Oleh: Apolonaris Gai
Pertanyaan “Masih perlukah ada pemerintah daerah?” sesungguhnya menggugah kesadaran kita terhadap makna desentralisasi dan keberagaman yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Di tengah isu korupsi, inefisiensi, dan tumpang tindih kewenangan, muncul pandangan bahwa pemerintah daerah justru menjadi beban birokrasi. Namun secara teoritik dan empiris, jawaban yang beralasan tetap: ya, pemerintah daerah masih sangat diperlukan bahkan semakin penting dalam konteks negara sebesar dan semajemuk Indonesia.
Secara konstitusional, eksistensi pemerintah daerah adalah amanat Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan pembagian kekuasaan secara teritorial antara pusat dan daerah. Tapi lebih dari sekadar mandat hukum, keberadaan pemerintah daerah adalah penerapan dari teori desentralisasi kekuasaan (Rondinelli & Cheema, 1983), yang menekankan bahwa pelimpahan kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil memungkinkan keputusan publik diambil lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam perspektif New Public Management (Osborne & Gaebler, 1992), pemerintahan modern seharusnya tidak bersifat kaku dan sentralistik, tetapi adaptif serta berorientasi pada hasil. Dengan desentralisasi, daerah dapat menjadi laboratorium kebijakan publik yang kreatif dan responsif. Banyak inovasi pelayanan publik lahir bukan dari kementerian di Jakarta, melainkan dari bupati, wali kota, dan gubernur yang peka terhadap kondisi masyarakatnya.
Lebih jauh, pemerintah daerah adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. James C. Scott (1998) menyebut bahwa negara sering kali gagal “melihat” kenyataan sosial karena terlalu berpijak pada logika pusat. Pemerintah daerah berperan menjembatani jarak itu dengan membawa local knowledge ke dalam proses kebijakan. Tanpa mereka, negara akan kehilangan kepekaannya terhadap konteks sosial dan budaya lokal yang beragam.
Dari sisi politik, pemerintah daerah menjadi ruang nyata bagi praktik demokrasi partisipatoris (Pateman, 1970; Barber, 1984). Melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD, warga memiliki peluang untuk terlibat langsung menentukan arah kebijakan publik. Demokrasi tidak berhenti di gedung parlemen nasional, melainkan tumbuh di kabupaten, kota, dan desa. Demokrasi lokal inilah yang menjaga agar sistem pemerintahan tetap hidup, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan warga.
Dari aspek pembangunan, keberadaan pemerintah daerah mendukung prinsip multilevel governance (Marks, Hooghe & Schakel, 2008) bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan memerlukan koordinasi lintas level pemerintahan. Pemerintah daerah menjadi motor pemerataan pembangunan dengan menggali potensi lokal, mengelola sumber daya alam, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Banyak daerah membuktikan hal itu melalui inovasi sosial, ekonomi kreatif, dan tata kelola yang transparan.
Namun tentu saja, desentralisasi tidak tanpa tantangan. Kasus korupsi di daerah, lemahnya pengawasan, hingga rendahnya kapasitas birokrasi menjadi catatan serius. Tetapi, seperti ditegaskan oleh paradigma good governance (UNDP, 1997), masalah itu bukan alasan untuk meniadakan pemerintah daerah, melainkan untuk memperbaiki sistem akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di level lokal. Tantangannya bukan “perlu atau tidak”, melainkan “bagaimana menjadikan pemerintah daerah lebih efektif dan berpihak pada rakyat”.
Dengan demikian, pemerintah daerah bukan beban negara, tetapi fondasi penting dari demokrasi dan pembangunan Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, pemerintahan yang terlalu sentralistik justru berisiko kehilangan legitimasi sosial. Keberadaan pemerintah daerah memungkinkan kebijakan publik hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih manusiawi.
Maka, ketika ada yang bertanya “Masih perlukah ada pemerintah daerah?”, jawaban yang berlandaskan nalar politik dan teori pemerintahan jelas: bukan hanya perlu tetapi vital. Tanpa pemerintah daerah, Indonesia akan kehilangan denyut kehidupan demokrasinya di akar rumput.
Akhirnya, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran daerah secara sepihak dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan fiskal dan politik yang bertentangan dengan semangat konstitusi bernegara. Pemotongan transfer fiskal tanpa dialog dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil daerah justru melemahkan prinsip otonomi, mempersempit ruang kreatif daerah, dan mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjalankan desentralisasi. Kebijakan seperti itu bukan hanya tidak adil secara administratif, tetapi juga bertentangan dengan roh demokrasi konstitusional yang menempatkan daerah sebagai mitra strategis, bukan bawahan administratif pemerintah pusat.
Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kandidat Doktor di FISIP Universitas Diponegoro Semarang
