Penyadapan, Taruhan Kekuasaan dan Kedaulatan Negara

oleh -167 Dilihat
banner 468x60

Oleh: Yoga Duwarto

Dilema Pengungkapan Skandal, Risiko Penyanderaan Informasi, dan Mendesaknya Undang-Undang Penyadapan.

Kasus dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di lingkungan kepolisian tidak bisa dibaca hanya sebagai persoalan pelanggaran prosedur atau konflik di antara pejabat institusi. Perkara ini membuka pertanyaan yang jauh lebih mendasar mengenai sejauh mana negara mampu mengendalikan instrumen pengawasan yang dimilikinya agar tidak berubah menjadi alat kepentingan kekuasaan.

Perkembangan teknologi penyadapan pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditolak. Negara jelas membutuhkannya untuk penegakan hukum, pemberantasan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa kewenangan yang dapat menembus ruang privat warga negara juga menyimpan risiko besar apabila tidak dibatasi oleh hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Di sinilah persoalannya muncul. Ketika terjadi dugaan penyalahgunaan akses terhadap sistem pemantauan dan informasi komunikasi, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sejumlah pejabat, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan jaminan bahwa kekuasaan tetap tunduk pada konstitusi.

Pengungkapan Skandal dan Dilema Pemerintah

Pemerintah dan aparat penegak hukum menghadapi pilihan yang tidak sederhana dalam menyikapi perkara ini. Pengungkapan perkara secara terbuka tentunya diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun, membuka seluruh informasi tanpa batas juga berpotensi membocorkan metode operasional, kemampuan teknologi, sumber informasi, atau celah keamanan yang justru dapat dimanfaatkan pihak lain.

Karena itu, keterbukaan tidak harus berarti membuka seluruh detail teknis. Negara perlu membedakan informasi yang memang harus diketahui publik dari informasi operasional yang harus dilindungi. Identitas sumber, metode kerja, dan rincian teknis tertentu dapat dijaga, tetapi dasar hukum tindakan, batas kewenangan, dugaan penyalahgunaan, serta pertanggungjawaban pejabat tidak boleh berlindung di balik alasan kerahasiaan.

Persoalan menjadi lebih rumit apabila informasi yang tersedia tidak disampaikan secara utuh. Kekosongan informasi dapat melahirkan berbagai spekulasi, sementara penjelasan yang berubah-ubah justru semakin memperbesar ketidakpercayaan. Dalam perkara yang menyangkut penyadapan, ketidakjelasan bukan sekadar masalah komunikasi pemerintah, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan keamanan dan stabilitas negara.

Oleh sebab itu, pengungkapan harus dilakukan secara terukur. Penegakan hukum perlu berjalan, keamanan nasional tetap dijaga, dan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan tidak boleh diabaikan.

Penyelesaian Internal dan Sidang Etik Polri

Perkembangan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menunjukkan bahwa perkara ini juga sedang ditangani melalui mekanisme pertanggungjawaban internal institusi. Berdasarkan informasi yang dihimpun hingga tulisan ini disusun, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, dengan proses banding yang diajukannya masih berjalan. Sidang terhadap Eko Hadi Santoso digelar hari Selasa, 17 November 2026, sedangkan pemeriksaan etik Slamet Uliandi belum dapat dilakukan karena kondisi kesehatannya. Polri juga menyampaikan bahwa sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada pekan berikutnya.

Rangkaian ini tentu patut dicermati sebagai bagian dari upaya institusi kepolisian menegakkan disiplin dan menguji dugaan pelanggaran profesi. Namun, sidang etik memiliki ruang lingkup yang jelas berbeda dari proses pidana. Putusan etik tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan akses penyadapan, aliran informasi, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Kehati-hatian memang diperlukan dalam memproses setiap personel, dan hak untuk membela diri tentu perlu dihormati. Kondisi kesehatan, pembelaan, dan mekanisme banding merupakan bagian dari proses yang adil. Akan tetapi, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi ketidakjelasan tanpa batas waktu.

Menjaga institusi tetap berjalan adalah satu kepentingan, sedangkan memastikan persoalan terbuka dan tuntas adalah kepentingan yang lain. Negara membutuhkan keduanya. Publik perlu tetap memperoleh kepastian bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada sanksi internal, melainkan menjangkau pertanggungjawaban hukum dan pembenahan sistem yang memungkinkan dugaan penyalahgunaan itu terjadi.

Kompromi Politik dan Risiko Penyanderaan Informasi

Dalam perkara yang melibatkan pejabat dengan posisi strategis, selalu ada risiko bahwa penyelesaian hukum beririsan dengan kalkulasi politik. Risiko ini tidak berarti kompromi telah terjadi, namun kemungkinan tersebut perlu diperhitungkan agar penyelesaian perkara tidak justru menghasilkan persoalan baru.

Seluruh informasi yang diperoleh melalui instrumen penyadapan jelas memiliki nilai strategis. Apabila informasi semacam itu dikuasai oleh pihak tertentu di luar tujuan dan prosedur yang sah, ia dapat berubah menjadi alat tekanan, transaksi, atau perlindungan kepentingan. Pada titik itu, informasi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan menjadi komoditas kekuasaan.

Inilah yang dapat disebut sebagai risiko penyanderaan informasi. Pihak yang menguasai informasi sensitif berpotensi memiliki daya tawar terhadap pihak lain, baik untuk memengaruhi keputusan, mengamankan posisi, maupun menghambat proses pertanggungjawaban.

Risiko tersebut juga tidak selalu terbatas pada hubungan antarindividu. Informasi yang diperoleh melalui kewenangan negara dapat menyentuh hubungan antarlembaga, proses pengambilan kebijakan, bahkan kepentingan ekonomi. Apabila informasi digunakan secara selektif untuk menekan pihak tertentu sementara pihak lain memperoleh perlindungan, maka yang rusak bukan hanya keadilan dalam satu perkara, melainkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Karena itu, penyelidikan harus mampu menelusuri penggunaan akses, kewenangan, pertanggungjawaban, dan kemungkinan pemanfaatan informasi di luar tujuan yang dibenarkan. Penelusuran tersebut harus berbasis bukti, bukan sekadar dugaan atau pertarungan narasi politik.

Jangan Menyelesaikan Satu Krisis dengan Menciptakan Krisis Baru

Setiap langkah pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki konsekuensi. Mengungkap seluruh informasi dapat memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga berisiko membuka rahasia operasional. Menutup sebagian informasi dapat melindungi kepentingan keamanan, tetapi berpotensi menimbulkan kecurigaan apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.

Demikian pula, tindakan cepat terhadap personel yang diduga melanggar dapat menunjukkan ketegasan institusi. Namun, apabila prosesnya tidak transparan dan tidak disertai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut berisiko dipersepsikan sebagai upaya mencari pihak yang dikorbankan untuk menutup persoalan yang lebih luas.

Adanya kalkulasi untung rugi semacam ini harus dilihat dalam tiga rentang waktu. Dalam jangka pendek, negara perlu memastikan proses hukum berjalan dan situasi kelembagaan tetap terkendali. Dalam jangka menengah, pemerintah harus memulihkan kepercayaan publik serta memastikan tidak ada pihak yang menggunakan informasi sebagai alat tekanan. Dalam jangka panjang, negara harus terus menerus membangun sistem pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa.

Yang perlu dihindari adalah penyelesaian yang hanya menguntungkan stabilitas sesaat, tetapi meninggalkan kerentanan kelembagaan. Stabilitas yang dibangun dengan mengorbankan kepastian hukum bukanlah stabilitas yang sehat. Sebaliknya, penegakan hukum yang mengabaikan dampak terhadap keamanan dan keberlanjutan institusi juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

RUU Penyadapan dan Batas Konstitusional Kekuasaan

Perkara ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kerangka hukum penyadapan yang lebih menyeluruh. Selama ini, kewenangan penyadapan tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral yang memberikan mandat kepada lembaga tertentu. Namun pengaturan yang tersebar belum dengan sendirinya membentuk satu sistem yang seragam mengenai standar kewenangan, prosedur, pengawasan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan hasil penyadapan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang. Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi kepada Peraturan Pemerintah. Pertimbangannya berkaitan dengan sifat penyadapan yang membatasi hak privasi sehingga membutuhkan dasar hukum yang memadai.

Kebutuhan tersebut kini memperoleh penegasan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan itu menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang mengenai penyadapan.

Perkembangan politik legislasi juga mulai bergerak. Pada 16 November 2026, Komisi III DPR menggelar rapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka pembahasan RUU Penyadapan. Sehari kemudian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa masukan masyarakat, pakar hukum, dan akademisi diperlukan untuk memperkaya substansi rancangan tersebut. Dalam forum yang sama, anggota Komisi III Hinca Pandjaitan mendorong agar RUU ini diprioritaskan.

Perkembangan itu patut diapresiasi, tetapi pekerjaan sesungguhnya terletak pada substansi. Undang-undang penyadapan tidak boleh sekadar melegitimasi kewenangan lembaga, melainkan harus sekaligus membatasi kewenangan tersebut.

Setidaknya, aturan itu perlu menjawab siapa yang berwenang mengajukan dan memberikan izin penyadapan, untuk tindak pidana atau ancaman apa penyadapan dapat dilakukan, bagaimana batas waktu dan perpanjangannya, serta siapa yang mengawasi pelaksanaannya. Harus pula diatur bagaimana hasil penyadapan disimpan, siapa yang boleh mengaksesnya, bagaimana penggunaannya dalam proses hukum, dan kapan informasi yang tidak relevan wajib dimusnahkan.

Pengawasan yudisial perlu dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme penting, dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional yang sah dalam keadaan mendesak. Setiap pengecualian harus memiliki batas, alasan, dan mekanisme pemeriksaan setelah tindakan dilakukan. Tanpa itu, keadaan mendesak dapat menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan yang sulit dikendalikan.

Kedaulatan Informasi Tidak Berhenti pada Kepemilikan Teknologi

Persoalan penyadapan juga perlu dilihat dari sisi kedaulatan teknologi dan keamanan informasi. Negara dapat saja memiliki perangkat canggih, pusat data, serta kemampuan teknis untuk mengumpulkan informasi. Namun, kepemilikan teknologi tidak otomatis berarti negara berdaulat atas informasi yang dihasilkannya.

Kedaulatan informasi mensyaratkan kendali yang jelas atas sistem, perangkat, operator, akses, penyimpanan, dan distribusi data. Negara harus mengetahui siapa yang mengoperasikan sistem, siapa yang dapat memberikan perintah, bagaimana setiap akses dicatat, serta bagaimana jejak penggunaan dapat diperiksa secara independen.

Audit sistem penyadapan tidak cukup hanya dilakukan terhadap perangkat keras atau perangkat lunak. Pemeriksaan juga harus menyentuh tata kelola akses, pembagian kewenangan, keamanan kredensial, pencatatan aktivitas, dan prosedur penghapusan data. Sistem yang canggih tetap dapat disalahgunakan apabila pengendalian manusianya lemah.

Di sinilah pentingnya pemisahan kewenangan. Pihak yang meminta penyadapan, pihak yang menyetujui, pihak yang melaksanakan, dan pihak yang mengaudit idealnya tidak berada dalam satu kendali tanpa pengawasan silang. Mekanisme tersebut bukan untuk menghambat kerja aparat, melainkan untuk melindungi institusi dan petugas dari penyalahgunaan kewenangan.

Negara juga perlu memastikan bahwa penguasaan teknologi strategis tidak menciptakan ketergantungan yang membahayakan. Keamanan sistem, integritas data, dan kemampuan melakukan audit harus menjadi bagian dari kebijakan nasional, bukan semata urusan teknis internal lembaga.

Perlindungan Warga dan Kepercayaan Publik

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya berapa banyak orang yang diperiksa atau dijatuhi sanksi. Ukurannya adalah apakah negara mampu menjamin bahwa kewenangan penyadapan tidak digunakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

Perlindungan saksi dan pelapor menjadi bagian penting dari proses tersebut. Orang yang memiliki informasi relevan harus dapat memberikan keterangan tanpa takut mengalami tekanan atau pembalasan. Pada saat yang sama, hak setiap orang yang diperiksa tetap harus dijamin. Keadilan tidak dapat dibangun dengan mengorbankan hak pihak lain.

Dampak penyalahgunaan informasi juga tidak berhenti pada privasi individu. Apabila masyarakat merasa komunikasi pribadi dapat diakses tanpa dasar hukum yang jelas, kepercayaan terhadap institusi akan terkikis. Jurnalis, akademisi, advokat, pelaku usaha, dan warga biasa dapat menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Dalam jangka panjang, rasa tidak aman semacam itu dapat menghambat kebebasan berpikir, aktivitas ekonomi, dan kehidupan demokrasi.

Karena itu, perlindungan privasi bukanlah hambatan bagi keamanan negara. Justru negara yang mampu menjaga hak warga sekaligus menegakkan hukum menunjukkan bahwa kekuasaannya bekerja dalam batas konstitusi.

Berpihak kepada Negara, Bukan kepada Kepentingan Kekuasaan

Perkara ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan, bukan sekadar menyelesaikan pertarungan antarpejabat atau antarkelompok kepentingan. Tidak ada institusi yang boleh ditempatkan di atas hukum, tetapi tidak pula ada institusi yang boleh dilemahkan melalui proses yang tidak adil.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan, keamanan nasional, stabilitas kelembagaan, dan perlindungan hak warga. DPR memiliki tanggung jawab memastikan RUU Penyadapan tidak menjadi sekadar respons terhadap kegaduhan sesaat. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa proses berjalan berdasarkan hukum dan tidak berhenti pada penyelesaian internal. Masyarakat sipil dan media juga perlu mengawal persoalan ini dengan sikap kritis, tanpa mengubah dugaan menjadi vonis.

Kita tidak sedang memilih antara kepentingan pemerintah dan kepentingan publik. Pemerintahan yang sehat justru harus mampu menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan seiring ketika kekuasaan tunduk pada konstitusi.

Teknologi boleh berkembang, kewenangan negara boleh semakin kuat untuk menghadapi ancaman yang berubah, tetapi batas kekuasaan tidak boleh ikut mengabur. Sebab, ketika informasi pribadi dapat berubah menjadi alat tekanan, yang terancam bukan hanya seseorang atau sebuah institusi, melainkan kepercayaan warga terhadap negaranya sendiri.

Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis. Disusun berdasarkan informasi yang tersedia hingga 17 November 2026, perkembangan resmi setelah tanggal tersebut belum tercermin. Penulis menghormati asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut.

Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.