Sudah lebih dari setengah tahun sejak pemerintahan baru dilantik, realitas sudah mulai menampakkan wajah aslinya. Rakyat masih menunggu perubahan, tapi yang datang justru repetisi. Janji-janji kampanye perlahan larut dalam rutinitas kekuasaan.
Namun yang mengejutkan, survei tetap berkata lain, lebih dari 80 persen rakyat menyatakan rasa puas terhadap arah jalannya pemerintahan.
Bahkan di tengah harga pangan yang terus melonjak, PHK massal yang menghantam industri, dan beban utang negara yang semakin berat, angka ini tak lagi membanggakan, namun ia telah menyindir kewarasan kolektif kita. Tentu ingat pada masa kampanye, presiden terpilih ada menjanjikan penciptaan 19,3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun. Narasi ini digadang-gadang sebagai fondasi kebangkitan ekonomi.
Tapi realitas bahkan berkata sebaliknya, karena sejak kuartal pertama 2025, terjadi lebih dari 130 ribu pekerja formal telah kehilangan pekerjaan. PHK terjadi sangat masif di sektor manufaktur, tekstil, hingga startup teknologi megap-megap mencari udara segar.
Di kawasan industri Bekasi dan Karawang, puluhan ribu buruh terpaksa harus pulang tanpa kepastian. Industri tekstil dan garmen penuh tangis melepas lebih dari 28 ribu pekerja, sementara sektor digital yang dulu dielu-elukan diharapkan, kini malah memangkas ribuan posisi karena tak lagi mampu menanggung pembengkakan operasional. Dan bertambah ironisnya, karena sebagian besar korban PHK tak memiliki jaminan sosial yang memadai. Alih-alih menyerap jutaan tenaga kerja baru, kenyataan pertama yang dirasakan rakyat justru badai pemutusan hubungan kerja.
Namun narasi tetap terus dikunci rapat. Ketika publik mulai gusar mempertanyakan angka-angka tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan justru menyampaikan bahwa data PHK tidak perlu disampaikan kepada masyarakat umum karena dianggap “berpotensi menimbulkan pesimisme di tengah masyarakat.” Pernyataan ini muncul dalam konferensi pers Mei 2025 dan jelas saja menimbulkan kontroversi luas. Karena harapan transparansi yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi, justru secara telanjang dikubur atas nama optimisme palsu. Pemerintah seperti lupa bahwa akuntabilitas bukan sekadar soal angka, tapi juga bukti keberanian menghadapi kenyataan.
Sementara itu dilapangan harga beras naik lebih dari 16 persen dalam setahun terakhir. Utang negara mendekati sembilan ribu triliun rupiah. Demikian juga angka pengangguran terbuka tetap tinggi, dengan jutaan orang terpaksa berpindah ke sektor informal demi bertahan hidup. Tapi siapa peduli? Survei tetap berkata rakyat puas. Citra tetap bersih. Pemerintah tetap populer.
Dan jika ada yang sungguh bertanya, maka akan muncul suara-suara pelan namun jelas terkoordinasi, mengatakan bahwa pemerintah sudah siang malam bekerja keras, karena itu mohon sabar dulu. Tentu saja. Bekerja keras membuat regulasi tumpang tindih. Bekerja keras memoles wajah kekuasaan di media sosial. Bekerja keras mengalihkan anggaran ke proyek prestisius seperti Ibu Kota baru, sementara program perlindungan tenaga kerja dan pendidikan dasar justru mengalami penyusutan.
Inilah wajah demokrasi kita hari ini. Ketika algoritma media sosial malah lebih dipercaya ketimbang logika ekonomi. Ketika realita kenyataan yang pahit bisa dikalahkan oleh konten berdurasi tiga puluh detik yang penuh senyum dan musik optimis. Ketika rakyat yang lapar tetap bisa terlihat merasa puas, asalkan narasi yang dikonsumsinya cukup manis. Demokrasi post-kebenaran telah datang. Bukan dengan moncong senjata, tapi dengan kehalusan strategi komunikasi.
Suara nurani rakyat tentu tidak bodoh. Tapi mereka sudah terlalu lama terus menerus dicekoki narasi palsu yang diproduksi oleh mesin propaganda canggih. Lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang masih aktif memeriksa kebenaran informasi publik. Maka wajar saja bila janji dan kenyataan tak lagi harus bertemu di ruang logika.
Ini bukan semata soal kekurangan informasi, tetapi soal terlalu banyak distorsi. Bukan kebodohan alamiah, tapi kebodohan yang dengan sengaja dipelihara karena menguntungkan segelintir elit. Dan jelas mahal harganya. Karena harus dibayar dengan masa depan anak-anak yang gagal sekolah karena biaya terus naik. Dengan keluarga yang makan sekali sehari. Dengan jutaan pekerja yang tergelincir ke jurang informalitas tanpa perlindungan.
Sementara itu, mereka yang duduk di kursi empuk tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena bahagia telah berhasil. Mereka telah berhasil menjadikan derita sebagai tontonan, dan tontonan sebagai pelipur lara. Mereka jelas tahu bahwa selama rakyat masih sibuk berebut sembako dan terpukau drama politik, kebijakan ngawur masih bisa terus dijalankan tanpa koreksi. Yang penting semua hatus disajikan rapi dalam narasi optimisme, sementara realitasnya perlahan retak dari dalam.
Maka selamatlah, wahai rakyat Indonesia. Survei telah sering berkata bahwa kalian puas. Kalian telah membeli kebodohan kolektif itu dengan harga yang sangat mahal, yaitu harga hidup kalian sendiri.
Selasa, 15 Juli 2025
Oleh: Yoga Duwarto
