Oleh: Nando Dhei
Membaca merupakan sebuah rutinitas yang amat positif. Dengan membaca kemampuan intelektual kita akan meningkat. Selain itu kemampuan imajinatif kitapun semakin diperdalam karena menuntut otak kita agar terus terlatih bernalar dan berpikir, hingga segala sesuatu yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan menjadi suatu habitus yang tersistematisasikan secara logis. Hal inilah yang menjadi sorotan yang perlu diperhatikan di kalangan kaum intelektual saat ini. Di era digital saat ini segala seesuatu bisa dibeli bahkan ijazah, bagaimana bisa seseorang yang tidak berkompeten dalam bidang tertentu tetapi memiliki ijazah dalam bidang tersebut serta pangkat atau jabatan yang tinggi. Apakah ijazah sekadar status dan straktat sosial belaka yang menuntut keharusan untuk dimiliki agar dapat diakui?
Di Indonesia secara formal sudah cukup tinggi menurut data 2025 sekitar 96,67 persen populasidikatakan “literate”. Namun di banyak daerah, termasuk NTT, kemampuan literasi fungsional seperti kemampuan membaca-memahami, berpikir kritis, menulis, numerasi tetap rendah. Di NTT pada 2024 hanya sekitar 24,7 persen siswa SMA yang masuk kategori literasi “baik”, dengan sebagian besar siswa berada di kategori menengah sampai rendah. Bahkan meskipun kelulusan SMA/SMK menunjukkan angka nyaris 100 persen, banyak lulusan di NTT ternyata belum tuntas dalam kemampuan membaca atau menulis dengan tepat. Kondisi ini menandakan bahwa “melek huruf” saja tidak cukup literasi riil menunjukkan adanya krisis kualitas dan akses, sehingga wajar disebut sebagai darurat literasi.
Fenomena kemerosotan kualitas intelektual di Indonesia sekarang ini terjadi karena minimnya literasi. Merosotnya minat baca di Indonesia di khawatirkan generasi bangsa yang bermental instan, ini dapat membuat negara dan etnis masyarakat dapat di kuasai oleh segelintir kelompok baru yang datang dari luar. Secara tidak langsung intelektualitas terjajah dan akan diikuti dengan material lainnya. Ada suatu falsafah yang mengatakan buku adalah jendela dunia, diganti buku adalah beban pikiran untuk berpikir dan membuang waktu dari segi kuantitas.
Indonesia sekarang ini berada di tahap budaya yang serba instan dan anti sosial. Sebagai contoh, mencari ringkasan buku bukan membacanya secara menyeluruh dan memahaminya dengan sungguh, mengejar ijazah atau sertifikat pelatihan agar dapat diakui secara formalitas di Perusahaan dan Lembaga-lembaga tertentu, dari pada menguasainya dengan keterampilan yang sungguh teruji dan kompeten.
Kasus jual beli ijazah palsu menjadi rententan masalah yang amat problematis di Indonesia. Kasus ini melibatkan Lembaga serta instansi-instansi resmi dan tidak resmi yang diakui secara legitim oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir, dari pihak kepolisian dan kemendikbud sering mengungkap sindikat penjualan ijazah palsu khususnya dari universitas abal-abal yang mengaku-ngaku sebagai Lembaga kursus perguruan tinggi. Melalui situs online mereka menawarkan ijazah S1 hingga S3 tanpa kuliah. Dalam beberapa kasus mereka menjual ijazah bodong, dengan harga 3 sampai 10 juta. Hal ini di karenakan banyak orang yang menginginkan kenaikan pangkat, pekerjaan, dan status sosial secara instan yang menjadi gengsinya publik.
Pentingnya dialektika dan berdebat secara akademis yang berbobot di kalangan pemerintahan. Jangan sampai hanya berdebat yang berorientasi untuk menyerang ruang privat/pribadi. Karena kendala pada diksi dan kurangnya literasi, yang membuat gagap dalam berbicara, buntu dalam berpikir, dan salah berteoritis. Metode yang terutama dalam menentukan kualitas intelektul calon seorang pemimpin yakni dengan mengadakan debat. Debat berasal dari kata battere/batture yang berarti, memukul, menyerang, dan menghantam. Seiring dengan perkembangan zaman secara metaforis debat berarti serangan argument.
Berdebat itu penting, mengapa? Karena dengan berdebat terciptalah ide-ide atau gagasan baru, mengasah ketajaman intelektual, dan dapat berpikir secara teoritis dan analitis dengan komprehensif atau menyeluruh. Keluhan yang terjadi pada saat ini di dalam kalangan pemerintahan dan kaum elite politik yakni kurangnya berdialektika. Akibatnya kebijakan diputuskan secara tergesa-gesa tanpa dialog publik. Perlunya membuka ruang bicara dengan para kaum akademisi agar setiap program yang direncanakan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan terealisasikan secara holistik. Perlunya mendengar suara masyarakat dan terbuka bagi siapa saja dan bukan dari kalangan tertentu. Ada pepatah latin yang mengatakan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan yang semestinya segala aspirasinya dapat di dengarkan dengan cermat dan baik agar terciptanya Bonum Commune (kebaikan bersama).
Banyak dikalangan pemerintah sekarang ini lebih berfokus kepada pencitraan dari pada argument, beberapa pejabat lebih aktif membuat konten media sosial tetapi sedikit dalam tindakan, seperti kurangnya bantuan sosial kepada masyarakat tetapi hal itu dilebih-lebihkan melalui media sosial. Kurangnya literasi dan berdiskusi mengakibatkan banyak di kalangan elite politik yang sulit menerima masukan ataupun kritik dari kalangan manapun. Kritik, asumsi, dan argumentasi sering dianggap sebagai musuh yang ingin menyerang keotoritasannya sebagai pemimpin. Kecenderungan yang sering terjadi adalah menghindari nuansa dialog yang mestinya terjadi antara pemerintah dan masyarakatnya, kalaupun terjadi dialog justru mengarahkan narasi yang negatif kepada si pengkritik, dalam hal ini pemerintah masih labil dan belum siap menjadi pemimpin yang rendah hati yang mestinya siap untuk mendengarkan.
Paulo Freire seorang pendidik dan filsuf Brasil yang sangat berpengaruh dalam teori pendidikan modern. mengkritik model tradisional dikenal sebagai “model bank” di mana siswa diperlakukan sebagai “rekening kosong” yang dipenuhi dengan pengetahuan yang diberikan oleh guru mereka. Ia berpendapat bahwa siswa harus diperlakukan sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan objek. Mereka harus berbicara, berpikir, dan terlibat aktif pada realitas sosial yang sedang aktual. Pendekatan pedagogis ini sebenarnya menuntut guru dan murid untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbicara, berkomplementer, dan responsif terhadap latar belakang empirik hidup siswa.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk masa depan, tetapi juga mengakui dan menumbuhkan potensi dan esensi mereka sebagai seorang manusia yang di manusiakan. Para pemikir dalam filsafat pendidikan menyatakan bahwa pendidikan lebih dari sekedar penyebaran pengetahuan, tetapi seperti refleksi dari nilai-nilai masyarakat dan kemanusiaan. Karena hal ini membuat pembelajaran lebih hidup dan relevan, aliran seperti pragmatisme, realisme, dan fenomenologi mengakui bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengalaman nyata siswa.
Para ahli berpendapat bahwa pendidikan harus memasukkan kesadaran yang terstukrur pada lingkup sosial dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menantang ketidakadilan yang marak terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, filsafat pendidikan berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mengarahkan kebijakan, kurikulum, dan praktik pengajaran untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga memiliki makna moral dan sosial. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya, nilai, dan norma moral dalam masyarakat. Para ahli sosiologi memandang pendidikan sebagai bagian sentral struktur sosial.
Fungsi dari pendidikan bukan sekedar sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai arena sosialisasi di mana siswa menginternalisasi nilai, norma, dan identitas sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pendidikan membantu membentuk karakter, moral, dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Melalui pendidikan, individu memperoleh literasi, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan mereka menaikkan status sosial-ekonomi dengan demikian pendidikan menjadi jalur mobilitas sosial. Pendidikan terutama bila dilaksanakan secara inklusif, dialogis, dan reflektif dapat menjadi agen transformasi sosial.
Memperkenalkan nilai-nilai baru seperti toleransi, keadilan, dan kesadaran kolektif, serta mendidik warga yang bisa berpikir kritis dan aktif berpartisipasi dalam perbaikan struktur sosial. Peran guru sangat penting dalam proses ini guru tidak sekadar mentransfer materi akademik, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator moral dan sosial, teladan dalam norma dan nilai, serta pendorong interaksi dan refleksi kritis yang membantu siswa membentuk identitas sosial yang sadar dan bertanggung jawab. Di NTT saat ini, data menunjukkan bahwa literasi dan numerasi di tiap-tiap sekolah berada di level yang memprihatinkan misalnya hanya sekitar 24,7 persen siswa SMA berada pada kategori literasi yang dikatakan baik.
Kondisi ini menggambarkan bahwa banyak anak dan remaja di NTT masih mengalami kesulitan dasar dalam membaca, menulis, dan memahami informasi sehingga potensi mereka untuk berkembang secara akademik maupun sosial terbatas, jika pendidikan hanya berhenti pada transfer pengetahuan formal. Adapun aspek positif, yang sedang dupayakan dan sedang di realisasikan dengan berbagai inisiatif telah muncul sebagai upaya membalik keadaan seperti INOVASI melalui program Reading Camp yang bekerja sama dengan BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) NTT, program ini dilaporkan mampu meningkatkan literasi dan numerasi anak di beberapa Kabupaten atau Kota di NTT.
Selain itu, komunitas sastra lokal seperti Komunitas Sastra Dusun Flobamora aktif menggelar diskusi buku dan festival sastra upaya ini tak hanya memperkuat budaya baca, tetapi juga membuka ruang dialog kritis dan kesadaran sosial di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Dengan demikian, perspektif sosiolog pendidikan menjadi sangat relevan. Literasi di NTT bukan hanya soal kompetensi individu, tetapi juga soal struktur sosial, akses pendidikan, dan partisipasi komunitas.
Kombinasi antara kebijakan seperti program literasi, praktik komunitas taman baca, diskusi, sastra, pijar dan tindakan nyata di lapangan lainnya, dapat menjadi sarana transformasi sosial agar memberdayakan generasi muda agar siap menjadi seorang calon pemimpin di masa depan yang berintegritas, memperluas akses pengetahuan, dan memperkuat kesadaran kolektif untuk perubahan positif. Untuk meningkatkan literasi dan membangun budaya baca-tulis yang kuat di NTT, masyarakat bersama pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengembangkan dan mendukung secara serius jaringan Taman Baca Masyarakat (TBM) serta perpustakaan berbasis komunitas sebagai ruang baca, diskusi, dan refleksi baik secara during maupun luring. TBM dan perpustakaan komunitas dapat menjadi jantunng aktivitas literasi.
Menyediakan buku yang sesuai minat dan kebutuhan, melaksanakan kegiatan rutin seperti membaca bersama, diskusi, bercerita, dan lokakarya literasi, serta mengikutsertakan warga berbagai umur agar literasi bukan sekadar keterampilan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan semacam ini, bila dilengkapi dukungan pemerintah antara lain seperti regulasi, dana, pelatihan pengelola, dukungan komunitas dan masyarakat lokal yang paten, serta semangat kolaborasi bisa membantu mengatasi krisis literasi, meningkatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis, serta memupuk budaya belajar dan kesadaran sosial di NTT.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang
