Oleh: Gama Lusi Andreas Soge
Bangsa ini sedang menerima sepucuk surat paling jujur dalam sejarahnya. Bukan dari ekonom, bukan dari politisi, bukan dari akademisi. Surat itu datang dari tangan kecil seorang anak sekolah dasar. Sebelum meninggal dunia, ia menulis sebuah nota belanja berisi daftar alat tulis yang tidak mampu dibeli ibunya karena miskin. Nota itu disisipkan di sisi jenazahnya. Ini bukan “nota cinta buat mama”, melainkan nota duka buat bangsa.
Di titik itulah, seluruh pidato pembangunan seketika terdengar sumbang.
Anak-anak tidak mengenal retorika. Mereka tidak paham konsep hilirisasi, transformasi struktural, atau bonus demografi. Tetapi mereka mengenal rasa lapar. Mereka mengenal malu karena sepatu sobek. Mereka mengenal perih ketika tak bisa membeli buku tulis. Ketika seorang anak SD sampai menuliskan daftar kebutuhan sekolah sebagai pesan terakhir hidupnya, sesungguhnya ia sedang menyampaikan laporan paling jujur tentang kondisi republik ini.
Para pemimpin gemar berbicara tentang masa depan. Indonesia Emas 2045 dielu-elukan seperti janji surga. Namun masa depan tidak lahir dari slogan. Masa depan lahir dari perut yang kenyang, sekolah yang layak, dan rumah yang aman. Tanpa itu semua, visi hanyalah brosur.
Amartya Sen (1999) mengingatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan perampasan kemampuan dasar manusia untuk hidup bermartabat. Jika anak-anak kehilangan kemampuan untuk belajar karena miskin, maka yang sedang dirampas bukan hanya masa kini mereka, tetapi juga masa depan bangsa.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2023 masih terdapat sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2023). Di dalam angka itu tersembunyi jutaan anak. UNICEF mencatat bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan multidimensi—kekurangan gizi, pendidikan, air bersih, dan sanitasi (UNICEF, 2021).
Namun negara justru sibuk membangun monumen kemajuan.
Gedung menjulang. Jalan tol membentang. Proyek raksasa dipamerkan. Semua tampak megah dari udara. Tetapi bila menunduk ke tanah, kita melihat retakan yang sama: anak-anak miskin, sekolah rusak, dan keluarga yang hidup dari hari ke hari.
Inilah paradoks pembangunan kita: pemimpin berpikir selangit, tetapi karya tidak membumi.
Keberhasilan lalu direduksi menjadi angka. Kemiskinan turun sekian persen. Pertumbuhan naik sekian persen. Padahal angka adalah bahasa yang dingin. Ia tidak mengenal wajah. Ia tidak mengenal air mata. Ia tidak mengenal suara anak yang meminta buku tulis.
Paulo Freire (1970) menyebut kondisi semacam ini sebagai dehumanisasi: ketika sistem sosial membuat manusia diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Anak-anak miskin akhirnya hanya menjadi statistik, bukan manusia dengan mimpi.
Di sisi lain, konsolidasi politik berlangsung begitu intens. Elite saling merapat, menyusun koalisi, membagi kekuasaan. Tetapi konsolidasi dengan rakyat lebih sering menjadi ritual. Kunjungan singkat, senyum kamera, lalu kembali ke pusat kekuasaan.
Bangsa ini tampak solid di atas, tetapi keropos di bawah.
“Hadiah kemiskinan” dari anak SD itu seharusnya dibaca sebagai tamparan. Anak-anak seharusnya menerima hadiah berupa masa depan: buku, gizi, perlindungan, dan harapan. Tetapi yang mereka terima justru kekurangan dan kecemasan.
Ini bukan hadiah dari anak kepada bangsa. Ini adalah utang bangsa kepada anak-anaknya.
Negara yang besar bukan negara yang paling banyak membangun beton, melainkan negara yang paling sedikit membiarkan anak-anaknya kelaparan. Negara yang kuat bukan negara yang paling sering memamerkan visi, melainkan negara yang paling konsisten menghadirkan keadilan.
Bangsa ini tidak kekurangan rencana. Yang kurang adalah keberanian moral.
Nota duka dari anak SD itu adalah alarm terakhir. Jika kita tetap menekan tombol tunda, maka suatu hari nanti bangsa ini tidak hanya menerima nota duka, tetapi juga mewarisi generasi yang tumbuh dalam kekecewaan.
Dan bangsa yang mengecewakan anak-anaknya, sesungguhnya sedang menggali kuburnya sendiri.
Penulis adalah Warga Tanjung Bunga Flores Timur
