Oleh: Melikheor Januar Rolys Blau
Praktik korupsi, regulasi yang inkonsisten, ketidaktepatan alokasi anggaran, dan janji kampanye yang diingkari merupakan manifestasi realitas politik yang mendegradasi dan mencederai kepercayaan publik. Dinamika ini kerap menjadi pemicu kemarahan di media sosial, di mana warganet umumnya menempatkan para pejabat sebagai pemikul kesalahan tunggal. Namun, jika ditelisik dengan baik, terdapat hubungan keterkaitan struktural yang tidak sederhana.
Eksistensi kekuasaan seorang pejabat lahir dari proses pencalonan oleh partai politik dan proses pemilihan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, terdapat relasi segitiga kesalahan yang sudut-sudutnya mengacu pada hubungan antara pejabat politisi itu sendiri, partai politik pengusung, dan rasionalitas masyarakat sebagai pemilih. Berikut adalah uraian dari ketiga sudut yang saling terkait ini.
Sudut pertama adalah para pejabat atau politisi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat 3 mengatakan bahwa semua warga negara dapat mencalonkan diri dalam pemerintahan. Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi setiap warga untuk bisa mencalonkan diri dalam jabatan politik atau pemerintahan. Namun, berdasarkan tinjauan Kemendagri & KPK tahun 2015 sebagaimana dikutip, menunjukan bahwa biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang calon untuk maju sebagai bupati atau wali kota kurang lebih sebesar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sedangkan untuk calon gubernur, biaya yang harus disiapkan sebesar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar. Menurut M. Diki Fahriza yang dikutip dalam KPU KOTA-BLITAR (2026), rata-rata biaya per calon DPR pada pemilu 2024 sebesar 5 miliar. Besarnya dana yang harus disiapkan ini berpotensi menjadi faktor yang menyebabkan seorang politisi mudah jatuh ke dalam praktik korupsi.
Jumlah uang yang dikeluarkan terlampau besar untuk menjadi seorang pemimpin sehingga ketika seseorang berhasil menjabat, tentu ia akan mencari cara untuk menutup kembali modal yang ia keluarkan pada periode pencalonan sebelumnya. Kasus korupsi sendiri berdasarkan data statistik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 sampai pertengahan 2026 menunjukan pelaku korupsi yang ditindak telah mencapai 1.996 perkara, yang mana para politisi menempati urutan ketiga dengan jumlah 371 kasus. Penemuan ini menjadi tolak ukur tingginya kasus korupsi oleh para politisi dalam negeri.
Sudut kedua adalah partai pengusungnya. Partai politik sejatinya memegang andil besar dalam proses penyiapan kandidat politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, fungsi utamanya meliputi pendidikan politik, menciptakan iklim kondusif, menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan pada pemerintah agar dijadikan kebijakan, serta berpartisipasi dalam politik, dan rekrutmen politik guna mempersiapkan kader pemimpin untuk mengisi jabatan publik.
Rekrutmen politik ini menjadi sangat krusial karena kualitas kepemimpinan dalam negeri bergantung penuh pada proses seleksi internal dan penyiapan kader partai. Kaderisasi tentunya bukan sebuah proses yang terjadi secara instan. Hal ini meliputi proses pembinaan, pendidikan, dan penyaringan calon yang berkelanjutan untuk mendapatkan kader yang punya kompetensi dan integritas diri. Namun proses ini membutuhkan waktu dan biaya, sehingga partai politik bisa saja enggan menangung beban itu.
Yang ditakutkan adalah jika banyak partai politik lebih mengutamakan kemenangan pemilu dengan cara cepat tanpa melibatkan proses panjang yang rumit ini. Kandidat yang diusung bisa saja bukan karena prestasi atau rekam jejaknya melainkan karena popularitas yang dibawanya. Kandidat berupa figur terkenal seperti para artis, atlet, atau konten kreator merupakan daya tarik yang cepat dilirik, dibanding mereka yang punya kompetensi atau punya pengalaman mengabdi.
Selain para figur terkenal tersebut, kandidat yang sering diusung adalah mereka yang mempunyai kekuatan finansial. Hal ini tentu saja disebabkan oleh tingginya biaya kampanye yang diperlukan termasuk mahar yang harus dibayar ke partai itu sendiri. Semua hal ini menuntut seorang politisi harus menyiapkan modal yang besar untuk memenuhi tuntutan dari partai dan dari massa pendukungnya. Di sisi lain, faktor kekerabatan atau hubungan dekat juga menjadi tolak ukur dalam dunia politik dalam negeri ini. Risikonya adalah terjadinya dinasti politik yang membuat calon pemimpin hanya beredar di lingkaran keluarga elit. Kesempatan untuk menjadi pemimpin hanya terbuka luas bagi mereka yang mempunyai koneksi internal, sedangkan kesempatan itu menjadi sempit bagi mereka yang hanya mengandalkan kompetensi personal.
Sudut ketiga adalah warga sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 43 Ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara mendapat hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di sinilah letak persoalannya. Salah satunya adalah proses demokrasi yang dijadikan sebagai alat transaksi. Suara masyarakat menjadi barang dagangan yang diperdagangkan bagi para politisi. Masyarakat condong akan memilih mereka yang datang dengan memberi uang yang paling besar.
Masyarakat mudah terjebak dalam logika yang keliru. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak dibekali dengan pendidikan politik yang memadai. Masyarakat bisa saja sulit membedakan mana visi yang realistis dan mana yang hanya retorika belaka. Tanpa pendidikan politik, masyarakat tidak akan memilih berdasarkan pertimbangan program visi dan misi, melainkan lebih memilih berdasarkan kedekatan emosional, popularitas, atau politik uang yang diperoleh.
Masyarakat yang tidak dibekali dengan pendidikan politik juga akan mudah digerakan oleh relasi kekerabatan seperti hubungan kekeluargaan, suku, asal daerah, agama, atau bahkan citra yang dibangun melalui media sosial. Hal ini yang paling nampak di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri. Masyarakat cenderung memilih karena unsur kekerabatan atau relasi berupa kesamaan daerah atau suku tanpa mempertimbangkan integritas dari calon tersebut. Hasilnya seringkali tidak sesuai ekspektasi.
Ketiga sudut ini menunjukan keterkaitan yang mendalam antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak tanpa merefleksikan hubungannya dengan dua pihak lainnya. Kualitas dari pemimpin saat ini terkait erat dengan partai politik yang hanya mengutamakan kemenangan pemilu tanpa kaderisasi yang efisien, dan masyarakat yang minim pendidikan politik, yang memilih tanpa memandang visi misi realistis dari para calon.
Demokrasi dalam negeri memerlukan perbaikan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Namun, selama para pejabat tidak mendapat pengawasan kinerja, partai-partai politik tidak melakukan proses kaderisasi yang ideal, dan para pemilih tidak terdidik, maka cita-cita akan Indonesia yang bersih dan maju masih merupakan hal yang sangat abstrak. Indonesia perlu mewujudkan mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan pengawasan terhadap hukum dengan sanksi yang tegas, agar dapat mengatasi politik uang dan juga mereka yang menyalahgunakan jabatan. Dana pencalonan politik yang terlalu tinggi juga perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar ditemukan upaya preventif dalam pencegahan kasus korupsi.
Pendidikan politik yang memadai juga perlu diberikan pada masyarakat umum dengan sosialisasi, literasi, juga kurikulum di sekolah-sekolah guna memampukan masyarakat menggunakan daya kritik untuk membaca program dan melakukan pengawasan anggaran. Jika semua hal ini dapat berjalan dengan baik, maka demokrasi di dalam negeri ini akan berjalan dengan lebih baik.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur
