Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
Demonstrasi adalah suara rakyat. Ia lahir dari rasa kecewa, marah, dan harapan akan perubahan. Dalam demokrasi, aksi ini sah dan dijamin konstitusi. Namun, ketika massa mulai menjarah dan membakar, makna perjuangan pun hilang. Demonstrasi berubah jadi kekacauan. Nilai-nilai sipil tercabik. Tujuan mulia tergantikan oleh amarah tak terkendali. Itu bukan lagi aspirasi. Itu penyimpangan.
Di balik kerusuhan, ada kepentingan lain. Bukan semua kekerasan datang dari rakyat. Beberapa analis melihat ada penunggang gelap. Kelompok elit, mungkin oligarki, ikut bermain. Mereka menyusup, memprovokasi, lalu berlindung di balik massa. Akibatnya, pesan politik jadi kabur. Kepercayaan publik pun runtuh. Negara tak boleh diam. Ia harus hadir, melindungi rakyat, dan menjaga tatanan.
Kerusakan fasilitas umum bukan sekadar angka kerugian. Halte yang dibakar, stasiun MRT yang dirusak, dan gerbang tol yang hancur adalah luka kolektif. Itu uang rakyat yang hangus. Itu harapan publik yang runtuh. Tindakan seperti ini menanam trauma. Masyarakat terbelah. Demokrasi pun tersendat. Aspirasi yang murni jadi kabur oleh amarah. Pemimpin gerakan harus waspada. Jangan biarkan provokasi menguasai narasi. Demonstrasi harus tetap damai. Hanya dengan cara itu, suara rakyat bisa dihormati tanpa mengorbankan martabat dan keadilan.
Sosiologi membaca ini sebagai ‘gejala yang dalam’. Bukan sekadar kerusuhan. Ini adalah tanda ketegangan sosial yang menumpuk. Ketidakpuasan yang lama terpendam. Sistem yang dianggap tak peduli. Saluran formal tak dipercaya. Masyarakat pun mencari jalan lain. Kadang jalan itu melampaui batas. Melawan dengan cara yang tak lagi etis. Itulah titik di mana demonstrasi berubah wujud. Dari harapan menjadi ledakan. Dari perjuangan menjadi pelampiasan.
Durkheim menyebutnya anomie. Itu terjadi saat norma sosial melemah. Saat orang kehilangan arah. Dalam krisis, solidaritas bisa runtuh. Yang tersisa hanyalah amarah. Tindakan impulsif pun muncul. Penjarahan, pembakaran, perusakan. Itu bukan perjuangan. Itu gejala dari masyarakat yang limbung. Ketika ikatan sosial tak lagi kuat, kekacauan jadi jalan keluar.
Marx dan Mills melihat sisi lain. Kekerasan bisa jadi perlawanan. Bentuk protes terhadap kekuasaan yang menindas. Namun, arah gerakan harus jelas. Jika kekerasan menyasar rakyat dan fasilitas umum, maknanya hilang. Gerakan kehilangan moral. Dukungan publik pun merosot. Perlawanan tanpa arah hanya melahirkan kehancuran. Dan, keadilan pun semakin jauh dari jangkauan.
Gerakan sosial bukan ruang kosong. Ia adalah arena perebutan makna. Banyak suara bersaing di dalamnya. Kadang suara rakyat ditenggelamkan oleh kepentingan tersembunyi. Oligarki menyusup. Kelompok oportunis ikut bermain. Makna perjuangan pun terdistorsi. Media ikut membentuk narasi. Dalam posisi ini, pemimpin gerakan harus menentukan arah. Jika arah hilang, kepercayaan publik ikut runtuh. Rakyat kecewa. Partisipasi politik melemah. Apatisme tumbuh di tengah harapan yang patah.
Sosiologi membaca ini sebagai cermin sosial. Demonstrasi bukan sekadar aksi politik. Ia adalah gejala dari ketimpangan. Tanda krisis legitimasi. Refleksi dari ruang publik yang retak. Karena itu, aspirasi harus dijaga. Etika kolektif harus dikuatkan. Dialog harus dibuka. Pendidikan politik jadi kunci. Tanpa itu, demonstrasi hanya jadi ledakan frustrasi. Bukan alat perubahan. Bukan jalan keadilan. Tapi luka sosial yang makin dalam.***
Penulis adalah Dosen Sosiologi Agama Stipar Ende Flores
