsuf Inggris Michael Walzer menulis dalam Just and Unjust Wars: “In war, everything is not permitted. Above all, civilians must be protected. Their immunity is the foundation of all moral restraint in war.” (“Dalam perang, tidak semua hal dibenarkan. Yang paling utama, warga sipil harus dilindungi. Kekebalan mereka adalah dasar dari semua pengendalian moral dalam perang.”
Apa yang dikatakan Walzer ini menjadi tolok ukur bahwa bahkan dalam konflik, masih ada pagar moral yang tak boleh diruntuhkan: perlindungan terhadap warga sipil. Ketika bangunan sipil dihancurkan dengan sengaja sebagai alat balas dendam, maka pagar itu telah diterobos.
Hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, menyatakan bahwa semua pihak dalam konflik harus membedakan antara sasaran militer dan sipil, serta menghindari serangan yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Namun hukum ini seringkali menjadi alat tafsir sepihak. Ketika serangan ke pusat pelatihan milisi juga membunuh anak-anak di sekitarnya, maka batas antara sah dan salah menjadi kabur. Ketika rumah-rumah runtuh dan sekolah hancur karena balas dendam yang menyasar warga sipil, maka yang hancur bukan hanya bangunan—melainkan nilai-nilai yang membuat kita tetap manusia.
Bukan berarti kita harus menyeimbangkan kutukan. Serangan ke sasaran sipil secara sengaja adalah kejahatan perang. Tidak bisa dibenarkan atas nama apa pun. Namun sekaligus, menormalisasi perang presisi seolah-olah steril dari darah sipil pun adalah kekeliruan yang membahayakan. Di era informasi, ketika narasi dibangun secepat rudal ditembakkan, publik harus mampu membaca dengan jernih: siapa yang diserang, mengapa, dan apa yang dikorbankan dalam setiap keputusan menekan tombol.
Filsuf kontemporer Judith Butler pernah menulis, “We are all obligated to see the human in those we might be led to destroy.” (“Kita semua memiliki kewajiban untuk melihat sisi kemanusiaan dalam diri mereka yang mungkin kita diajarkan untuk hancurkan.”)
Ini bukan sekadar refleksi pribadi—ini adalah kritik terhadap cara perang telah mematikan empati publik. Saat serangan terhadap warga sipil menjadi statistik yang cepat dilupakan, maka rasa kemanusiaan itu sendiri ikut lenyap dari peradaban.
Dunia internasional, terutama mereka yang masih percaya pada tata hukum dan nilai-nilai kemanusiaan global, tidak boleh diam. Diperlukan lebih dari sekadar resolusi PBB yang lumpuh oleh veto atau laporan-laporan NGO yang sekadar menjadi headline sesaat. Dibutuhkan keberanian politik untuk menyebut pelanggaran sebagai pelanggaran—tak peduli siapa pelakunya. Membiarkan kekerasan terhadap warga sipil menjadi alat tawar-menawar politik hanya akan mengabadikan logika bahwa dalam perang, semua boleh dilakukan asal menang.
Di tengah reruntuhan, anak-anak masih menggambar matahari dengan krayon, mungkin tanpa tahu bahwa sekolah mereka pernah jadi sasaran. Di antara puing, masih ada harapan bahwa dunia dewasa bisa belajar menjadi lebih beradab bahkan ketika berseteru. Tapi harapan itu akan sirna jika etika terus dikorbankan demi kalkulasi politik.
Karena perang yang kehilangan nilai moralnya bukan hanya membunuh nyawa, tapi juga membunuh masa depan.
Tim Redaksi
