RADARNTT, Kupang – Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan skor sementara 0,46–0,48, meningkat dari 0,20 pada penilaian tahun 2021. Hasil awal tersebut menempatkan ketahanan provinsi dalam kategori sedang, tetapi masih harus melalui pengumpulan dan verifikasi bukti dukung sebelum ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hasil itu mengemuka dalam diskusi kelompok terarah (FGD) Penilaian IKD Provinsi NTT di Kota Kupang, Selasa (6/10). Kegiatan diselenggarakan oleh BPBD Provinsi NTT bersama BNPB dengan dukungan Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk penanggulangan bencana.
Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT, Syafrudin Herman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPBD untuk memimpin konsolidasi data kapasitas daerah.
Menurutnya, berbagai pekerjaan pengurangan risiko bencana telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga nonpemerintah, tetapi belum seluruhnya tercatat dan terkonfirmasi dalam penilaian ketahanan provinsi.
“Hari ini kita berupaya coba untuk mendorong supaya betul-betul kita menggambarkan ketangguhan daerah kita melalui proses-proses kerja di semua sektor,” kata Syafrudin.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan langsung tim BNPB membuka ruang bagi OPD dan mitra untuk menyampaikan kegiatan dan data sektoral yang selama ini tersebar. Partisipasi tersebut membantu BPBD menghimpun gambaran kapasitas penanggulangan bencana secara lebih lengkap.
“Kita yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan pengurangan risiko bencana itu sudah dilakukan, tetapi itu berserakan,” ujarnya.
Seluruh OPD dan mitra kerja berkomitmen mengumpulkan bukti pendukung dalam tiga hari setelah FGD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan atas jawaban dan capaian yang dibahas selama penilaian.
“Angka 0,46 tersebut bisa naik atau turun bergantung pada ketersediaan bukti dukung resmi yang kita serahkan,” kata Syafrudin dalam penutupan kegiatan.
Ridwan Yunus, anggota Tim Asistensi Nasional Kajian Risiko Bencana pada Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, menjelaskan bahwa skor IKD berada pada rentang nol hingga satu.
Menurutnya, hasil sementara NTT menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan penilaian sebelumnya, tetapi setiap capaian tetap harus dibuktikan.
“Sebaliknya, jika bukti dukung yang dijanjikan tidak dapat ditunjukkan, nilai bisa menyesuaikan kembali,” ujar Ridwan.
Pengumpulan Data Lebih Lengkap
Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, Asfermanto Wasono Adi, menjelaskan bahwa rendahnya skor NTT pada 2021 berkaitan dengan keterbatasan proses pengumpulan data saat pandemi COVID-19. Ketika itu, kegiatan dipusatkan di Jakarta dengan kehadiran perwakilan OPD NTT yang terbatas, sehingga banyak indikator tidak terisi.
Pada 2026, BNPB mengubah pendekatan dengan mendatangi langsung setiap provinsi. Mekanisme ini membuka kesempatan lebih luas bagi OPD dan mitra untuk menjelaskan kegiatan, mengonfirmasi capaian, serta menyerahkan dokumen pendukung.
Dengan demikian, perubahan skor NTT perlu dibaca bersama perbaikan proses pendataan. Penilaian tahun ini memungkinkan lebih banyak kapasitas dan kegiatan lintas sektor tercatat, sementara hasil akhirnya tetap menunggu verifikasi.
Asfermanto mengapresiasi keterlibatan peserta di NTT yang aktif memberikan masukan hingga kegiatan ditutup pada pukul 17.00 WITA. Setelah bukti dukung terkumpul, BNPB akan melakukan verifikasi dan konfirmasi ulang dengan BPBD sebelum menetapkan nilai final untuk kebutuhan Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional.
Ia menegaskan bahwa penilaian harus menggambarkan kondisi nyata daerah.
“IKD bukan sekadar angka, melainkan gambaran ketangguhan pemerintah daerah beserta mitra pentahelix,” kata Asfermanto.
Penilaian IKD provinsi tahun 2026 dilaksanakan untuk menyediakan komponen kapasitas dalam KRB Nasional. Menurut Asfermanto, hasilnya juga akan dimanfaatkan pemerintah daerah dalam penyusunan KRB Provinsi NTT tahun 2027.
Ketepatan Penilaian Menentukan Arah Program
IKD mengukur kapasitas penanggulangan bencana melalui 71 indikator dalam tujuh prioritas, mencakup kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan, informasi dan logistik, penanganan kawasan rawan, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pemulihan.
Kapasitas merupakan salah satu dari tiga komponen utama pengkajian risiko bencana, bersama bahaya dan kerentanan. Penilaian kapasitas yang tidak akurat dapat menghasilkan gambaran risiko dan rekomendasi program yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Syafrudin menjelaskan bahwa tujuan penguatan kapasitas adalah mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Hasilnya akan tercermin dalam pengkajian dan pengukuran risiko bencana daerah.
“Kapasitas ketika kita itu naik, dengan sendirinya kita menekan risiko. Nah, risiko itulah yang akan tergambar dalam IRB itu sendiri,” kata dia.
Konsultan Manajemen Risiko Bencana SIAP SIAGA, Kris Nggelan, yang selama ini mendampingi penyusunan dokumen KRB Provinsi NTT dan sejumlah kabupaten/kota di NTT, menekankan pentingnya ketelitian pengisian. Penilaian harus membantu pemerintah dan mitra mengenali bagian mana dari kapasitas daerah yang masih membutuhkan penguatan.
“Konsekuensi logisnya jelas: kita akan mendapatkan potret ketangguhan daerah yang asal-asalan juga. Kita tidak akan tahu secara pasti apakah ketangguhan daerah kita berada pada tingkat tinggi, sedang, atau rendah,” ujar Kris ketika menjelaskan risiko pengisian yang tidak cermat.
Menurutnya, kategori sedang perlu ditelaah lebih jauh untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada setiap indikator. Hasil penilaian harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui program dan perencanaan.
Kris menjelaskan bahwa, dalam siklus perencanaan reguler OPD provinsi, rekomendasi yang disusun saat ini dapat menjadi masukan bagi Rencana Kerja tahun 2028, yang pembahasannya dimulai pada 2027. Sementara itu, mitra nonpemerintah memiliki ruang lebih fleksibel untuk memasukkan rekomendasi ke dalam perencanaan tahunan mereka.
“Mereka dapat langsung memasukkan rekomendasi ini ke dalam perencanaan tahunan mereka untuk memperkuat pilar-pilar ketangguhan yang masih lemah,” katanya.
Pendalaman Mengungkap Kesenjangan Kapasitas
Diskusi dan wawancara pendalaman selama kegiatan mengungkap sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam penilaian maupun tindak lanjutnya.
Program Policy Officer SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, menyoroti keberlanjutan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Menurutnya, cakupan program pada SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum merata. Pelaksanaannya juga masih bergantung pada dana hibah.
Selvister mengatakan kegiatan SPAB terhenti setelah dukungan hibah tidak lagi tersedia dalam dua tahun terakhir. Karena itu, fungsi koordinasi perlu diaktifkan kembali, antara lain melalui sekretariat SPAB atau penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana. Dalam sektor kesehatan, Kris menilai penilaian ketangguhan fasilitas perlu memperhatikan rumah sakit dan klinik swasta.
Menurutnya, rentang kendali Dinas Kesehatan terhadap fasilitas swasta lebih terbatas, padahal fasilitas tersebut juga berperan dalam pelayanan masyarakat saat terjadi bencana.
Ia juga mencatat bahwa bukti kontribusi sektor swasta masih kurang terhimpun. Kegiatan kesiapsiagaan dan kapasitas yang dimiliki dunia usaha perlu terdokumentasi agar gambaran ketahanan daerah lebih lengkap.
“Elemen yang paling kosong dalam pengumpulan bukti kinerja IKD saat ini adalah peran dari sektor swasta,” ujar Kris.
Pendalaman turut menyoroti perlunya mencermati kegiatan yang saling bertentangan. Kris mencontohkan upaya penanaman mangrove untuk perlindungan terhadap tsunami yang, menurut pengamatannya, dapat berlangsung bersamaan dengan pengurangan mangrove untuk proyek pembangunan di daerah yang sama. Kondisi semacam ini memerlukan penelaahan agar penilaian tidak hanya mencatat kegiatan perlindungan, tetapi juga mempertimbangkan perubahan yang dapat mengurangi manfaatnya.
Dalam catatan evaluasi penutupan, perwakilan SIAP SIAGA mengusulkan mekanisme pengumpulan bukti secara berkala melalui prosedur kerja formal BPBD. OPD dan mitra dapat menyampaikan dokumen kegiatan setiap bulan atau tahun, sehingga data tersedia ketika penilaian dilakukan dan tidak harus dihimpun secara mendadak menjelang FGD.
Usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan konsolidasi yang disampaikan Syafrudin. BPBD memerlukan dukungan data lintas sektor untuk memastikan pekerjaan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan dapat terkonfirmasi dan menjadi dasar penguatan kapasitas berikutnya.
Ketahanan Merupakan Tanggung Jawab Lintas Sektor
Syafrudin menegaskan bahwa pengalaman penanganan bencana memperlihatkan pentingnya kolaborasi. Kapasitas daerah ditentukan oleh kerja berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, komunikasi, perlindungan sosial, dan logistik.
“Urusan bencana adalah urusan bersama, bukan urusan BPBD saja,” katanya.
Penilaian tingkat provinsi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pada 6–7 Oktober 2026. Pada hari kedua, agenda dijadwalkan berlanjut dengan pendampingan pengisian IKD kabupaten/kota secara hibrida, termasuk pembahasan indikator, bukti pendukung, dan evaluasi capaian tahun sebelumnya.
Berdasarkan data IKD kabupaten/kota tahun 2025 yang tercantum dalam kerangka acuan kegiatan, 11 dari 22 kabupaten/kota di NTT berada dalam kategori rendah dan 11 lainnya dalam kategori sedang. Belum ada kabupaten/kota yang mencapai kategori tinggi. Data tersebut merupakan penilaian tingkat kabupaten/kota, berbeda dari skor sementara tingkat provinsi yang dibahas dalam FGD hari pertama.
Melalui verifikasi data dan pendampingan teknis, kegiatan ini diharapkan menghasilkan gambaran kapasitas yang lebih akurat serta rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah dan mitra untuk memperkuat ketahanan daerah dan mengurangi risiko bencana bagi masyarakat. (TIM/RN)
