Oleh: Yoga Duwarto
Indonesia di tahun 2026 seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang menghubungkan antara ambisi besar dan realitas pahit di akar rumput. Tentu saja memerlukan kejujuran bahwa saat ini sedang terjadi keretakan kontrak sosial yang sangat dalam antara negara dan warganya.
Karena pada satu sisi, rakyat diminta untuk harus terus bertahan di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan PPN menjadi 12 persen, sedangkan di sisi lain, hak-hak dasar dan rasa keadilan substansial malah terasa makin saja menjauh dari jangkauan mereka yang paling membutuhkan.
Situasi ini terasa menjadi semakin mencekam karena seolah sedang dikepung oleh “perang tanpa peluru” dari luar negeri.
Gejolak geoekonomi global telah makin menekan nilai tukar Rupiah hingga ke titik terendah, yang memaksa pemerintah akhirnya mengambil kebijakan fiskal yang defensif namun ini justru mencekik leher rakyatnya sendiri.
Tekanan eksternal ini bertindak sebagai akselerator krisis, di mana kenaikan harga energi dan pangan dunia terasa langsung menghantam dapur-dapur di pelosok negeri, sementara negara semakin kehilangan ruang gerak untuk memberikan subsidi karena beban utang luar negeri yang jatuh tempo secara bersamaan.
Adanya tragedi yang memilukan di NTT, di mana seorang anak SD memilih mengakhiri hidupnya hanya karena urusan alat tulis, benar menjadi puncak gunung es dari kegagalan birokrasi dan data kemiskinan yang ada. Bagaimana mungkin program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran triliunan akan bisa berjalan dengan bangga, sementara ada nyawa yang hilang hanya karena sistem yang “membutakan” mereka yang tidak masuk dalam kolom data penerima bansos. Ini jelas bukan sekadar masalah administrasi, melainkan krisis empati dan kegagalan moral negara dalam melindungi warga yang paling rentan di tengah badai ekonomi yang melanda dunia.
Kemudian kondisi ini makin diperparah dengan kebijakan pusat yang seringkali tidak menapak bumi, seperti pemaksaan program Koperasi Merah Putih yang sebenarnya justru berisiko mematikan BUMDES serta menghancurkan kemandirian ekonomi desa.
Jika desa yang menjadi benteng terakhir pertahanan malah berpotensi dipaksa bangkrut akibat adanya sistem yang tidak sinkron, maka Indonesia bisa disebutkan sedang membocorkan sekocinya sendiri di tengah badai hantaman gelombang global.
Rasa ketidakadilan ini terasa makin menebal ketika rakyat di wilayah Sumatra seperti harus berjuang sendirian untuk menghadapi banjir yang merusak infrastruktur logistik, sementara energi pemerintah seolah habis hanya untuk proyek-proyek mercusuar di pusat.
Segala akumulasi kemarahan dan kekecewaan ini tentu akan menemui titik didihnya pada momentum Lebaran 2026. Saat dimana ada jutaan orang akan bergerak pulang dalam kondisi psikologis yang lelah, namun dompet yang tipis, dan ada rasa keadilan yang terluka.
Jika saat itu jalur logistik masih morat-marit dan harga pangan kian melonjak liar akibat ulah spekulan serta ketidakpastian global, maka potensi rusuh horizontal bukan lagi sekadar bayangan, melainkan sungguh jadi ancaman nyata di depan mata. Potensi kerusuhan ini tidak akan dipicu akibat perebutan kekuasaan di atas, melainkan terjadi oleh kemarahan kolektif rakyat yang merasa negara sudah tidak lagi hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai penambah beban hidup.
Maka sudah saatnya untuk berhenti memoles statistik dan mulai bekerja memperbaiki nurani kebijakan.
Indonesia jelas tidak akan runtuh karena tekanan dari luar, tapi malah bisa ambruk akibat dari dalam jika kaki-kakinya di pedesaan dan akar rumput dibiarkan membusuk.
Peringatan ini bukan untuk menteror menakut-nakuti, melainkan sebuah ajakan untuk segera kembali melihat ke bawah sebelum karet kesabaran sosial masyarakat itu benar-benar putus dan tak lagi bisa disambung kembali.
Kamis, 5 Februari 2026
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Sosial
