RADARNTT, Kupang – Seberapa cepat warga dievakuasi setelah gempa? Apakah tempat pengungsian layak dan bantuan kebutuhan dasar sampai kepada warga yang memerlukannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi fokus evaluasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap layanan tanggap darurat gempa bumi di Flores dan Sumba Barat Daya.
Evaluasi di Kupang, pada Kamis (12/11/2026), diikuti delapan kabupaten terdampak, yakni tujuh kabupaten di Flores dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari kedelapan kabupaten mengikuti pembahasan secara daring, dengan fasilitasi tim Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT. Tim menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana untuk menilai kecepatan evakuasi, kelayakan tempat pengungsian, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Evaluasi juga menelusuri kendala yang dapat menghambat evakuasi dan penyaluran bantuan, mulai dari sulitnya akses ke wilayah terpencil, hingga gangguan komunikasi dan transportasi, dan terbatasnya persediaan logistik pada awal masa darurat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, Alexon Lumba membuka kegiatan dan membacakan sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Sales Sodo. Dalam sambutan itu, Sekda menjelaskan bahwa evaluasi bersama membantu pemerintah menelusuri hambatan pengiriman bantuan dan rujukan pasien antar kabupaten. Evaluasi juga dapat menunjukkan perbedaan akses layanan antara warga di pesisir dan pegunungan.
“Bencana seperti gempa bumi tidak mengenal batas administratif pemerintahan. Satu sumber gempa dapat berdampak lintas kabupaten,” kata Sekda dalam sambutan yang dibacakan Alexon.
“Monitoring dan evaluasi hari ini merupakan upaya sistematis untuk mengukur kapasitas kita, kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas pelayanan publik dalam merespon bencana secara cepat, tepat, dan akuntabel. Karena itu saya berharap agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini didesain agar bisa memotret kondisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi secara akurat,” kata Sekda.
Asisten Alexon Lumba menggarisbawahi bahwa bencana gempa bumi berdampak sistemik yang tidak dibatasi oleh garis administrasi wilayah. Oleh karena itu, menurutnya, monitoring dan evaluasi akan gagal jika dilakukan secara parsial.
“Kita akan gagal memotret gambaran sistemik bagaimana alur logistik dari satu kabupaten ke kabupaten lain terputus, bagaimana rujukan pasien korban gempa terhambat, dan bagaimana disparitas akses layanan antar wilayah pesisir dan pegunungan menciptakan ketidakadilan distribusi bantuan,” tandasnya.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial-ekologis yang unik sehingga evaluasi tidak boleh bersifat seragam atau generik.
“Instrumen monitoring dan evaluasi sebisa mungkin sensitif terhadap konteks lokal. Kita tahu bahwa delapan kabupaten yang terdampak gempa ini memiliki karakteristik sosial ekologis yang berbeda-beda. Karena itu, evaluasi yang sensitif terhadap konteks lokal akan menghasilkan rekomendasi yang tidak generik tetapi spesifik dan aplikatif untuk masing-masing kabupaten. Saya berharap setelah monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan harus ada rumusan rekomendasi untuk setiap kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ujar Lumba.
Monev seperti ini, menurutnya, dapat dijadikan wadah silang pembelajaran antar-daerah dalam penanganan bencana.
“Dari perspektif tata kelola, monitoring dan evaluasi seperti ini memungkinkan adanya benchmarking. Kita bisa belajar dari kabupaten yang responnya paling cepat dan paling akuntabel. Kita juga bisa mengidentifikasi praktik-praktik baik yang bisa direplikasi ke kabupaten lainnya. Hal ini penting dalam manajemen bencana,” tambahnya.
Salah satu praktik yang dicatat tim evaluasi berasal dari Kabupaten Manggarai Barat. BPBD menggunakan dasbor untuk menghimpun laporan dari petugas di 12 kecamatan. BPBD memeriksa data korban dan kerusakan bersama petugas kecamatan sebelum menampilkannya di dasbor.
BPBD juga mencatat bantuan yang masuk dan yang disalurkan, sehingga warga dan penyumbang dapat memantau stok serta tujuan penyalurannya. Aplikasi tersebut dapat diakses pada link berikut ini: https://poskobencana.manggaraibaratkab.go.id/
Kabupaten Manggarai Timur juga mempunyai praktek yang efisien. Kabupaten ini menggunakan aplikasi yang dikembangkan aparatur sipil negara setempat untuk mempercepat pendataan dan penilaian kerusakan rumah warga. Pemerintah kabupaten melibatkan guru dan warga yang mampu mengoperasikan aplikasi untuk mendata kerusakan langsung di lapangan. Warga terdampak juga dapat menanggapi atau menyanggah hasil pendataan sebelum data ditetapkan. Dengan demikian, warga yang menemukan kekeliruan dalam catatan kerusakan rumahnya punya kesempatan untuk meminta koreksi. Tim evaluasi mengusulkan agar praktik ini dicatat dalam laporan sebagai bahan pembelajaran bagi daerah lain.
Kabupaten Ngada bekerja sama dengan penyedia barang agar kebutuhan warga tetap dapat dipenuhi ketika stok di gudang posko tidak mencukupi. Melalui skema “ambil dulu, bayar kemudian”, pemerintah kabupaten dapat segera mengambil barang dari penyedia untuk disalurkan kepada warga dan menyelesaikan pembayarannya setelah itu.
Sekda juga meminta pemerintah kabupaten menyampaikan data secara jujur agar tindak lanjut bertumpu pada kondisi di lapangan.
“Dalam kerangka evaluasi untuk perbaikan layanan dasar kebencanaan, tidak ada data yang buruk. Yang ada adalah data yang tidak jujur. Karena itu saya meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menyampaikan data secara jujur. Hanya dengan ini kita bisa menyusun rencana tindak lanjut yang berbasis bukti,” imbuhnya.
Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae mengatakan gempa dapat mengganggu layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi warga sekaligus. Ketika warga kesulitan memenuhi sendiri kebutuhan seperti air bersih atau layanan kesehatan, pemerintah kabupaten berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Suburusan Bencana, termasuk dalam kondisi darurat.
“Standar pelayanan minimal ini tidak bisa kita penuhi hanya di atas kertas,” kata Silvia.
Menurut Silvia, evaluasi menelaah penyaluran bantuan, layanan darurat, koordinasi antarinstansi, serta kepuasan dan keselamatan warga. Data dari kabupaten diperlukan agar kepala daerah dapat menindaklanjuti persoalan yang benar-benar dihadapi warga dan petugas di lapangan.
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Program SIAP SIAGA menyelenggarakan evaluasi ini bersama. Menurut fasilitator provinsi Hendrikus Bebe Aran, tim mendapat pembekalan sebelum menggunakan instrumen penilaian yang disusun khusus berdasarkan pengalaman gempa di Flores dan Sumba Barat Daya. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dimana pada hari pertama para peserta mendapatkan pembekalan tentang penggunaan instrument. Pada hari kedua dimana evaluasi dilaksanakan, tim provinsi menggunakan instrumen tersebut bersama perwakilan kabupaten untuk menelaah penanganan pada masa tanggap darurat dan setelahnya.
Hasil evaluasi akan dirangkum dalam laporan dan rekomendasi bagi Gubernur NTT dan para bupati. Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan anggaran, memperbaiki prosedur tanggap darurat, dan memperjelas pembagian tugas antarinstansi agar evakuasi, tempat pengungsian, dan bantuan kebutuhan dasar lebih mudah dijangkau warga.
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan BPBD menargetkan laporan hasil evaluasi rampung paling lambat Senin, 16 November 2026. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan surat rekomendasi untuk masing-masing dari delapan kabupaten terdampak ditandatangani dan dikirim paling lambat Jumat, 20 November 2026. Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan anggaran dan memperbaiki prosedur tanggap darurat. Laporan dan surat rekomendasi akan dibagikan melalui grup koordinasi tim evaluasi agar seluruh anggota dapat memeriksa kesesuaiannya dengan temuan di lapangan. (TIM/RN)
