RADARNTT, Jakarta – Suyudi Ario Seto resmi menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH) menyampaikan tujuh poin penting ke Kapolri Baru.
“Hari ini Kamis, 1 Oktober 2029, Komisi III DPR RI mengadakan Fit and Proper Test Kapolri Baru, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,” beber BKH.
Berikut tujuh poin yang hendak disampaikan BKH sebagai pertanyaan dan harapan kepada Kapolri Baru jika berkesempatan:
- Kembalikan Polri sebagai Penegak Hukum, Bukan Alat Kekuasaan. Pertanyaan: Saudara Calon Kapolri, UUD Pasal 30 ayat 4 menyebut Polri sebagai alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat penguasa. “Apa jaminan Bapak bahwa ke depan Polri tidak lagi dipakai untuk kriminalisasi lawan politik, dan tidak jadi bemper konflik agraria dan tambang?”
- Reformasi Kultural: Dari Arogansi ke Pelayanan. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus penganiayaan warga masih membekas. Harapan kami, Kapolri Baru harus berani: (1). Hapus kultur “no viral no justice“; (2). Tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing; (3). Percepat pembentukan Peradilan Pidana yang independen untuk anggota Polri, jangan Sidang Etik saja.
- Penegakan Hukum yang Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah. Rakyat melihat hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus besar seperti judi online, narkoba jaringan, tambang ilegal, TPPO, seringkali hanya eksekutor yang ditangkap. “Kami meminta komitmen Kapolri baru untuk berani ungkap aktor intelektual, dan stop pendekatan represif untuk masyarakat kecil (petani, pengemudi ojol, aktivis)”.
- Profesionalisme Penyidikan: Stop “Pasal Karet. (1). Penggunaan UU ITE untuk pembungkaman kritik harus dihentikan. Butuh Peraturan Kapolri yang jelas membatasi penggunaan pasal defamasi; (2). Perbaikan scientific crime investigation. Jangan lagi mengandalkan pengakuan; (3). Targetkan penurunan praperadilan yang dikabulkan karena salah prosedur.
- Keberpihakan pada Korban, Bukan Hanya Pelaku. Stop jadi backing illegal mining! “Kami pertanyakan Rencana Kapolri terkait: Perlindungan perempuan dan anak (kasus KDRT, pelecehan yang laporannya sering ditolak Polsek, Layanan korban yang cepat, SP2HP yang benar-benar jalan, bukan formalitas”.
- Transparansi Anggaran dan Rekrutmen.
Polri lembaga dengan anggaran Rp120T lebih. Publik berhak tahu. “Bagaimana dengan komitmen: Lelang jabatan yang transparan, hapus jual beli jabatan Kapolres/Kapolda, dan Rekrutmen Bintara bersih dari calo”. - Apa janji Terukur 100 Hari dan 1 Tahun Kapolri Baru? Pertanyaan: Dalam 100 hari, kasus apa yang akan Bapak selesaikan dan Dalam 1 tahun, berapa persen penurunan pengaduan Propam yang Bapak targetkan?
BKH menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak butuh Kapolri yang dicintai kekuasaan tetapi Kapolri yang ditakuti penjahat dan dicintai rakyat.
“Sebagai penutup. Ingin kami sampaikan bahwa sebagai wakil rakyat kami tidak butuh Kapolri yang dicintai kekuasaan, kami butuh Kapolri yang ditakuti penjahat dan dicintai rakyat; Kapolri yang membuat rakyat ketika melihat polisi, merasa aman, bukan merasa takut. Itu harapan kami,” tegas Politisi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I mencakup Flores-Lembata-Alor.
Dilansir BBC, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sekitar pukul 14.45 WIB, Suyudi Ario Seto dilantik dan diambil sumpahnya.
Pelantikan Komjen Polisi Suyudi Ario Seto ini digelar setelah pada Kamis (01/10/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Suyudi menjadi Kapolri yang baru.
Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang resmi diberhentikan oleh Presiden Prabowo.
Rapat paripurna DPR digelar setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Ario Seto yang berlangsung sekitar 30 menit. (TIM/RN)
