Oleh: Yeria Epsan Mella
Jika Anda pergi ke Poco Leok, Manggarai, Flores, Anda tidak akan menemukan tanah kosong. Yang Anda temukan adalah kebun kopi yang subur, sawah Lingko yang berbentuk jaring laba-laba, dan mata air Wae yang menghidupi ribuan orang. Tapi di atas peta pemerintah di Jakarta, wilayah itu hanya diberi label satu: Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Di sinilah letak persoalan politik lingkungan di Nusa Tenggara Timur.
Selama beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan penolakan keras masyarakat adat Gendang Poco Leok terhadap proyek Geothermal. Pemerintah mengatakan ini untuk energi bersih, untuk listrik Flores. Masyarakat mengatakan ini untuk mempertahankan hidup mereka. Keduanya sama-sama benar, tapi mengapa harus berbenturan?
Sebagai mahasiswa asal NTT yang kuliah di UNDANA Kupang, saya melihat kasus Poco Leok bukan kasus tunggal. Ini adalah pola yang berulang di tanah kita.
Pola yang sama terjadi di Labuan Bajo. Demi pariwisata super premium dan konservasi Komodo, nelayan lokal di Pulau Komodo justru kehilangan akses ke laut mereka sendiri. Hewan purba diprioritaskan untuk foto turis, sementara manusia yang ratusan tahun hidup bersama Komodo dianggap pengganggu.
Pola yang sama juga terjadi di Pulau Timor, tempat kampus kita berdiri. Setiap musim kemarau, kita di Kupang, TTS, dan TTU selalu krisis air. Mata air Baumata dan Oelobo semakin kecil. Mengapa? Karena hutan Mamar, sistem konservasi air paling cerdas yang diciptakan nenek moyang orang Timor, dibabat untuk proyek jagung monokultur. Kita membangun embung di mana-mana, tapi lupa menjaga hutan yang menjadi ibu dari embung itu.
Apa benang merah dari semua ini? Politik lingkungan di NTT masih menggunakan kacamata Jakarta.
Kebijakan dibuat dari atas ke bawah. Tanah di NTT dilihat sebagai tanah kosong yang siap diinvestasikan, bukan sebagai ruang hidup yang sudah ada pemiliknya, ada sejarahnya, ada air dan adatnya.
Di NTT, air jauh lebih berharga dari listrik. Di Manggarai, satu mata air bisa menghidupi 5 kampung. Jika pengeboran geothermal gagal dan air hilang, seperti yang pernah ditakutkan terjadi di Mataloko, Bajawa, siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan bisa pindah, pemerintah bisa ganti program, tapi petani Poco Leok mau pindah ke mana?
Karena itu, saya berpendapat penolakan masyarakat Poco Leok bukanlah sikap anti-pembangunan. Justru sebaliknya, itu adalah kesadaran lingkungan paling tinggi. Mereka sedang mengajarkan kita tentang apa itu pembangunan yang adil.
Pembangunan yang adil secara lingkungan harus memenuhi tiga syarat:
Pertama, jangan datang diam-diam. Masyarakat adat harus diberi tahu sejak awal, sebelum izin keluar, bukan setelah alat berat datang. Hak untuk memberikan persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) adalah harga mati.
Kedua, jangan korbankan air demi megawatt. Energi terbarukan tidak boleh merusak sumber kehidupan. Jika geothermal berisiko mengeringkan air, maka pemerintah harus jujur membuka kajian hidrogeologinya, dan melibatan ahli independen dari UNDANA dan kampus lain, bukan hanya kajian dari perusahaan.
Ketiga, NTT butuh pembangunan dari bawah. Kita di UNDANA diajarkan tentang agroforestri, tentang sistem Mamar, tentang tumpang sari jagung dan kacang tunggak. Itulah teknologi hijau kita yang sebenarnya. Bukan teknologi mahal yang didatangkan dari luar.
NTT bukan tanah kosong. Poco Leok bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah di Flores dan Timor ada yang menjaga, ada mata airnya, ada adatnya.
Jika pemerintah ingin membangun energi bersih di Flores, bangunlah bersama masyarakat, bukan di atas masyarakat. Jika ingin pariwisata maju di Komodo, majukan bersama nelayan, bukan menggusur nelayan.
Karena pada akhirnya, listrik bisa padam, turis bisa tidak datang, tapi jika mata air sudah hilang, maka hilanglah kehidupan orang NTT.
Kita tidak menolak listrik. Kita hanya ingin listrik itu menyala tanpa harus mematikan sumber air kita.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana
