Pertanyaan Menteri Keuangan Purbaya: Apakah anggaran keuangan daerah sebaiknya boleh surplus, defisit, atau tidak boleh keduanya?
Berikut jawaban tegas dan terarah Ahli Rekayasa Sistem dan Manajemen Sistem, Vincent Gaspersz.
Berdasarkan prinsip Manajemen Keuangan Daerah, Anggaran keuangan daerah boleh surplus maupun defisit, asalkan bersifat strategis sistemik dan produktif, bukan administratif atau politis. Prinsip terbaik adalah “keseimbangan fiskal dinamis” — artinya, defisit untuk bertumbuh, surplus untuk bertahan.
Pertama, Surplus tidak selalu baik jika disebabkan oleh penyerapan anggaran rendah.
Surplus APBD kadang dianggap sebagai prestasi karena “uang daerah aman dan tidak terpakai”. Padahal, jika surplus disebabkan oleh gagal serap anggaran, itu tanda inefisiensi dan lemahnya perencanaan program. Dana publik seharusnya berputar untuk menciptakan kesejahteraan.
Contoh konkret:
Kabupaten atau kota yang pada akhir tahun memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) besar, misalnya Rp350 miliar, karena proyek jalan, jembatan, dan beasiswa tidak terlaksana akibat lemahnya tender dan perencanaan. Akibatnya, masyarakat tidak mendapat manfaat, daya beli tidak meningkat, dan ekonomi daerah stagnan.
Kesimpulan: Surplus seperti ini tidak sehat, karena menandakan anggaran tidak bekerja untuk rakyat.
Kedua, Defisit tidak selalu buruk jika bersifat produktif dan terukur.
Defisit yang digunakan untuk pembangunan produktif dapat menumbuhkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan PAD di masa depan. Ini disebut defisit produktif, yaitu pengeluaran jangka pendek untuk hasil jangka panjang.
Contoh konkret:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan defisit Rp400 miliar untuk membangun waduk dan irigasi pertanian. Akibatnya, produksi pertanian naik 25%, pajak hasil bumi meningkat, dan ekspor daerah bertambah. Dalam 3 tahun, tambahan PAD yang dihasilkan lebih besar daripada defisit awalnya.
Kesimpulan: Defisit ini strategis sistemik, karena menjadi investasi masa depan.
Ketiga, Defisit berbahaya bila konsumtif dan tanpa arah.
Jika defisit digunakan untuk belanja rutin, perjalanan dinas, seremoni, atau subsidi politis jangka pendek, maka defisit tersebut hanya menguras kas daerah tanpa memberi dampak ekonomi jangka panjang.
Contoh konkret:
Sebuah daerah menggunakan pinjaman daerah Rp150 miliar untuk membiayai honor tim sukses dalam bentuk “proyek sosialisasi program.” Tidak ada aset publik yang terbentuk, PAD tetap rendah, dan akhirnya utang harus dibayar dengan memotong belanja pelayanan publik tahun berikutnya.
Kesimpulan: Defisit seperti ini merusak sistem fiskal daerah.
Keempat, Surplus bisa baik jika dirancang untuk dana cadangan strategis sistemik.
Surplus dapat dibenarkan bila direncanakan untuk memperkuat ketahanan fiskal, misalnya menghadapi bencana, fluktuasi harga pangan, atau krisis keuangan nasional. Ini disebut surplus strategis sistemik.
Contoh konkret:
Pemprov DKI Jakarta menempatkan surplus Rp1,2 triliun ke dalam Dana Cadangan Bencana dan Stabilitas Harga Pangan. Ketika pandemi COVID-19 melanda, dana itu langsung digunakan untuk bantuan sosial tanpa harus menunggu pinjaman pusat.
Kesimpulan: Surplus ini efisien dan adaptif, karena memperkuat resiliensi fiskal daerah.
Kelima, Prinsip keseimbangan dinamis adalah kunci tata kelola fiskal sehat.
Anggaran daerah ideal adalah anggaran berimbang secara dinamis — bukan sekadar nol defisit, tetapi berimbang dalam tujuan dan hasil (output dan outcome).
Rumus sederhananya:
- Jika defisit → gunakan untuk investasi produktif.
- Jika surplus → gunakan untuk dana cadangan strategis sistemik.
- Jika berimbang → pastikan seluruh belanja menghasilkan output dan outcome terukur.
Contoh konkret:
Kota Surabaya menjalankan prinsip ini:
- Defisit 2022 dipakai untuk membangun sistem pengolahan air limbah (IPAL) yang kini menambah PAD dari retribusi.
- Surplus 2023 dialokasikan untuk dana cadangan pendidikan dan kesehatan.
Hasilnya, fiskal tetap kuat dan pelayanan publik meningkat.
Kesimpulan: Keseimbangan dinamis menciptakan anggaran yang hidup, efisien dan produktif.
Anggaran keuangan daerah tidak harus selalu surplus dan tidak boleh defisit tanpa arah.
Yang benar adalah keseimbangan fiskal strategis sistemik:
- Defisit untuk pertumbuhan ekonomi produktif,
- Surplus untuk ketahanan dan cadangan strategis sistemik.
Dengan demikian, ketika Menteri Keuangan Purbaya bertanya, jawaban yang benar dan terarah adalah:
“Anggaran daerah boleh surplus atau defisit, asalkan terencana, terukur, dan diarahkan pada pembangunan yang efisien dan produktif. Surplus tanpa pemanfaatan sama buruknya dengan defisit tanpa perencanaan.”
Oleh: Vincent Gaspersz
