Tingkatkan Kemandirian Perencanaan Bencana, ASN Pemprov NTT Ikuti Pelatihan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi

oleh -125 Dilihat
banner 468x60

RADARNTT, Kupang – Rumah warga yang rusak akibat bencana perlu dipetakan bersama kondisi sosial ekonomi penghuninya agar pemerintah dapat menentukan keluarga yang paling membutuhkan dukungan pemulihan. Kebutuhan menghubungkan lokasi, dampak bencana, dan kondisi warga itu menjadi perhatian dalam penguatan kemampuan pemetaan risiko yang dimulai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026).

Melalui Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Aplikasi dalam Kajian Risiko Bencana (KRB), staf pemerintah daerah berlatih mengolah data wilayah menjadi dasar penentuan sasaran program dan anggaran. Kegiatan di Kota Kupang ini berlangsung hingga Kamis (19/11/2026), melibatkan Bapperida, BPBD, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Pokja Perubahan Iklim.

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT, Yohanes Paut, mengatakan ketepatan data memengaruhi keputusan pemerintah dalam menangani bencana.

“Data informasi yang baik akan menentukan bagaimana ke depannya kita melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana yang ada di NTT,” kata Yohanes saat membuka pelatihan.

Dalam pemaparannya, ia mencontohkan penggunaan peta untuk menumpangtindihkan data kerusakan rumah akibat bencana dengan data penduduk miskin. Analisis itu dapat membantu pemerintah melihat keluarga yang rumahnya rusak sekaligus memiliki keterbatasan ekonomi, kemudian menentukan prioritas intervensi dan sumber pembiayaannya.

Pengalaman penanganan gempa Flores juga memperlihatkan pentingnya ketelitian mencatat lokasi. Menurut Yohanes, data yang dikumpulkan dengan koordinat tidak tepat dapat membuat lokasi fasilitas yang dilaporkan rusak muncul di tempat yang keliru pada peta. Kekeliruan semacam ini menyulitkan verifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana pemulihan.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah menuntut pemerintah menyusun prioritas secara cermat. Data yang jelas mengenai lokasi dan kebutuhan warga diperlukan untuk mengarahkan anggaran daerah serta memperkuat usulan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat.

“Data yang tepat, di lokasi yang tepat untuk keputusan yang tepat itu saat ini kita sementara lakukan,” ujarnya.

Analis Kebencanaan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Richard Pelt, menekankan bahwa setiap ancaman bencana berkaitan dengan kondisi wilayah tertentu. Data mengenai jumlah penduduk, bangunan, dan kerusakan perlu dihubungkan dengan lokasinya agar dapat digunakan untuk menentukan tindakan.

“Bencana itu dia tidak terjadi di ruang hampa. Bencana itu terjadi pada satu letak kondisi lokasi geografis,” kata Richard.

Ia menjelaskan bahwa KRB memadukan kajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasilnya menjadi pijakan untuk mempertimbangkan risiko bencana dalam penataan ruang dan pembangunan. Ia juga menyoroti sulitnya memperoleh data lintas perangkat daerah serta pemanfaatan hasil KRB di kabupaten yang masih perlu diperkuat.

Untuk menghubungkan hasil kajian dengan keputusan pembangunan, BPBD berperan menyusun dan menggunakan KRB, sementara Bapperida memastikan hasilnya masuk ke perencanaan dan penganggaran daerah. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kemampuan kedua lembaga untuk menyusun, memperbarui, dan menggunakan kajian tersebut secara berkelanjutan.

Kegiatan diselenggarakan bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Program Policy Official SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, menjelaskan bahwa penguatan kemampuan ini juga menjadi persiapan pemerintah provinsi untuk menjalankan peran dalam asistensi dan penelaahan KRB kabupaten/kota. Ia menyebut aturan terbaru BNPB menempatkan tim penelaah atau validator di tingkat provinsi, dengan keterlibatan lintas perangkat daerah karena KRB mencakup banyak komponen.

“Saya kira juga nanti di ke depan urusan asistensi KRB yang nanti akan diurus oleh provinsi itu timnya akan lintas juga,” kata Selvister.

Ia merujuk pengalaman mekanisme validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Dinas Lingkungan Hidup yang melibatkan akademisi. Menurutnya, kolaborasi serupa dapat menjadi pembelajaran bagi pembentukan tim asistensi KRB, dengan menggabungkan keahlian perangkat daerah dan akademisi untuk menelaah berbagai komponen risiko.

Kesiapan tersebut memerlukan penguasaan perangkat GIS sekaligus pemahaman petunjuk teknis yang menjadi acuan penyusunan kajian. Dengan bekal itu, tim provinsi diharapkan mampu membantu kabupaten/kota menghasilkan kajian yang menggambarkan ancaman dan kerentanan warga secara lebih tepat, sebagai dasar penentuan prioritas perlindungan dan pembangunan.

“Jadi kita perlu tahu bagaimana pakai GIS-nya tapi juga kita perlu tahu Juknis yang mengaturnya,” ujarnya.

Pada hari pertama, agenda mencakup pembahasan perencanaan pembangunan berbasis data geospasial dan pemanfaatannya dalam KRB, dilanjutkan pengenalan dasar GIS serta praktik pengolahan dan pemetaan data.
Pada hari kedua, Kamis (19/11), peserta dijadwalkan mempelajari tahapan KRB dan mempraktikkan GIS untuk kajian bahaya serta kerentanan. Kegiatan akan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran dan penyusunan rencana tindak lanjut BPBD dan Bapperida untuk penerapan keterampilan tersebut.

Peserta juga disiapkan untuk membagikan keterampilannya kepada rekan kerja. Dengan kemampuan yang tersebar di dalam instansi, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbarui peta dan analisis ketika kondisi wilayah berubah, sehingga penentuan lokasi program dan penerima layanan semakin sesuai dengan kebutuhan warga. (TIM/RN)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.