RADARNTT, Maumere – Efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pemangkasan sejumlah anggaran termasuk mengurangi proporsi anggaran dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka tahun anggaran 2026.
Di tengah efisiensi anggaran termasuk rendahnya dana transfer pemerintah pusat ke kas daerah (TKD) membutuhkan komitmen, ketegasan dan inovasi pemerintah daerah bersama DPRD untuk dapat menekan sejumlah belanja dan meningkatkan pendapatan daerah guna mengurangi defisit anggaran pada tahun anggaran 2026.
Satu hal menarik, Pemerinta Daerah bersama DPRD Kabupaten Sikka bersepakat untuk mengurangi proporsi anggaran belanja Pokir DPRD melalui perencanaan politis sebesar 25 persen. Semula belanja daerah untuk kepentingan masyarakat yang berasal dari Pokir DPRD sebesar Rp1 miliar per Anggota DPRD, namun sepakat dikurangi sebesar 25 persen menjadi Rp750 juta untuk masing-masing Anggota DPRD.
Sebelumnya, alokasi dana Pokir 35 Anggota DPRD sebesar Rp39,5 miliar sehingga terpangkas sebesar Rp9,95 miliar. Ini Langkah baik yang diambil DPRD Sikka untuk pengurangan belanja daerah sehingga dapat menekan tingginya defisit anggaran tahun 2026.
Selain dana Pokir, belanja yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah pada pos anggaran bantuan pendidikan (beasiswa) dan pos anggaran pembangunan rumah layak huni terima kunci melalui program Rumah Terkasih (Rumah Terima Kunci bagi Masyarakat miskin estrim) yang adalah program primadona bupati dan wakil bupati, juga diturunkan masing-masing Rp3 miliar pada belanja beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin ekstrim dan belanja perumahan menjadi Rp5 miliar.
Rencana awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk pos belanja beasiswa sebesar Rp8,7 miliar dan pada pos belanja perumahan sebesar Rp8,2 miliar.
Salah satu Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai NasDem, Alexander Agato Hasulie menerangkan, langkah penghematan ini menjadi pilihan paling substantif dan memiliki pengaruh besar pada postur APBD Sikka tahun anggaran 2026.
“Kami legislator tidak mau rakyat terombang ambing, tidak tersentuh pembangunan, kami tidak mau rakyat terus menagih janji politik kami. Baik pemerintah maupun DPRD punya semangat yang sama untuk terus memberi perhatian bagi masyarakat Sikka yang dicintai,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem.
Menurutnya, dari kondisi ini memandu langkah-langkah hebat Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago selama 2026 diharapkan berbuah manis. Uang tersedia banyak di Jakarta, kekuatan komunikasi, lobi dan jaringan menjadi faktor X agar Sikka dapat memperoleh banyak kue pembangunan.
“Rakyat merindukan kegiatan pembangunan pada tahun 2026 dapat berjalan dengan normal, menyentuh kebutuhan dan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Anggota DPRD Kabupaten Sikka tiga periode.
Alex Agato juga menegaskan, dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten, maka sejumlah belanja investasi perlu diprioritaskan pada tahun 2026 guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan perdagangan, produksi bahan baku dan investasi, termasuk membuka lapangan usaha baru dan semakin memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka, Paul Prasetya menjelaskan bahwa dengan pemangkasan sejumlah belanja dan alokasi dana Pokir DPRD Sikka, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 dapat berjalan dengan efektif, lancar, transparan dan akuntabel.
“Ini menandakan bahwa pemerintah dan DPRD berjiwa besar urus Sikka. Ada kesadaran dan kehendak baik, bahwa Sikka sedang mengalami krisis fiskal, dana kita tidak banyak karena transfer pemerintah pusat ke kas daerah yang menurun, kemudian PAD kita yang belum meningkat mengharuskan kita untuk melakukan penghematan belanja,” tutur Paul Prasetya.
Pada Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 diketahui, bahwa pendapatan daerah menurun menjadi Rp95 miliar jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2025, yakni sebesar Rp1,3 miliar.
Berkurangnya pendapatan daerah paling besar nampak pada Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar minus/kurang Rp43.342.166.000 dan Dana Alokasi Umum sebesar minus/kurang Rp27.317.288.000.
Dalam RAPBD tahun anggaran 2026, penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,23 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp120 miliar, transfer pemerintah pusat sebesar hampir mencapai Rp1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp16,4 miliar.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,3 triliun sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp99 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29 miliar. Dibanding tahun 2025, penerimaan daerah sebesar Rp1,3 triliun terdiri dari PAD sebesar Rp124 miliar, transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20,5 miliar.
Belanja daerah pada APBD 2025 direncanakan sebesar Rp1,34 triliun sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp43,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,4 miliar. Dengan kondisi ini, maka Pemerintah Daerah Sikka wajib mendorong peningkatan PAD lewat angkah-langkah kreatif dan inovatif.
Upaya dimaksud yakni dengan mengefektifkan penerimaan pajak dan retribusi melalui kerja-kerja penagihan yang transparan tanpa kebocoran, memaksimalkan penagihan obyek pajak yang selama ini luput dari cermatan pemerintah, penagihan secara tegas pada tunggakan pajak daerah, pembentukan obyek pajak baru dan peningkatan pungutan melalui kerja-kerja berbasis digitalisasi.
Disamping itu, belanja daerah harus lebih diarahkan kepada belanja investasi seperti revitalisasi Pasar Alok pasca penutupan Pasar Wuring, memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tsunami sebagai pusat belanja dan olahraga, mengoptimalkan pelayanan RSUD dr TC. Hilers, investasi bidang olahraga melalui pembenahan Stadioan Gelora Samador, kemitraan untuk investasi pada BUMD Mawarani, juga berbagai model dukungan bagi UMKM di Kabupaten Sikka.
Kesepakatan pemangkasan sejumlah anggaran itu diambil dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD membahas RAPBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung alot dan dinamis, sejak 24 November pagi berlanjut sampai tanggal 28 November 2025 malam diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman. (TIM/RN)
