RADARNTT, Jakarta – Forum antikorupsi Asia Pasifik di Jakarta ditutup dengan pesan tegas: transparansi di sektor publik dan swasta harus diperkuat untuk menekan risiko korupsi dan menciptakan tata kelola yang bersih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) serta Asian Development Bank (ADB), menutup rangkaian Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific (ACI) Regional Conference 2025. Acara penutupan berlangsung pada Kamis (25/9/2025).
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menekankan peran vital dunia usaha dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat.
“Sektor swasta menjadi aktor utama dalam perjuangan melawan korupsi. Forum ini memberi panduan bagi pihak swasta, regulator, dan pembuat kebijakan dalam membentuk lingkungan bisnis yang mendukung praktik antikorupsi,” ujar Agus.
Di sisi lain, penguatan integritas sektor publik menjadi fokus lewat penerapan Public Integrity Indicators (PII) yang dikembangkan OECD. Indikator ini memetakan risiko korupsi sekaligus mengukur kualitas kerangka integritas publik, mencakup transparansi informasi, manajemen konflik kepentingan, regulasi lobi, hingga penguatan hukum anti-suap. Delegasi dari Asia Pasifik membagikan praktik baik masing-masing negara sebagai bahan analisis bersama.
Koordinator Sekretariat Stranas PK, Didik Mulyanto, menegaskan bahwa efektifitas pencegahan korupsi di sektor publik bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang konsisten. Sementara itu, sektor swasta mendapat sorotan khusus melalui forum Anti-Corruption Leaders Hub (ACLH).
Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menekankan pendekatan berbasis data untuk tata kelola bisnis yang bersih.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan regulasi yang relevan dan prosedur standar pencegahan korupsi yang efektif bagi sektor swasta,” papar Aminudin.
Forum ini menghasilkan rekomendasi yang menegaskan pentingnya upaya yang padu di sektor publik dan swasta: penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan risiko berbasis data. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi negara-negara Asia Pasifik untuk memperkuat kebijakan, memperluas pengawasan, sekaligus mendorong inovasi dalam pencegahan korupsi.
Dengan berakhirnya ACI Regional Conference 2025, Indonesia melalui KPK meneguhkan peran sebagai mitra strategis dalam diplomasi antikorupsi global. Forum ini tak hanya memperkuat posisi Indonesia, tetapi juga menghadirkan komitmen nyata: integritas publik dan transparansi bisnis adalah kunci menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (KPK/TIM/RN)
