RADARNTT, Waibakul – WALHI NTT bersama GAMKI Sumba Tengah dan GMKI Waingapu mendesak pemerintah segera memeriksa kegiatan pengerukan dan pengambilan material di Sungai Pamalar, Desa Umbu Langgang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, yang dilakukan PT Bumi Indah dengan alasan “normalisasi sungai”.
Persoalannya bukan sekadar pengerukan, tetapi menyangkut kewenangan, perizinan, pengambilan material sungai, lingkungan hidup, tata ruang, DAS, serta dampaknya terhadap masyarakat dari hulu hingga hilir.
Normalisasi Bukan Izin Mengambil Material
Normalisasi sungai harus ditujukan untuk pemulihan fungsi sungai dan pengendalian daya rusak air. Jika dalam praktiknya terdapat penggalian, pengerukan, pengangkutan pasir, batu, kerikil atau material lainnya untuk dimanfaatkan secara ekonomi, maka kegiatan tersebut wajib diperiksa berdasarkan substansinya.
PP Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) huruf j mengatur bahwa kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin, termasuk pengambilan komoditas tambang di sungai.
Selain itu, kegiatan wajib diuji berdasarkan UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya larangan kegiatan yang mengganggu tata air DAS, merusak sumber air dan/atau prasarananya, mengganggu pengawetan air, atau menyebabkan pencemaran air sebagaimana Pasal 25.
Dari aspek lingkungan, pemerintah juga harus memeriksa kewajiban berdasarkan UU 32 Tahun 2009 jo. UU 6 Tahun 2023, termasuk Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, serta kesesuaian kegiatan dengan Persetujuan Lingkungan dan PP 22 Tahun 2021.
Apabila material yang diambil merupakan mineral bukan logam atau batuan dan memiliki nilai ekonomi, maka aspek perizinan pertambangan berdasarkan UU Minerba juga wajib diperiksa.
Pemerintah Wajib Buka Dokumen
WALHI NTT mendesak perintah agar segera membuka ke publik beberapa dokumen terkait demi transparansi informasi dan akuntabilitas publik.
WALHI NTT mendesak pemerintah memeriksa dan membuka kepada publik:
- dasar kewenangan dan dokumen penugasan;
- kajian teknis normalisasi;
- jenis dan volume material yang diambil;
- izin kegiatan pada ruang sungai;
- Persetujuan Lingkungan;
- kesesuaian dengan RTRW;
- izin pertambangan apabila material merupakan komoditas tambang;
- tujuan pengangkutan dan pemanfaatan material;
- pihak penerima atau pembeli material; dan
- mekanisme pengawasan pemerintah.
Menurut Divisi Hukum dan Advokat WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, S.H., M.H. Pemerintah tidak boleh berhenti pada label ‘normalisasi’.
“Yang harus diperiksa adalah substansinya. Jika material sungai dikeruk, diangkut keluar dan memiliki nilai ekonomi, maka periksa izin ruang sungainya, dokumen lingkungan, kajian teknis dan, jika merupakan komoditas pertambangan, perizinan pertambangannya,” tegasnya.
Menurut Yulianto Behar Nggali Mara, Sungai Pamalar adalah satu kesatuan dari hulu sampai hilir yang mesti dijaga fungsi ekologis dan ekonomis demi keberlangsungan hidup masyarakat yang memdiami daerah itu.
“Kali Pamalar adalah satu kesatuan dari hulu sampai hilir. Pemeriksaan tidak boleh hanya melihat alat berat, tetapi harus memeriksa kewenangan, volume material, tujuan pengangkutan, manfaat ekonomi, dampak lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat,” tandasnya.
Desak Pemerintah Turun Tangan
WALHI NTT, GAMKI Sumba Tengah dan GMKI Waingapu mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pemerintah Provinsi NTT, instansi sumber daya air, DLH, Dinas ESDM dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh.
Jika kegiatan terbukti melanggar izin, ketentuan lingkungan, tata air, atau ketentuan pertambangan, maka wajib dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sungai bukan tambang tersembunyi. Normalisasi bukan tiket bebas untuk eksploitasi.
Demikian ditegaskan Divisi Hukum dan Advokat WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, S.H., M.H. dalam keterangan tertulis pada Kamis, 24 September 2024.
Awak media masih berupaya menghubungi pihak DLHK Sumba Tengah dan Provinsi NTT serta pihak PT Bumi Indah untuk mendapat penjelasan terlait kasus tersebut. (TIM/RN)
